GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp199,83 triliun untuk sektor pertanian dan kehutanan hingga akhir September 2024.
Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, karena sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
"Kami memahami bahwa sektor pertanian bukan hanya tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga kunci dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku di sektor ini, termasuk petani, UMKM, dan pelaku agribisnis lainnya," ujar Sunarso dalam keterangan resmi Kamis 5 Desember 2024.
Adapun kredit yang disalurkan BRI mencakup berbagai sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan.
Tak hanya melalui penyaluran ana, BRI, kata Sunarso juga aktif melakukan pemberdayaan petani melalui program pendampingan, pelatihan dan digitalisasi sektor pertanian.
Menurut Sunarso, hal ini untuk mempercepat ketahanan pangan dalam negeri, karena melalui upaya tersebut Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.
“Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,” kata Sunarso.
Ia menambahkan, untuk keluar dari perangkap tersebut, pendapatan per kapita Indonesia juga harus berada di atas 4.465 Dolar AS sesuai angka dari World Bank, salah satunya melalui pembentukan human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.
Untuk itu Sunarso menekankan pentingnya memaksimalkan nutrisi dan pangan untuk membentuk human capital, dan menyejahterakan masyarakat yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso. (*)