Bocah 10 tahun Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Menunggu Layangan Putus

GHSNEWS.ID | PEKALONGAN — Nasib naas dialami seorang anak berusia 10 tahun. Ia dikabarkan tewas diduga usai tersengat listrik saat memegang Tiang Penyangga Kabel Jaringan internet di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu 16 April 2025.

Dikutip dari beberapa sumber kronologis kejadiannya terjadi, kala itu korban bersama 4 temannya menunggu layangan yang putus dan terjatuh ke tengah Sawah.

Kasubsi Penmas Humas Polres Pekalongan Iptu Suwarti saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan peristiwa itu, saat ada Layangan yang Putus Terbang mengarah ke arah Sawah, Korban sedang berada di Jalan berusaha mengejarnya.

"Saat akan turun ke Sawah, Korban memegang Tiang Penyangga Kabel Jaringan internet yang berada di Bahu Jalan, kemudian korban terjatuh dan tergeletak," kata Iptu Suwarti.

Saat bersamaan, kata Suwarti, ada Kurir Ekspedisi melintas di lokasi dan langsung menolong korban.

Korban yang sudah tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu Wonopringgo, Pekalongan.

"Setelah sampai di IGD, Dokter jaga menyatakan jika korban sudah meninggal dunia," terang Iptu Suwarti.

Sementara itu, Petugas Inafis dari Polres Pekalongan yang melakukan identifikasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), atas kejadian ini, Polisi berkoordinasi dengan PLN UPJ Kedungwuni dan Pemerintah Desa setempat guna mengantisipasi kejadian serupa.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PLN UPJ Kedungwuni, ditemukan fakta bahwa sumber listrik yang mengalir di Tiang Penyangga Jaringan internet tersebut bersumber dari Lampu Penerangan Tenaga Surya Pengadaan dari pihak Desa Wonorejo. (Rudi)

Mendadak Camat Maksum Dan UPJI Belik Pantau Kerusakan Jalur Tengkorak, Ini Alasannya

GHSNEWS.ID | BELIK — Kades Beluk, Surinto, dampingi Camat Belik dan Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI) kecamatan Belik melakukan monitoring kerusakan jalan Propinsi yang keberadaannya di Tanjakan Sopi, Pertigaan menuju kantor Desa Bulakan. (17/4/25).

Dalam tinjauannya, terdapat mengelupasnya lapisan aspal kurang lebih sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter, yang terjadi di Jalan Provinsi tersebut, atau tepat di pertigaan menuju Balai Desa Beluk, kecamatan Belik, kabupaten Pemalang. 

Camat Belik M. Maksum, menyampaikan bahwa terdapat lubang panjang yang membahayakan bagi pengguna jalan.

"Kami memonitoring kerusakan jalan ini, sekaligus memberi tanda dengan Cat putih (Phlox). Tujuannya agar pengguna jalan mengetahui jalan tersebut ada lubang panjang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan," kata dia.

Terkait dengan penanganan, Camat Belik menyampaikan, Jalan Ruas Randudongkal - Belik merupakan kewenangan PU Provinsi Jateng.

Namun demikian, kata Maksum, pihaknya melalui UPJI setempat terus menjalin komunikasi agar  kerusakan jalan di jalur tersebut secepatnya mendapat penanganan. 

Selain itu, Muhamad Maksum juga berharap Dinas PU provinsi Jateng  membangun Drainase di titik titik rawan luapan air.  

Di tempat yang sama, Kepala UPJI Belik, mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan PU Provinsi agar secepatnya mendapat penanganan. 

"Kami telah berkomunikasi melalui Telepon dengan PU  Provinsi terkait dengan penanganan lubang panjang di jalan ini," terangnya. 

Kepada SuaraNegeri.com Kepala Desa Beluk tidak menyangkal jika Tanjakan Sopi yang keberadaannya masuk di wilayah Desanya merupakan salah satu medan yang rawan kecelakaan, hingga disebut Jalur Maut. 

"Betul, sebutan tanjakan Sopi sendiri berawal dari nama salah seorang korban kecelakaan di area ini. Yang terjadi pada tahun 90-an," jelas Kades Beluk. 

Ia menyebutkan, hingga saat ini kasus Laka lantas masih sering terjadi di lokasi tersebut.

"oleh sebab itu, Saya berharap agar pihak yang memiliki kewenangan jalan ini ( PU Jateng) untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada di tanjakan Sopi," pungkasnya. 

Menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh Pihaknya, Surinto mejawab masyarakat desanya telah berupaya melakukan antisipasi meluasnya kerusakan jalan dengan gotong royong swadaya penambalan pada lubang jalan.

Namun, kata dia, Sekali lagi Jalan ini adalah jalan Provinsi. Jadi segala sesuatunya bukan kewenangan kami. 

Sementara itu, informasi yang didapat di area lokasi yang di cat putih pada kamis 17/4/25 kemarin, pada malam harinya terjadi Laka lantas yang melibatkan pengendara Sepeda motor. (Himawan).

Bulog Tak Mampu Merambah Pasar, Petani Lebih Memilih Tengkulak

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo mengatakan kebijakan pemerintah untuk membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran Perum Bulog dalam merespons kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. 

Padahal, pada acara Panen Raya Serentak Presiden Prabowo Subianto berharap Bulog dapat berperan lebih dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

"Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak," kata Aras dalam keterangannya yang diterima redaksi, pada Selasa (15/4).

Dalam pandangan Aras, Bulog tidak hadir secara nyata dalam kehidupan petani. 

"Sebelum ada instruksi Presiden agar Bulog membeli gabah petani Rp6.500 per kg, Bulog hanya seperti menara gading bagi petani. Tidak punya interaksi dengan petani," ujarnya.

Ia pun menyampaikan kritik tajam, bahwa interaksi Bulog lebih banyak terjadi dengan tengkulak, bukan dengan petani secara langsung, sehingga manfaat kebijakan tidak terasa optimal di akar rumput.

Aras menyebutkan berbagai laporan di lapangan, banyak petani masih memilih menjual gabah mereka ke tengkulak dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram. 

"Hal ini terjadi karena tengkulak lebih aktif turun ke sawah dan siap membeli gabah tanpa prosedur yang rumit," ungkap Aras.

