Bocah 10 tahun Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Menunggu Layangan Putus

GHSNEWS.ID | PEKALONGAN — Nasib naas dialami seorang anak berusia 10 tahun. Ia dikabarkan tewas diduga usai tersengat listrik saat memegang Tiang Penyangga Kabel Jaringan internet di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, pada Rabu 16 April 2025.

Dikutip dari beberapa sumber kronologis kejadiannya terjadi, kala itu korban bersama 4 temannya menunggu layangan yang putus dan terjatuh ke tengah Sawah.

Kasubsi Penmas Humas Polres Pekalongan Iptu Suwarti saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan peristiwa itu, saat ada Layangan yang Putus Terbang mengarah ke arah Sawah, Korban sedang berada di Jalan berusaha mengejarnya.

"Saat akan turun ke Sawah, Korban memegang Tiang Penyangga Kabel Jaringan internet yang berada di Bahu Jalan, kemudian korban terjatuh dan tergeletak," kata Iptu Suwarti.

Saat bersamaan, kata Suwarti, ada Kurir Ekspedisi melintas di lokasi dan langsung menolong korban.

Korban yang sudah tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu Wonopringgo, Pekalongan.

"Setelah sampai di IGD, Dokter jaga menyatakan jika korban sudah meninggal dunia," terang Iptu Suwarti.

Sementara itu, Petugas Inafis dari Polres Pekalongan yang melakukan identifikasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), atas kejadian ini, Polisi berkoordinasi dengan PLN UPJ Kedungwuni dan Pemerintah Desa setempat guna mengantisipasi kejadian serupa.

"Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak PLN UPJ Kedungwuni, ditemukan fakta bahwa sumber listrik yang mengalir di Tiang Penyangga Jaringan internet tersebut bersumber dari Lampu Penerangan Tenaga Surya Pengadaan dari pihak Desa Wonorejo. (Rudi)

Mendadak Camat Maksum Dan UPJI Belik Pantau Kerusakan Jalur Tengkorak, Ini Alasannya

GHSNEWS.ID | BELIK — Kades Beluk, Surinto, dampingi Camat Belik dan Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI) kecamatan Belik melakukan monitoring kerusakan jalan Propinsi yang keberadaannya di Tanjakan Sopi, Pertigaan menuju kantor Desa Bulakan. (17/4/25).

Dalam tinjauannya, terdapat mengelupasnya lapisan aspal kurang lebih sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter, yang terjadi di Jalan Provinsi tersebut, atau tepat di pertigaan menuju Balai Desa Beluk, kecamatan Belik, kabupaten Pemalang. 

Camat Belik M. Maksum, menyampaikan bahwa terdapat lubang panjang yang membahayakan bagi pengguna jalan.

"Kami memonitoring kerusakan jalan ini, sekaligus memberi tanda dengan Cat putih (Phlox). Tujuannya agar pengguna jalan mengetahui jalan tersebut ada lubang panjang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan," kata dia.

Terkait dengan penanganan, Camat Belik menyampaikan, Jalan Ruas Randudongkal - Belik merupakan kewenangan PU Provinsi Jateng.

Namun demikian, kata Maksum, pihaknya melalui UPJI setempat terus menjalin komunikasi agar  kerusakan jalan di jalur tersebut secepatnya mendapat penanganan. 

Selain itu, Muhamad Maksum juga berharap Dinas PU provinsi Jateng  membangun Drainase di titik titik rawan luapan air.  

Di tempat yang sama, Kepala UPJI Belik, mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan PU Provinsi agar secepatnya mendapat penanganan. 

"Kami telah berkomunikasi melalui Telepon dengan PU  Provinsi terkait dengan penanganan lubang panjang di jalan ini," terangnya. 

Kepada SuaraNegeri.com Kepala Desa Beluk tidak menyangkal jika Tanjakan Sopi yang keberadaannya masuk di wilayah Desanya merupakan salah satu medan yang rawan kecelakaan, hingga disebut Jalur Maut. 

"Betul, sebutan tanjakan Sopi sendiri berawal dari nama salah seorang korban kecelakaan di area ini. Yang terjadi pada tahun 90-an," jelas Kades Beluk. 

Ia menyebutkan, hingga saat ini kasus Laka lantas masih sering terjadi di lokasi tersebut.

"oleh sebab itu, Saya berharap agar pihak yang memiliki kewenangan jalan ini ( PU Jateng) untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada di tanjakan Sopi," pungkasnya. 

Menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh Pihaknya, Surinto mejawab masyarakat desanya telah berupaya melakukan antisipasi meluasnya kerusakan jalan dengan gotong royong swadaya penambalan pada lubang jalan.

Namun, kata dia, Sekali lagi Jalan ini adalah jalan Provinsi. Jadi segala sesuatunya bukan kewenangan kami. 

Sementara itu, informasi yang didapat di area lokasi yang di cat putih pada kamis 17/4/25 kemarin, pada malam harinya terjadi Laka lantas yang melibatkan pengendara Sepeda motor. (Himawan).

Bulog Tak Mampu Merambah Pasar, Petani Lebih Memilih Tengkulak

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo mengatakan kebijakan pemerintah untuk membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran Perum Bulog dalam merespons kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. 

Padahal, pada acara Panen Raya Serentak Presiden Prabowo Subianto berharap Bulog dapat berperan lebih dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

"Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak," kata Aras dalam keterangannya yang diterima redaksi, pada Selasa (15/4).

Dalam pandangan Aras, Bulog tidak hadir secara nyata dalam kehidupan petani. 

"Sebelum ada instruksi Presiden agar Bulog membeli gabah petani Rp6.500 per kg, Bulog hanya seperti menara gading bagi petani. Tidak punya interaksi dengan petani," ujarnya.

Ia pun menyampaikan kritik tajam, bahwa interaksi Bulog lebih banyak terjadi dengan tengkulak, bukan dengan petani secara langsung, sehingga manfaat kebijakan tidak terasa optimal di akar rumput.

Aras menyebutkan berbagai laporan di lapangan, banyak petani masih memilih menjual gabah mereka ke tengkulak dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram. 

"Hal ini terjadi karena tengkulak lebih aktif turun ke sawah dan siap membeli gabah tanpa prosedur yang rumit," ungkap Aras.

Fenomena ini sebagai kegagalan struktural yang harus segera direspons oleh Menteri BUMN. 

Aras menekankan perlunya “aktivasi Bulog” sebagai langkah strategis dan mendesak.

"Bulog harus diaktivasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jangan hanya jadi instrumen administratif yang menunggu perintah pusat. Bulog harus proaktif hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung di tempat," tegasnya.

Aktivasi yang di maksudkan yakni mencakup tiga aspek penting, seperti proses bisnis yang langsung menyentuh petani, peningkatan kemampuan logistik dan keuangan, serta reformasi dalam pendekatan kelembagaan. 

Ia menegaskan bahwa selama ini Bulog hanya memperkuat posisi tengkulak melalui relasi yang eksklusif dengan jaringan perantara. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas nasional.

"Sebelumnya Bulog hanya berinteraksi dengan tengkulak dan mensejahterakan tengkulak, bukan petani," pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan harus konkret dan terukur. Tidak cukup hanya mengumumkan harga beli gabah tanpa mekanisme penyerapan yang jelas dan merata di seluruh sentra produksi.

"Petani jangan hanya dijadikan sampel atas instruksi Presiden. Harus dipastikan semua gabah petani dibeli Rp6.500 per kg, bukan hanya sebagian di daerah tertentu,” tandasbya. (*)

Tingkatkan Hasil Pertanian, Babinsa Laksanakan Pendampingan Penanaman Padi Sinar Mentari di Belik

GHSNEWS.ID | BELIK — Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di wilayah Koramil 11/Belik, upaya untuk memantau perkembangan dan penanaman Padi Sinar Mentari terus dilakukan. Program Tanaman Padi Sinar Mentari ini merupakan bagian dari Program Serbuan Teritorial TNI AD yang diselenggarakan oleh Kodim 0711/Pemalang, kemarin.

Pencapaian kegiatan tanam Padi Sinar Mentari mencatat beberapa informasi yang relevan.

Dalam kegiatan tersebut, Serka Lerebulan, Sertu Ali Surasa sebagai Babinsa Pendamping Pertanian, dan Anggota Koramil 11/Belik dibawah pimpinan Kapten INF Suprapto terlibat dalam penanaman Padi Sinar Mentari. 

Mereka menanam Padi Sinar Mentari pada lahan seluas 1,7 hektar dengan varietas Sinar Mentari. 

Penanaman dilakukan pada tanggal 18 Maret 2025 sehingga saat ini tanaman berusia 1 hari setelah tanam, dengan tinggi mencapai 15 cm dan kondisi tanaman terlihat sehat. 

Rencana panen untuk tanaman ini dijadwalkan pada bulan Mei 2025. Lokasi penanaman dilakukan di Poktan Telaga Biru, Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik. 

