GHSNEWS.ID | JAKARTA — Agar target Presiden Prabowo Subianto- Gibran bisa tercapai setidaknya membutuhkan 10 ribu triliun rupiah.
Analisis para ekonom bilang, dengan gabungnya Indonesia ke BRICS ada peluang lebih luas untuk menggenjot ekonomi melalui investasi dan kerja sama perdagangan, ekspor kisaran 7000 triliun untuk menambah potensi dalam negeri di perkirakan 3000 an triliun.
Pertanyaannya apakah, sektor manufaktur yang menyumbang 20 prosen PDB tahun 2023 bisa diperluas dan ditingkatkan apabila bermitra dengan anggota BRICS?
Disamping sektor energi dan pertanian yang menjadi primadona selama ini, tujuan negara non tradisional pun akan menjadi pilihan tepat.
Memperluas serta meningkatkan volume perdagangan termasuk trading on-line adalah potensi yang mutlak menjadi prioritas.
Bagaimana dengan UMKM, faktor promosi serta kerja sama ekonomi, bermitra dengan industri dan menjadi rantai pasok kolaboratif sesama anggota BRICS akan mendorong integrasi dalam rantai nilai, baik regionall maupun global yang beragam serta inklusif.
Tantangannya ialah aksesibilitas, berbagai sumber seperti keuangan, pengusaha perempuan, pengusaha pemula, pemuda gen Z,Y,A, dengan pendekatan taktis transformasi pada ekonomi digital berkelanjutan.
Faktor ekonomi kreatif, inovasi, ekonomi sirkular, merupakan isu strategik yang harus di dukung infrastruktur, diikutie investasi pada SDM yang jadi komitmen presiden Prabowo Subianto agar daya saing pelaku UMKM meningkat.
Dukungan bank plat merah dan swasta untuk meningkatkan akses KUR dan menambah model pembiayaan lainnya mesti di tingkatkan diatas 50 prosen prosen dari total pembiayaan atau kredit perbankan maupun Lembaga Keuangan lainnya tapi aspek pendampingan, advokasi, konsultasi berkesinambungan, mutlak untuk UMKM supaya bisa mendongkrak kontribusi PDB diatas 70 persen.
Kolaborasi, kerjasama dengan asosiasi UMKM, jejaring diaspora tak bisa diabaikan apabila kementerian UMKM ingin langsung tancap gas, dan model strategik kolaborasi, sinergi pasti sangat efisien dan efektif/karena tak akan menambah beban kementerian justru menjadi nilai tambah, selanjutnya harus menemukan banyak alternatif model kerja sama yang saling menguntungkan.
Syahnan Phalipi,
#Ketua Umum Founder DPP Hipmikindo,
#Waketum founder DPN Gerkopin.