Fenomena ini sebagai kegagalan struktural yang harus segera direspons oleh Menteri BUMN. 

Aras menekankan perlunya “aktivasi Bulog” sebagai langkah strategis dan mendesak.

"Bulog harus diaktivasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jangan hanya jadi instrumen administratif yang menunggu perintah pusat. Bulog harus proaktif hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung di tempat," tegasnya.

Aktivasi yang di maksudkan yakni mencakup tiga aspek penting, seperti proses bisnis yang langsung menyentuh petani, peningkatan kemampuan logistik dan keuangan, serta reformasi dalam pendekatan kelembagaan. 

Ia menegaskan bahwa selama ini Bulog hanya memperkuat posisi tengkulak melalui relasi yang eksklusif dengan jaringan perantara. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas nasional.

"Sebelumnya Bulog hanya berinteraksi dengan tengkulak dan mensejahterakan tengkulak, bukan petani," pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan harus konkret dan terukur. Tidak cukup hanya mengumumkan harga beli gabah tanpa mekanisme penyerapan yang jelas dan merata di seluruh sentra produksi.

"Petani jangan hanya dijadikan sampel atas instruksi Presiden. Harus dipastikan semua gabah petani dibeli Rp6.500 per kg, bukan hanya sebagian di daerah tertentu,” tandasbya. (*)

Tingkatkan Hasil Pertanian, Babinsa Laksanakan Pendampingan Penanaman Padi Sinar Mentari di Belik

GHSNEWS.ID | BELIK — Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di wilayah Koramil 11/Belik, upaya untuk memantau perkembangan dan penanaman Padi Sinar Mentari terus dilakukan. Program Tanaman Padi Sinar Mentari ini merupakan bagian dari Program Serbuan Teritorial TNI AD yang diselenggarakan oleh Kodim 0711/Pemalang, kemarin.

Pencapaian kegiatan tanam Padi Sinar Mentari mencatat beberapa informasi yang relevan.

Dalam kegiatan tersebut, Serka Lerebulan, Sertu Ali Surasa sebagai Babinsa Pendamping Pertanian, dan Anggota Koramil 11/Belik dibawah pimpinan Kapten INF Suprapto terlibat dalam penanaman Padi Sinar Mentari. 

Mereka menanam Padi Sinar Mentari pada lahan seluas 1,7 hektar dengan varietas Sinar Mentari. 

Penanaman dilakukan pada tanggal 18 Maret 2025 sehingga saat ini tanaman berusia 1 hari setelah tanam, dengan tinggi mencapai 15 cm dan kondisi tanaman terlihat sehat. 

Rencana panen untuk tanaman ini dijadwalkan pada bulan Mei 2025. Lokasi penanaman dilakukan di Poktan Telaga Biru, Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik. 

Danramil 11/Belik bersama anggota melaksanakan pendampingan penanaman Padi Sinar Mentari di lahan, yang mencakup tanaman milik Bapak Imam Zarkoni seluas 1,7 hektar dan Bapak Randim seluas 0,2 hektar.

Penanaman Padi Sinar Mentari tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. 

Sebagai informasi, Padi Sinar Mentari dikenal memiliki hasil yang baik serta kualitas yang memenuhi standar, sehingga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Penggunaan lahan seluas 1,7 hektar untuk penanaman Padi Sinar Mentari menunjukkan komitmen dan strategi yang baik dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang ada. 

Varitas unggul seperti Sinar Mentari juga memberikan keunggulan tersendiri dengan tingkat hasil yang tinggi dan ketahanan terhadap berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

Untuk memastikan kesuksesan dalam penanaman Padi Sinar Mentari, langkah-langkah pendampingan dan perawatan tanaman perlu dilakukan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

>> Melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan tanaman untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal.

>> Memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal.

>> Melakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk menjaga tanaman tetap sehat dan produktif.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut dengan baik, diharapkan panen Padi Sinar Mentari pada bulan Mei 2025 dapat memberikan hasil yang memuaskan dan berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan di wilayah Koramil 11/Belik.

Kehadiran TNI AD melalui Program Serbuan Teritorial tidak hanya sebagai penegak keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan. 

Kolaborasi antara TNI AD dan petani dapat menciptakan sinergi yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Melalui program penanaman Padi Sinar Mentari ini, diharapkan dapat membuka jalan menuju ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah Koramil 11/Belik serta memberikan contoh bagi wilayah lain untuk mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien. (R/Himawan)

Inilah Cara Prajurit TNI Mendukung Hasil Panen Petani Papua

GHSNEWS.ID | PAPUA — Wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh Satgas Yonif 509 Kostrad. 

Kali ini, personel Satgas yang bertugas di Titik Kuat (TK) Mamba melaksanakan kegiatan Rosita (Borong Hasil Tani), yakni membeli hasil pertanian yang dijual oleh Mama Papua yang melintas di depan pos. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Lettu Chk Irawan Suharto.

Dalam kegiatan ini, prajurit Satgas Yonif 509 Kostrad membeli berbagai hasil bumi, seperti ubi, pisang, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dibawa oleh Mama Papua. 

Tidak hanya sekadar bertransaksi, prajurit juga berinteraksi dengan hangat, berbincang dan bercanda dengan para pedagang, menciptakan suasana akrab yang penuh kekeluargaan.

Lettu Chk Irawan Suharto menjelaskan, bahwa kegiatan Rosita ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat lokal. 

"Kami ingin membantu Mama Papua agar hasil panennya cepat terjual dan bisa membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Kegiatan ini juga mempererat hubungan baik antara TNI dan masyarakat," ujarnya. (*). 

Koramil 07 Ampelgading Panen Jagung Bersama Kelompok Tani Mekarsari Desa Sokawati

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Penanaman jagung tidak hanya menjadi aktivitas pertanian rutin, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia. 

Melalui kegiatan panen jagung seluas 10 hektar yang dilaksanakan di Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, kerjasama antara Danramil dan anggota Koramil 07/Ampelgading, serta Pok Tani Mekarsari telah memberikan kontribusi yang berarti.