Danramil 11/Belik bersama anggota melaksanakan pendampingan penanaman Padi Sinar Mentari di lahan, yang mencakup tanaman milik Bapak Imam Zarkoni seluas 1,7 hektar dan Bapak Randim seluas 0,2 hektar.

Penanaman Padi Sinar Mentari tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. 

Sebagai informasi, Padi Sinar Mentari dikenal memiliki hasil yang baik serta kualitas yang memenuhi standar, sehingga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Penggunaan lahan seluas 1,7 hektar untuk penanaman Padi Sinar Mentari menunjukkan komitmen dan strategi yang baik dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang ada. 

Varitas unggul seperti Sinar Mentari juga memberikan keunggulan tersendiri dengan tingkat hasil yang tinggi dan ketahanan terhadap berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

Untuk memastikan kesuksesan dalam penanaman Padi Sinar Mentari, langkah-langkah pendampingan dan perawatan tanaman perlu dilakukan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

>> Melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan tanaman untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal.

>> Memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal.

>> Melakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk menjaga tanaman tetap sehat dan produktif.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut dengan baik, diharapkan panen Padi Sinar Mentari pada bulan Mei 2025 dapat memberikan hasil yang memuaskan dan berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan di wilayah Koramil 11/Belik.

Kehadiran TNI AD melalui Program Serbuan Teritorial tidak hanya sebagai penegak keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan. 

Kolaborasi antara TNI AD dan petani dapat menciptakan sinergi yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Melalui program penanaman Padi Sinar Mentari ini, diharapkan dapat membuka jalan menuju ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah Koramil 11/Belik serta memberikan contoh bagi wilayah lain untuk mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien. (R/Himawan)

Inilah Cara Prajurit TNI Mendukung Hasil Panen Petani Papua

GHSNEWS.ID | PAPUA — Wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh Satgas Yonif 509 Kostrad. 

Kali ini, personel Satgas yang bertugas di Titik Kuat (TK) Mamba melaksanakan kegiatan Rosita (Borong Hasil Tani), yakni membeli hasil pertanian yang dijual oleh Mama Papua yang melintas di depan pos. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Lettu Chk Irawan Suharto.

Dalam kegiatan ini, prajurit Satgas Yonif 509 Kostrad membeli berbagai hasil bumi, seperti ubi, pisang, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dibawa oleh Mama Papua. 

Tidak hanya sekadar bertransaksi, prajurit juga berinteraksi dengan hangat, berbincang dan bercanda dengan para pedagang, menciptakan suasana akrab yang penuh kekeluargaan.

Lettu Chk Irawan Suharto menjelaskan, bahwa kegiatan Rosita ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat lokal. 

"Kami ingin membantu Mama Papua agar hasil panennya cepat terjual dan bisa membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Kegiatan ini juga mempererat hubungan baik antara TNI dan masyarakat," ujarnya. (*). 

Koramil 07 Ampelgading Panen Jagung Bersama Kelompok Tani Mekarsari Desa Sokawati

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Penanaman jagung tidak hanya menjadi aktivitas pertanian rutin, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia. 

Melalui kegiatan panen jagung seluas 10 hektar yang dilaksanakan di Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, kerjasama antara Danramil dan anggota Koramil 07/Ampelgading, serta Pok Tani Mekarsari telah memberikan kontribusi yang berarti.

Dalam kegiatan panen jagung tersebut, berbagai pihak terlibat aktif, termasuk Danramil 07/Ampelgading, Kapten Arh Teguh Widodo, Slamet Suwondo Kadus, Nurul perangkat desa, anggota Koramil, serta para petani dari Pok Tani Mekarsari. 

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung program pemerintah terkait dengan swasembada pangan nasional. Langkah-langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional telah dilakukan dengan turun langsung ke lapangan oleh para Babinsa untuk memberikan motivasi kepada petani," kata Danramil 07/Ampelgading, pada Selasa(19/02/2025). 

Ia menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kegiatan seperti panen jagung ini. 

Menurutnya, dengan turun langsung ke lapangan, para Babinsa tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga mendukung petani dalam proses penanaman, perawatan tanaman, hingga saat panen. Kerjasama yang terjalin antara TNI dan petani merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada pangan.

Ketua Gapoktan Mekarsari, Bapak Murjito, secara tulus menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah terlibat dalam program ketahanan pangan. 

