Bulog Tak Mampu Merambah Pasar, Petani Lebih Memilih Tengkulak

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo mengatakan kebijakan pemerintah untuk membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran Perum Bulog dalam merespons kebijakan tersebut secara efektif di lapangan.

Padahal, pada acara Panen Raya Serentak Presiden Prabowo Subianto berharap Bulog dapat berperan lebih dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

"Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak," kata Aras dalam keterangannya yang diterima redaksi, pada Selasa (15/4).

Dalam pandangan Aras, Bulog tidak hadir secara nyata dalam kehidupan petani.

"Sebelum ada instruksi Presiden agar Bulog membeli gabah petani Rp6.500 per kg, Bulog hanya seperti menara gading bagi petani. Tidak punya interaksi dengan petani," ujarnya.

Ia pun menyampaikan kritik tajam, bahwa interaksi Bulog lebih banyak terjadi dengan tengkulak, bukan dengan petani secara langsung, sehingga manfaat kebijakan tidak terasa optimal di akar rumput.

Aras menyebutkan berbagai laporan di lapangan, banyak petani masih memilih menjual gabah mereka ke tengkulak dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram.

"Hal ini terjadi karena tengkulak lebih aktif turun ke sawah dan siap membeli gabah tanpa prosedur yang rumit," ungkap Aras.

Fenomena ini sebagai kegagalan struktural yang harus segera direspons oleh Menteri BUMN.

Aras menekankan perlunya “aktivasi Bulog” sebagai langkah strategis dan mendesak.

"Bulog harus diaktivasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jangan hanya jadi instrumen administratif yang menunggu perintah pusat. Bulog harus proaktif hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung di tempat," tegasnya.

Aktivasi yang di maksudkan yakni mencakup tiga aspek penting, seperti proses bisnis yang langsung menyentuh petani, peningkatan kemampuan logistik dan keuangan, serta reformasi dalam pendekatan kelembagaan.

Ia menegaskan bahwa selama ini Bulog hanya memperkuat posisi tengkulak melalui relasi yang eksklusif dengan jaringan perantara. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas nasional.

"Sebelumnya Bulog hanya berinteraksi dengan tengkulak dan mensejahterakan tengkulak, bukan petani," pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan harus konkret dan terukur. Tidak cukup hanya mengumumkan harga beli gabah tanpa mekanisme penyerapan yang jelas dan merata di seluruh sentra produksi.

"Petani jangan hanya dijadikan sampel atas instruksi Presiden. Harus dipastikan semua gabah petani dibeli Rp6.500 per kg, bukan hanya sebagian di daerah tertentu,” tandasbya. (*)