Dalam kegiatan panen jagung tersebut, berbagai pihak terlibat aktif, termasuk Danramil 07/Ampelgading, Kapten Arh Teguh Widodo, Slamet Suwondo Kadus, Nurul perangkat desa, anggota Koramil, serta para petani dari Pok Tani Mekarsari. 

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung program pemerintah terkait dengan swasembada pangan nasional. Langkah-langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional telah dilakukan dengan turun langsung ke lapangan oleh para Babinsa untuk memberikan motivasi kepada petani," kata Danramil 07/Ampelgading, pada Selasa(19/02/2025). 

Ia menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kegiatan seperti panen jagung ini. 

Menurutnya, dengan turun langsung ke lapangan, para Babinsa tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga mendukung petani dalam proses penanaman, perawatan tanaman, hingga saat panen. Kerjasama yang terjalin antara TNI dan petani merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada pangan.

Ketua Gapoktan Mekarsari, Bapak Murjito, secara tulus menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah terlibat dalam program ketahanan pangan. 

"Dukungan yang diberikan oleh TNI telah sangat membantu para petani, baik dalam proses penanaman maupun saat panen seperti yang terjadi saat ini. Kehadiran TNI tidak hanya sebagai aparat keamanan tetapi juga sebagai mitra kerja yang aktif dalam mendukung pertanian dan ketahanan pangan," kata dia.

Panen jagung kali ini juga membuahkan hasil yang memuaskan, dimana hasilnya dinilai lumayan bagus. Para petani yang mewakili Pok Tani Mekarsari mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh TNI. Keterlibatan TNI dalam kegiatan pertanian turut memberikan dampak yang positif dalam peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Menurut Kapten Arh Teguh Widodo, dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara TNI dan petani, diharapkan program-program ketahanan pangan nasional dapat terus didukung dan ditingkatkan keberlangsungannya. 

"Keberhasilan panen jagung kali ini menjadi momentum untuk terus bekerja sama dalam upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia. Semoga kerjasama yang terjalin dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ketahanan pangan negara," pungkasnya. (Himawan)

Bulog Turun Langsung Ke Petani, Serap Gabah Kering dengan Harga Rp 6.500/Kg

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Kodim 0711/Pemalang bersama BULOG turun langsung ke petani untuk sosialisasikan dan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per Kilogram (Kg) di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya, desa Saradan, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang, seluas 2 Ha. 

Menurut Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int, Kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi stok cadangan beras Nasional,  Senin (17/2/25).

 

Kegiatan tersebut dihadiri LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK,  Pasiter Kodim 0711/Pemalang Kapten Arm Eko Budiharjo,  Danramil 01/Pemalang Kapten Inf Supardi, SH.,  Sekdis Pertanian Pemalang Ahmad Helmi, SP.,  Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Pemalang Imam Mukarto, SP., Kades Saradan Kuswadyono, Babinsa desa Saradan Serma Sunaryo, Ketua Poktan Mekar Jaya Sukram, Kadus desa Saradan Sarnoi dan anggota Poktan Mekar Jaya.

 

Dalam kesempatan itu, LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK, menyampaikan, Bulog bekerja sama dengan TNI untuk memantau hasil panen padi dari petani. 

Bulog juga memastikan hasil panen GKP diserap dengan harga Rp 6.500 per kg. 

"Jadi BULOG itu any quality Gabah Kering Panen (GKP) akan kita serap dengan harga Rp, 6.500 per kilo. Jadi kami dibantu dengan teman-teman kodim dan babinsa memastikan itu ke petani," kata Bambang BK.

 

Bambang juga mengatakan, sosialisasi seperti ini perlu digemakan terus, agar petani mengetahui. Termasuk, jangan sampai masih ada pengijon-pengijon atau tengkulak  yang memanfaatkan harga dengan mengurangi margin petani.

 

Sementara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int  mengatakan, sebagai TNI siap mendukung apa yang diperintahkan Presiden RI  Prabowo Subianto agar ketahanan pangan bisa segera terwujud. 

"Kodim ada babinsa-babinsa jadi mereka selalu mendampingi petani atau poktan-poktan mulai dari pengolahan lahan hingga sampai panen," pungkasnya. (Himawan)

Senator Mirah Soroti Efektivitas Kelembagaan Desa

GHSNEWS.ID | MATARAM — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh desa-desa di Tanah Air, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, transparansi pengelolaan anggaran, serta efektivitas kelembagaan desa.

"Desa merupakan pondasi utama pembangunan nasional, tetapi tata kelolanya masih menghadapi berbagai kendala. Kita harus memastikan bahwa desa memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Senator Mirah dalam RDPU beberapa waktu lalu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendekatan tata kelola pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala. 

Beberapa isu strategis yang disorot oleh Senator Mirah adalah Perencanaan desa masih belum sepenuhnya terbuka dan inklusif bagi masyarakat, Transparansi Anggaran Desa, Peningkatan Dana Desa sering kali diiringi dengan permasalahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta Masih ada desa yang kesulitan mengakses informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa secara rinci.

Melihat berbagai tantangan tersebut, Senator Mirah aktif mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik.

“Pemerintah desa harus memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, tetapi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Kita harus memastikan bahwa anggaran desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Senator Mirah juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola desa seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, termasuk pelatihan bagi aparatur desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan professional serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.

Sebagai perwakilan dari NTB di DPD  RI, Senator Mirah Midadan Fahmid terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, terutama dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin tata kelola desa bisa menjadi lebih baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.(*)

Dadan K Ramdan: Ada Program yang Justru Membebani Petani

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pemerintah diminta untuk lebih serius memperhatikan nasib petani. Bentuk keseriusan itu, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk program-program untuk para petani. Lebih dari itu, pemerintah seharusnya bisa melayani, melindungi dan mengawal usaha-usaha petani di sektor pertanian.

"Intinya, negara harus hadir untuk petani," demikian salah satu desakan yang disampaikan oleh pembicara dalam diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Nusantara di Pimnas PKN, Menteng, Jakarta, pada Rabu (22/01/2025).

Dalam diskusi yang menjadi agenda rutin PKN tersebut, tema yang diangkat kali ini adalah "28 Tahun Petani Tak Terurus: Quo Vadis Masa Depan Petani?". Sebagai pemateri, hadir pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori dan pegiat pangan di lembaga nirlaba PPI Jawa Barat, Dadan K Ramdan.