"Dukungan yang diberikan oleh TNI telah sangat membantu para petani, baik dalam proses penanaman maupun saat panen seperti yang terjadi saat ini. Kehadiran TNI tidak hanya sebagai aparat keamanan tetapi juga sebagai mitra kerja yang aktif dalam mendukung pertanian dan ketahanan pangan," kata dia.

Panen jagung kali ini juga membuahkan hasil yang memuaskan, dimana hasilnya dinilai lumayan bagus. Para petani yang mewakili Pok Tani Mekarsari mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh TNI. Keterlibatan TNI dalam kegiatan pertanian turut memberikan dampak yang positif dalam peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Menurut Kapten Arh Teguh Widodo, dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara TNI dan petani, diharapkan program-program ketahanan pangan nasional dapat terus didukung dan ditingkatkan keberlangsungannya. 

"Keberhasilan panen jagung kali ini menjadi momentum untuk terus bekerja sama dalam upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia. Semoga kerjasama yang terjalin dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ketahanan pangan negara," pungkasnya. (Himawan)

Bulog Turun Langsung Ke Petani, Serap Gabah Kering dengan Harga Rp 6.500/Kg

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Kodim 0711/Pemalang bersama BULOG turun langsung ke petani untuk sosialisasikan dan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per Kilogram (Kg) di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya, desa Saradan, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang, seluas 2 Ha. 

Menurut Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int, Kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi stok cadangan beras Nasional,  Senin (17/2/25).

 

Kegiatan tersebut dihadiri LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK,  Pasiter Kodim 0711/Pemalang Kapten Arm Eko Budiharjo,  Danramil 01/Pemalang Kapten Inf Supardi, SH.,  Sekdis Pertanian Pemalang Ahmad Helmi, SP.,  Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Pemalang Imam Mukarto, SP., Kades Saradan Kuswadyono, Babinsa desa Saradan Serma Sunaryo, Ketua Poktan Mekar Jaya Sukram, Kadus desa Saradan Sarnoi dan anggota Poktan Mekar Jaya.

 

Dalam kesempatan itu, LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK, menyampaikan, Bulog bekerja sama dengan TNI untuk memantau hasil panen padi dari petani. 

Bulog juga memastikan hasil panen GKP diserap dengan harga Rp 6.500 per kg. 

"Jadi BULOG itu any quality Gabah Kering Panen (GKP) akan kita serap dengan harga Rp, 6.500 per kilo. Jadi kami dibantu dengan teman-teman kodim dan babinsa memastikan itu ke petani," kata Bambang BK.

 

Bambang juga mengatakan, sosialisasi seperti ini perlu digemakan terus, agar petani mengetahui. Termasuk, jangan sampai masih ada pengijon-pengijon atau tengkulak  yang memanfaatkan harga dengan mengurangi margin petani.

 

Sementara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int  mengatakan, sebagai TNI siap mendukung apa yang diperintahkan Presiden RI  Prabowo Subianto agar ketahanan pangan bisa segera terwujud. 

"Kodim ada babinsa-babinsa jadi mereka selalu mendampingi petani atau poktan-poktan mulai dari pengolahan lahan hingga sampai panen," pungkasnya. (Himawan)

Senator Mirah Soroti Efektivitas Kelembagaan Desa

GHSNEWS.ID | MATARAM — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh desa-desa di Tanah Air, termasuk kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa, transparansi pengelolaan anggaran, serta efektivitas kelembagaan desa.

"Desa merupakan pondasi utama pembangunan nasional, tetapi tata kelolanya masih menghadapi berbagai kendala. Kita harus memastikan bahwa desa memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Senator Mirah dalam RDPU beberapa waktu lalu.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendekatan tata kelola pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala. 

Beberapa isu strategis yang disorot oleh Senator Mirah adalah Perencanaan desa masih belum sepenuhnya terbuka dan inklusif bagi masyarakat, Transparansi Anggaran Desa, Peningkatan Dana Desa sering kali diiringi dengan permasalahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran serta Masih ada desa yang kesulitan mengakses informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa secara rinci.

Melihat berbagai tantangan tersebut, Senator Mirah aktif mendorong kebijakan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. 

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih baik.

“Pemerintah desa harus memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, tetapi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Kita harus memastikan bahwa anggaran desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.

Senator Mirah juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan tata kelola desa seperti meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, termasuk pelatihan bagi aparatur desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan professional serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga.

Sebagai perwakilan dari NTB di DPD  RI, Senator Mirah Midadan Fahmid terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, terutama dalam memastikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin tata kelola desa bisa menjadi lebih baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.(*)