Dalam paparannya, Dadan K Ramdan, mantan aktivis mahasiswa yang memutuskan terjun ke dunia pemberdayaan pertanian menyatakan bahwa petani dan pertanian memiliki prospek yang bagus. Hanya saja, kebijakan atau program yang diterapkan pada petani terkadang malah jadi kendala bagi petani. 

Dari pengalaman puluhan tahun bersama petani, Dadan K Ramdan menilai bahwa petani sudah memiliki daya hidupnya sendiri. 

"Ada program atau tidak ada program dari pemerintah, petani akan tetap bertani. Ada bantuan atau tidak ada bantuan, petani tetap bertani. Bahkan, ekstrimnya, ada pemilu atau tidak ada pemilu, petani juga akan tetap bertani," kata Dadan.

Artinya, bertani sudah menjadi cara hidup yang akan terus dilakukan oleh petani. Karena itulah, Dadan K Ramdan menyatakan bahwa seharusnya kebijakan pemerintah lebih memihak kepada petani. 

"Jadi petani itu tidak hanya diberikan program-program saja. Yang lebih penting adalah petani itu difasilitasi dan dikawal dalam menjalankan usaha pertaniannya," tegas Dadan.

"Sebab, tidak semua program itu membantu. Ada juga program yang justru membebani petani," lanjutnya.

Inilah yang dimaksud Dadan K Ramdan sebagai pentingnya peran negara untuk melindungi dan mengawal para petani dalam menjalankan usahanya. "Karena, masalah utama di pertanian itu bukan ada di petani atau di pemerintah. Tapi, ada di antara keduanya, terutama yang menyangkut mata rantai penjualan hasil pertanian," ungkap Dadan.

Inilah ruang-ruang yang selama ini sering menjadi masalah bagi para petani. "Ketika petani mengalami masa sulit, gagal panen, membutuhkan modal, atau butuh memenuhi kebutuhan hidupnya, siapa yang bisa membantu?" kata Dadan K Ramdan.

Karena itulah, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri jika situasi ini kemudian membentuk "mata rantai" yang mengakibatkan usaha pertanian tidak hanya melibatkan petani dan pemerintah. Tetapi juga melibatkan "mata rantai" penjualan dan pembelian yang berimplikasi langsung dengan kesejahteraan petani.

Pandangan ini tidak dibantah oleh pembicara berikutnya, Khudori, yang juga dikenal sebagai pengamat pertanian. Secara umum, Khudori menilai bahwa kebijakan pemerintah yang menyetop impor beberapa komoditas untuk merealisasikan pencapaian swasembada pangan, layak untuk diapresiasi. Sebab, butuh waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. 

Namun, terkait dengan perbaikan nasib petani, Khudori menyatakan bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih berpihak kepada petani untuk meningkatkan perbaikan di sektor pertanian. Terutama terkait dengan persoalan mendasar bagi petani, yaitu soal lahan dan pendampingan terhadap petani.

Diungkapkan oleh Khudori bahwa data menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani mengalami penurunan. Pada tahun 2013, luas lahan yang dikuasai petani menunjukkan angka 0,89 hektar dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,69 hektar dengan 0,15 hektar diantaranya adalah sawah. Selain itu, akses petani pada penyuluhan, poktan dan bantuan juga menurun. 

Karena itu, Khudori menyampaikan beberapa kunci penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Pertama, untuk mencapai tujuan swasembada pangan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu terpaku pada program-program yang berorientasi proyek pada sektor pertanian. 

"Masalahnya, kalau nanti proyeknya selesai, bagaimana nasib program tersebut?" kata Khudori.

Kedua, perlunya kebijakan terhadap lahan pertanian yang semakin menyempit. Ketiga, kesejahteraan petani. Keempat, melindungi lahan-lahan pertanian produktif dan kelima, menekan pemborosan pangan.

Menurut Khudori, laporan kajian food loss and waste di Indonesia cukup tinggi. "Ini di level konsumen, yang menunjukkan bahwa sisa-sisa makanan kita masih tinggi. Ini perlu dicarikan solusi agar makanan yang terbuang bisa ditekan, dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan," katanya. (b/red)

Prajurit Dharaka Yudha Panen Bersama Petani di Desa Kranjingan Jember

GHSNEWS.ID | JEMBER — Panen Bersama Kelompok Tani Binaan Brigif 9/DY/2 Kostrad dalam rangka meningkatkan Kepedulian dan mempererat Silaturahmi di Desa Kranjingan, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Jawa Timur.  

Danbrigif 9/DY/2 Kostrad, Kolonel Inf Dr. La Ode Muhammad Nurdin, S. Sos., M.I.Pol mengatakan, bahwa kegiatan Silaturahmi dan Panen ini merupakan wujud Solidaritas Perkuatan Kemanunggalan TNI-Rakyat di bidang Ketahanan Pangan. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi Program TNI AD secara luas untuk menyiapkan logistik wilayah Jangka Panjang guna mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

"Kami berharap dengan kehadiran Prajurit Dharaka Yudha di wilayah Kabupaten Jember dapat membawa Dampak Positif bagi Masyarakat sekitar dengan terus bersinergi dengan Instansi terkait guna membantu menjaga Ketahanan Pangan di Wilayah sekitar Satuan secara berkesinambungan," ucapnya. (*)

Desa Lalang Bata Penghasil Komoditi Buah dan Tanaman Perkebunan

GHSNEWS.ID | SELAYAR — Dusun Pa'batteang merupakan salah satu kawasan perkampungan kecil yang berada dan terletak di sisi sebelah utara kota Benteng, Ibukota Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Kawasan perkampungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta penggarap tanah lahan perkebunan tersebut, terletak di wilayah administratif Pemerintahan Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki.

Struktur tanahnya yang dingin dan subur, menempatkan Dusun Pa'batteang sebagai salah satu basis wilayah pengembangan komoditi buah dan tanaman perkebunan.

Beragam jenis buah dan komoditi perkebunan dapat dijumpai di Dusun Pa'batteang, mulai dari kunyit putih, buah anonna (soursop graviola dan atau mulwa) sirsak, jeruk bali, kenari, pisang, kelapa, nangka, vanili, pepaya, sukun, dan berbagai jenis komoditi buah lainnya.

Selain komoditi buah dan perkebunan, Dusun Pa'batteang juga tercatat banyak memiliki asset lokasi wisata alam, sejarah, kearifan lokal budaya, serta kekayaan adat istiadat. (Andi Fadly Daeng Biritta)

Melalui BUMDes, Pemerintah Didorong Perbanyak Koperasi Di Desa

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong pemerintah mengembangkan industri perkoperasian Indonesia dengan manajemen yang modern dengan pendekatan digital.

Sultan mengatakan, Koperasi adalah Soko guru perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang penting untuk dikembangan. Terutama mengembangkan lebih banyak koperasi produksi di setiap daerah bahkan desa.

"Kami mendorong pemerintah memperbanyak koperasi produksi di tingkat desa melalui BUMDes. Koperasi produksi dapat menjadi pendukung utama program-program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis hingga program transmigrasi," ujar Sultan kepada awak media di Hotel Sultan Jakarta, pada Jum'at (27/12).

Menurutnya, koperasi produksi perlu dibangun bersama oleh beberapa kementerian dan lembaga teknis, bukan hanya kementerian koperasi. Agar koperasi dapat tumbuh sebagai mesin ekonomis di sektor pertanian, periksa dan UMKM di daerah.

"Agar lebih efektif, koperasi harus dikembangkan secara gotong royong lintas sektor, naik kementerian pertanian, perikanan, kondisi dan tentunya kementerian koperasi dan UMKM", tegasnya.

Selain itu, lanjut ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah juga perlu mendorong Peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan melibatkan talenta-talenta muda dan pendekatan digitalisasi. 

Sultan mencontohkan, di beberapa negara maju seperti New Zealand, koperasi produksi memiliki valuasi bisnis yang justru lebih unggul daripada korporasi bisnis lainnya. 

"Di Indonesia, kita sudah memiliki percontohan koperasi produksi di beberapa daerah. Di Jawa Barat misalnya ada koperasi susu sapi yang sudah cukup baik. Ke depan kita perlu kembangkan koperasi produksi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi", terangnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu berharap Musyawarah nasional dewan koperasi Indonesia kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan dan Inovasi dalam pengembangan koperasi Indonesia yang maju, produktif dan modern. (*)

Banyak Desa Berstatus Hutan, Penrad ke Mendagri-Wamendagri: Malu Kita Lihat Kondisi Ini

GHS NEWS .ID | JAKARTA — Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, dalam rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rabu, 10 Desember 2024, mengungkapkan kritik tajam terkait lemahnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. 

Ia menyoroti bagaimana provinsi-provinsi kaya justru menjadi daerah yang paling bergantung pada keuangan dari pemerintah pusat.

"Data menunjukkan 10 provinsi terkaya di republik ini berada di posisi paling buncit dalam hal kemandirian fiskal. Artinya, ada masalah besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Minerba, misalnya, membuat hak-hak daerah tergerus karena pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya diambil alih oleh pusat," tegas Penrad.

Ia juga mengkritik kebijakan yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja, yang disebutnya memangkas kewenangan daerah dan memperkuat sentralisasi. 

"Pemerintah secara sistemik mendesain ketergantungan daerah dengan regulasi-regulasi yang ada. Harmonisasi undang-undang otonomi daerah dengan berbagai regulasi lain, termasuk UU No. 23 Tahun 2014," ujarnya.

Penrad juga menyoroti pentingnya mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Ia menyebut, jika penataan otonomi daerah dilakukan dengan baik dan daerah diberi kewenangan yang adil, maka DOB tidak akan menjadi beban bagi pemerintah pusat.

"Daerah-daerah yang mengajukan DOB banyak yang sebenarnya memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang baik, mereka bisa mandiri," tambahnya.

Ia menyampaikan itu mengacu pada audiensi yang dilakukan dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PP DOB), Senin, 9 Desember 2024.

Penrad juga mengangkat isu status wilayah administrasi desa yang hingga kini masih berstatus kawasan hutan. 

Ia menyebut hampir 60 persen wilayah administratif di Indonesia berada di kawasan hutan, termasuk 33 ribu dari total 77 ribu desa di Indonesia.

"Desa-desa ini secara administrasi berada di bawah Kemendagri, tetapi status wilayahnya di bawah Kementerian Kehutanan. Ini menjadi persoalan besar karena banyak desa, termasuk kantor kepala desa, secara hukum masih dianggap berada di hutan. Bagaimana kita tidak malu dengan kondisi ini?" kritiknya.

"Ada desa-desa yang memiliki kantor kepala desa, pemukiman, dan fasilitas pemerintahan, tetapi secara hukum masih dianggap kawasan hutan. Ini memalukan bagi negara yang sudah merdeka puluhan tahun," ujarnya menambahkan.

Penrad mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan untuk segera berkoordinasi dan memetakan ulang wilayah administrasi desa agar status desa-desa ini dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberi kepastian hukum.

Di akhir pernyataannya, Penrad menegaskan bahwa otonomi daerah di Indonesia masih berjalan setengah hati. 

Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat otonomi daerah melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kewenangan daerah.

"Selama ketergantungan daerah terhadap pusat terus dipertahankan, cita-cita kemandirian daerah hanya akan menjadi wacana. Harmonisasi undang-undang dan penguatan hak daerah adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil," pungkasnya.[*]

Kolaborasi Antara TNI dan Petani dalam Pemberantasan Hama Tikus

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Setiap tahunnya, petani di berbagai daerah di Indonesia menghadapi masalah serius akibat serangan hama tikus yang dapat merusak hasil panen dan mengancam ketahanan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, Anggota Koramil 04/Comal turut serta dalam upaya pemberantasan hama tikus bersama petani di Desa Susukan Kecamatan Comal. Dalam sebuah kegiatan yang dilaksanakan baru-baru ini, Danramil 04/Comal  Kapten Arm Andumiyanta bersama Anggotanya terlibat dalam gropyokan tikus di wilayah tersebut. Minggu (08/12 24)

Kehadiran Kapten Arm Andumiyanta sebagai Danramil 04/Comal dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dan keprihatinan yang tinggi terhadap kesejahteraan petani di Desa Susukan. Pemberantasan hama tikus merupakan langkah penting untuk mendukung kelancaran proses pertanian dan menjaga produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Selain Anggota Koramil 04/Comal, kehadiran Bapak Irfanudin selaku Kades Susukan serta perangkat desa dan warga masyarakat Desa Susukan juga menunjukkan keseriusan dan kolaborasi yang baik dalam menangani masalah hama tikus ini.

Kegiatan gropyokan tikus yang dilakukan oleh Anggota Koramil 04/Comal bersama petani merupakan contoh nyata kolaborasi yang efektif antara TNI dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk petani, pemerintah desa, dan aparat keamanan seperti TNI, upaya pemberantasan hama tikus dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

Pemberantasan hama tikus di sawah merupakan tindakan yang memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik. 

Pemberantasan hama tikus tidak hanya memberikan dampak positif bagi petani sendiri, tetapi juga bagi masyarakat lokal secara keseluruhan. Beberapa dampak positif yang mungkin terjadi setelah berhasil dilakukannya upaya pemberantasan hama tikus di wilayah tersebut antara lain:

Meningkatnya Produksi Pertanian

Dengan berhasilnya pemberantasan hama tikus, diharapkan produksi pertanian di wilayah tersebut dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.

Menurunnya Kerugian Petani 

Serangan hama tikus dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi petani dalam hal hasil panen yang gagal atau rusak akibat ulah tikus. Dengan adanya upaya pemberantasan, diharapkan kerugian ini dapat diminimalkan.

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Lokal Dengan meningkatnya produksi pertanian, akan terjadi peningkatan ekonomi bagi petani dan secara luas bagi masyarakat lokal. Kesejahteraan masyarakat dapat terdongkrak melalui peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertanian.

Kapten Arm Andumiyanta menyampaikan " Kolaborasi antara TNI, petani, dan masyarakat lokal dalam pemberantasan hama tikus merupakan langkah yang penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Melalui upaya-upaya nyata seperti gropyokan tikus yang dilakukan Anggota Koramil 04/Comal di Desa Susukan, diharapkan masalah hama tikus di sawah dapat teratasi dengan baik dan berdampak positif bagi petani dan masyarakat sekitar. Dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah desa, aparat terkait, dan petani sendiri merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di tingkat lokal."pungkasnya

Optimalkan Hasil Pertanian, Petani Di Desa Sekaran Lancarkan Distribusi Air

GHSNEWS.ID | KLATEN — Kapten Inf Purwanto, Danramil 22 Wonosari Kodim 0723 Klaten bersama Babinsa Desa Sekaran, Serda Widopo melaksanakan pendampingan pertanian dan karya bakti di wilayah tanam Blok 1, Dukuh Krangganan RT 01 RW 09 Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Rabu (4/12/2024)

Sebagai bagian dari upaya mendukung petani, Kapten Inf Purwanto bersama Babinsa turut serta dalam pembersihan aliran irigasi sawah bersama anggota Kelompok Tani (Poktan) Tani Makmur Desa Sekaran. Kegiatan ini guna memperlancar distribusi air bagi pertanian dan memastikan hasil pertanian yang optimal.

“Kegiatan pendampingan tersebut merupakan wujud nyata dukungan TNI dalam mensukseskan program swasembada pangan,” Kapten Inf Purwanto.

Kapten Inf Purwanto berharap melalui kegiatan ini, semangat para petani dapat terus meningkat serta mampu memperbaiki kesejahteraan mereka. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan Poktan di wilayah binaan.

Dalam kesempatan yang sama, Catur Ketua Poktan Tani Makmur Desa Sekaran mengucapkan terima kasih kepada Danramil dan Babinsa Desa Sekaran atas dukungan dan semangat yang diberikan dalam kegiatan pembersihan aliran irigasi. Ia menilai, kegiatan ini sangat penting dalam mendukung kelancaran pertanian dan meningkatkan hasil panen di Desa Sekaran.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekdes Desa Sekaran Alex Supriyanto beserta perangkat desa, Petugas Perairan Bengawan Solo Wandi serta anggota Poktan Tani Makmur Desa Sekaran. Mereka bersama-sama bahu-membahu dalam membersihkan saluran irigasi yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pertanian di desa tersebut.

Pada kegiatan pendampingan pertanian dan karya bakti ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat, serta mendorong kemajuan sektor pertanian di wilayah Kecamatan Wonosari. (Red)

Lagi, Bung Ramson Salurkan Pupuk Gratis Ke Petani Pemalang

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Dr Ramson Siagian, Anggota DPR RI Komisi XII, membagikan ratusan zak pupuk (non subsidi) kepada Petani di Kabupaten Pemalang. Serah terima secara simbolis digelar di Regina Hotel Pemalang, kemarin.

Tidak kurang dari 400 Orang Tokoh masyarakat dan perwakilan petani di Kabupaten Pemalang hadir dan menerima Pupuk non subsidi secara gratis dari Bung Ramson Siagian.

Bung Ramson menyebutkan program ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, sebagai salah satu mitra Komisi XII DPR RI. 

Dalam kesempatan itu, Bung Ramson bertekad akan terus memperjuangkan pembangunan fisik dan non fisik bagi masyarakat di Dapil Jateng X (Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan/Kota). 

"Saya sebagai utusan (Wakil) Bapak Ibu dan rekan semuanya, akan terus memperjuangkan aspirasi yang ada di wilayah Dapil X," kata dia.

 

Menurut Bung Ramson, tanpa mandat dari masyarakat. Saya tidak mungkin kembali duduk dan menjadi Anggota Dewan di Senayan. 

Maka dari itu, lanjut Ramson, Saya akan terus berupaya melalui kapasitas saya sebagai Wakil Rakyat. Saya akan terus memperjuangkan aspirasi untuk  pembangunan di wilayah tanggungjawab saya (Dapil).

Ia menyebut program ini selaras dengan salah satu program Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan di negara kita.

Sebelum secara simbolis serah terima Pupuk gratis kepada 400 peserta Sosialisasi Penggunaan Pupuk Berimbang, Direktur PT Pupuk Indonesia, Safari Yusuf menyampaikan,

Sosialisasi Pertanian (Pengggunaan Pupuk Berimbang) dan penyerahan pupuk non Subsidi gratis tersebut, dapat terselenggara berkat kerja sama Bung Ramson Selaku Anggota DPR RI Komisi XII dan PT Pupuk Indonesia sebagai salah satu mitra Komisi XII. 

Sejumlah petani penerima pupuk dari kecamatan Pulosari, kepada SuaraNegeri Network menyampaikan apresiasi dan terimakasih ke Bung Ramson yang selama beberapa kali menjadi Wakil Rakyat berhasil membuktikan kinerjanya sebagai wakil rakyat.

 

"Sehingga, sangat banyak program fisik non fisik yang dapat di nikmati oleh warga, seperti Lampu Jalan Umum Tenaga Surya/ LPJUTS. Pembagian Pompa Air Konversi BBM ke BBG.(Gratis). Ribuan KWH gratis, CSR ke Poktan dan Tempat Ibadah, serta program non fisik seperti Pelatihan, Bimtek bagi Calon wirausaha Baru dan pelaku UMKM bagi Masyarakat," kata Warto, warga Pulosari, Pemalang. 

■ Himawan

Mansur Hidayat Sepakat Program Tabur Benih Ikan Berlanjut di Desa Semingkir

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Calon Bupati Pemalang Mansur Hidayat menghadiri kampanye tatap muka bersama para petani di Desa Semikngkir, pada Sabtu (23/11/2023). 

Dalam giat tersebut, Mansur berdialog langsung dengan para petani untuk mendengarkan aspirasi serta membahas solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Pemalang.

Mansur mengapresiasi peran petani yang telah menjaga Pemalang sebagai salah satu lumbung padi Jawa Tengah. 

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petani yang tetap konsisten bertani, meski di tengah berbagai kesulitan seperti kerugian dan biaya operasional yang tinggi.

“Harapan saya ke depan, bagaimana menanam padi bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Biaya operasional harus ditekan, irigasi harus mencukupi, dan kita harus bisa menanam hingga tiga kali dalam setahun. Masalah pupuk juga menjadi perhatian serius. Saya berharap kita bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia secara bertahap,” ujar Mansur.

Beberapa usulan dan masukan disampaikan oleh masyarakat setempat. Sukirno, salah seorang petani, mengusulkan agar bantuan benih pertanian dapat didistribusikan secara merata dan transparan kepada semua kelompok tani. 

Ia berharap pengelolaan kelompok tani dilakukan dengan lebih terbuka.

Sementara Paguyuban Lingkungan Hidup, Nasgor, meminta agar penebaran benih ikan di sungai dilakukan secara rutin untuk menjaga ekosistem perairan dan menindak tegas pihak-pihak yang merusak lingkungan. 

Hal itu disampaikan Sawiah, warga setempat, Ia meminta dukungan berupa bantuan pakaian bagi jamaah kegiatan sosial di desa tersebut.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mansur berjanji akan mengupayakan koordinasi dengan dinas terkait. 

“Kami akan mendorong program tabur benih ikan di sungai secara rutin agar ekosistem tetap terjaga. Selain itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga," pungkasnya. (Himawan)

DPD Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

GHSNEWS.ID | JOGJA — Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas. Pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, validitas data tinggi dan menjangkau pembaca yang luas.

"Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan," ucap Sultan saat Forum Komunikasi Dan Diseminasi Program Kerja Dengan Media bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat (22/11/24).

Pimpinan DPD RI masa ini, sambungnya,  telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, Pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.

"Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah," papar Sultan. 

Senator asal Bengkulu ini juga menilai kegiatan informasi menjadi vital dalam era modern saat ini. Namun kecepatan arus informasi tentunya perlu dijaga kadar kualitas, segmentasi berita, narasi yang dibangun hingga visualisasi pemberitaan yang menarik. "Untuk memenuhi hal tersebut tentu dibutuhkan SDM yang kompeten dan up to date atas perkembangan dunia jurnalisme," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengatakan media memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Insan pers merupakan mitra DPD RI dalam menyampaikan aspirasi dan perjuangan daerah kepada masyarakat luas. 

"Kami percaya, kerja sama yang inklusif antara DPD RI dan rekan-rekan wartawan akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama menjelang visi besar Indonesia Emas 2045," ucap GKR Hemas.

Senator asal Yogyakarta menambahkan bahwa sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah dan menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Namun, GKR Hemas menyadari DPD RI tidak dapat bekerja sendiri tanpa peran media. 

"Peran media dalam menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan di tingkat nasional sampai kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri," ucap GKR Hemas.

Sementara itu, Plh. Sekretaris Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir menjelaskan memasuki fase penting menuju Indonesia Emas 2045, percepatan pembangunan daerah menjadi salah satu agenda utama yang ingin diwujudkan oleh DPD RI. Untuk itu, DPD RI terus memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk rekan-rekan wartawan sebagai mitra strategis. 

"Media juga memiliki peran sangat penting dalam membangun jembatan antara DPD RI dan masyarakat. Melalui penyebaran berita, sosialisasi kinerja, serta komunikasi yang informatif, media mampu menciptakan opini publik yang positif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI," kata Lalu Niqman Zahir.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Ariawan memberikan apresiasi kepada Pimpinan DPD RI dan Ketua Alat Kelengkapan DPD RI karena hadir di forum ini secara lengakap. Hal ini menunjukkan bahwa dibawah kepemimpinan Pak Sultan B Najamudin sangat kompak. 

"Kita apresiasi setinggi tingginya untuk Pimpinan DPD RI karena dibawah kepemimpinan Pak Sultan sangat solid," imbuhnya. 

Ariawan menambahkan bahwa Ketua DPD RI sangat terbuka dengan rekan-rekan media. Hal ini memudahkan teman-teman jurnalis untuk menggali isu-isu yang baru. 

"Pak Sultan sangat terbuka dengan wartawan sehingga kami sangat mudah mewawancara beliau. Ini yang dibutuhkan DPD RI karena menyambung suara daerah," tuturnya. (*)

Danramil 12/Watukumpul: Sungai yang Bersih Memberikan Keindahan Visual Dan Lingkungan

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Sungai-sungai mengalir dengan sejuk membawa kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Namun, terkadang sungai-sungai tersebut tercemar oleh sampah dan kayu yang menghambat aliran airnya. 

Di Desa Watukumpul, Keramaian terdengar ketika Koramil 12/Watukumpul bersama warga masyarakat bergotong royong membersihkan sungai Lumeneng, pada Selasa,(19/11).

Danramil Letda Inf Munawir memimpin kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Bersama Kadus 2 Desa Watukumpul, Eri Mugiarto, serta anggota Koramil 12/Wtk lainnya, mereka menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Dukuh Margalangu, Desa Watukumpul menjadi saksi bisu akan kebersamaan dalam aksi nyata menjaga aliran sungai yang menjadi napas bagi kehidupan.

Dalam kerja bakti yang dilaksanakan, tidak hanya sampah dan kayu yang dibersihkan dari sungai, tetapi juga terjalin kebersamaan antara aparat militer dan masyarakat Desa Watukumpul. Hal ini merupakan contoh nyata betapa kebersamaan dan kolaborasi dapat membawa perubahan yang positif bagi lingkungan sekitar.

"Kegiatan pembersihan sungai yang dihadiri oleh anggota Koramil 12/Watukumpul dan masyarakat adalah bukti nyata bahwa ketika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Sungai yang bersih bukan hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga menggambarkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan demi kesejahteraan bersama, serta pencegahan akan bahaya banjir yang mana di bulan ini wilayah Watukumpul intensitas hujannya tinggi," kata Danramil Letda Inf Munawir. 

Terlepas dari kesibukan dan perbedaan peran, gotong royong adalah nilai luhur yang tetap hidup di tengah masyarakat Desa Watukumpul. Semangat untuk berbuat baik dan menjaga lingkungan adalah warisan leluhur yang menjadi tonggak kebersamaan dalam meraih kesejahteraan.

Kadus 2 Bapak Eri menyampaikan, "pembersihan sungai yang dilakukan oleh Koramil 12/Watukumpul ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Melalui aksi nyata dan kerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Mari bergandengan tangan, membersihkan sungai-sungai, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang," tuturnya.

Sungai Lumeneng kembali mengalir dengan indahnya, mengingatkan kita pada pentingnya peran kita sebagai pelindung alam. Bersama, kita bisa melangkah lebih jauh, menyatukan langkah, dan merangkul harapan akan masa depan yang lebih baik. 

Dengan gotong royong dan kebersamaan, kita bisa membebaskan sungai dari segala macam kotoran dan membangun kesejahteraan bersama. Semangat gotong royong, semangat Desa Watukumpul! (*rls)

Editor ■ Himawan

Senator Sumut Dorong Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan di Desa Eks Veteran Asahan

GHSNEWS.ID | MEDAN — Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Desa Panca Arga, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara. 

Tempat ini dikenal sebagai desa para veteran TNI. 

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 17 November 2024, di desa ini memiliki populasi 1.500 jiwa dari 520 kepala keluarga yang tersebar di sembilan dusun, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Dalam beberapa tahun terakhir, petani Desa Panca Arga telah mengalihfungsikan perkebunan sawit menjadi sawah seluas total 2.300 hektar pada tahun 2024. 

Langkah ini dilakukan karena hasil dari sawit yang tidak menentu, sedangkan hasil padi dinilai lebih menjanjikan. Dari satu hektar sawah, petani dapat memanen 5-7 ton gabah per musim tanam. 

Dengan dua kali musim tanam setiap tahunnya, hasil panen mencapai 10-14 ton gabah per hektar.

Tantangan Pengembangan Pertanian

Petani di Desa Panca Arga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengairan dan akses pupuk subsidi. 

Waduk yang telah dibangun oleh pemerintah belum dapat difungsikan maksimal karena jaringan irigasi sekunder sepanjang 3-4 kilometer belum tersedia. 

Selain itu, saluran pembuangan air ke laut dan jaringan pengairan ke sawah juga masih perlu dibangun.

Pdt. Penrad Siagian mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur irigasi menjadi kebutuhan mendesak agar potensi pertanian di desa ini dapat dimaksimalkan. 

“Petani Desa Panca Arga memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional. Namun, pemerintah pusat perlu segera turun tangan menyelesaikan jaringan irigasi untuk mendukung hasil panen yang optimal,” ujarnya.

Selain masalah irigasi, kondisi jalan yang buruk juga menjadi keluhan utama petani. Jalan berlumpur dan sulit dilalui kerap menyulitkan petani dalam mengangkut hasil panen. 

Peningkatan akses jalan akan sangat membantu kelancaran distribusi hasil pertanian.

Kontribusi Ekonomi dan Target Nasional

Dengan potensi luas sawah mencapai 3.000 hektar, Desa Panca Arga mampu memproduksi hingga 42.000 ton gabah per tahun, memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi Kabupaten Batu Bara. 

Jika hasil gabah dihargai Rp 7 juta per ton, maka nilai ekonominya mencapai Rp 294 miliar. Secara tidak langsung, petani menyumbang sekitar Rp 29,4 miliar per tahun kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, biaya pembangunan irigasi yang diperkirakan sebesar Rp 5-7 miliar masih jauh lebih kecil dibandingkan dampak ekonomi yang dihasilkan petani. 

Penrad berharap program pemerintah di sektor pertanian dapat mengalokasikan dana untuk mendukung kebutuhan desa ini.

"Kontribusi Desa Panca Arga terhadap swasembada pangan nasional diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain. Ini sejalan dengan target pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan," tambah Penrad.

Dengan dukungan yang tepat, Desa Panca Arga berpotensi menjadi salah satu pusat produksi beras di Sumatra Utara, mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani setempat.

Diketahui, saat ini para petani merencanakan cetak baru sawah dari alih fungsi lahan sawit sekitar 1000 hektar.

"Kami siap mendukung dan berkontribusi swasembada pangan nasional jika jalan dan sarana irigasi diperbaiki," ucap seorang petani.(via)