Bakamla RI Panen Kacang Tanah di Karangasem Bali

GHSNEWS.ID | BALI — Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla  melaksanakan panen kacang tanah di lahan Bakamla RI yang terletak di Banjar Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali, pada Selasa (15/4/2025). 

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Bakamla RI dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Didampingi Kepala Zona Bakamla Tengah Laksma Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP., Laksdya Irvansyah secara simbolis melakukan panen kacang tanah yang berhasil mencapai hasil sebanyak 800 kilogram dari lahan seluas satu hektar. 

Panen ini melanjutkan kesuksesan panen jagung sebelumnya yang menghasilkan satu ton hasil panen.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Bakamla RI mendukung Asta Cita dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Laksdya Irvansyah, sembari mengapresiasi kinerja Stasiun Bakamla Bali atas keberhasilan merealisasikan program ketahanan pangan di wilayahnya.

Selain kacang tanah dan jagung, lahan pertanian Bakamla RI di Bali juga menghasilkan berbagai komoditas hortikultura lainnya seperti cabai, kacang panjang, tomat, terong, pepaya california, dan singkong. 

Diversifikasi tanaman ini menunjukkan keseriusan Bakamla RI dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional. (*)

Bulog Tak Mampu Merambah Pasar, Petani Lebih Memilih Tengkulak

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo mengatakan kebijakan pemerintah untuk membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran Perum Bulog dalam merespons kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. 

Padahal, pada acara Panen Raya Serentak Presiden Prabowo Subianto berharap Bulog dapat berperan lebih dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

"Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak," kata Aras dalam keterangannya yang diterima redaksi, pada Selasa (15/4).

Dalam pandangan Aras, Bulog tidak hadir secara nyata dalam kehidupan petani. 

"Sebelum ada instruksi Presiden agar Bulog membeli gabah petani Rp6.500 per kg, Bulog hanya seperti menara gading bagi petani. Tidak punya interaksi dengan petani," ujarnya.

Ia pun menyampaikan kritik tajam, bahwa interaksi Bulog lebih banyak terjadi dengan tengkulak, bukan dengan petani secara langsung, sehingga manfaat kebijakan tidak terasa optimal di akar rumput.

Aras menyebutkan berbagai laporan di lapangan, banyak petani masih memilih menjual gabah mereka ke tengkulak dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram. 

"Hal ini terjadi karena tengkulak lebih aktif turun ke sawah dan siap membeli gabah tanpa prosedur yang rumit," ungkap Aras.

Fenomena ini sebagai kegagalan struktural yang harus segera direspons oleh Menteri BUMN. 

Aras menekankan perlunya “aktivasi Bulog” sebagai langkah strategis dan mendesak.

"Bulog harus diaktivasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jangan hanya jadi instrumen administratif yang menunggu perintah pusat. Bulog harus proaktif hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung di tempat," tegasnya.

Aktivasi yang di maksudkan yakni mencakup tiga aspek penting, seperti proses bisnis yang langsung menyentuh petani, peningkatan kemampuan logistik dan keuangan, serta reformasi dalam pendekatan kelembagaan. 

Ia menegaskan bahwa selama ini Bulog hanya memperkuat posisi tengkulak melalui relasi yang eksklusif dengan jaringan perantara. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas nasional.

"Sebelumnya Bulog hanya berinteraksi dengan tengkulak dan mensejahterakan tengkulak, bukan petani," pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan harus konkret dan terukur. Tidak cukup hanya mengumumkan harga beli gabah tanpa mekanisme penyerapan yang jelas dan merata di seluruh sentra produksi.

"Petani jangan hanya dijadikan sampel atas instruksi Presiden. Harus dipastikan semua gabah petani dibeli Rp6.500 per kg, bukan hanya sebagian di daerah tertentu,” tandasbya. (*)

Panen Raya Serentak Strategi Memperkuat Swasembada Pangan

GHSNEWS.ID | MAJALENGKA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Panen Raya Serentak yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terpusat di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

Panen Raya Serentak ini dilaksanakan secara bersamaan di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat semangat swasembada pangan.

Didampingi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Presiden Prabowo turun langsung ke sawah bersama para petani sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. 

Di sela kegiatan, Presiden juga meninjau simulasi penyerapan gabah oleh Perum Bulog serta berdialog dengan para petani mengenai berbagai tantangan dan harapan mereka.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang panen semata, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antarsektor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan masa depan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan. 

Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya, serta para tamu undangan lainnya. (*)

Bertemu PM Anwar Ibrahim, Menko Airlangga Bahas MITI Dan Industri Pertanian

GHSNEWS.ID | KUALA LUMPUR — Menindak lanjuti kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Trump, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak cepat membangun komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 kemarin. 

Menko Airlangga memilih untuk segera berkomunikasi dan mendatangi Malaysia yang saat ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN tahun 2025. 

Dalam kunjungan ke Kuala Lumpur ini, Menko Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I, di kediaman resmi DPM I pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, membahas perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS.

Menko Airlangga diterima langsung oleh PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya. PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. Ia mengatakan, 

“Prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang.” 

PM Anwar Ibrahim menambahkan, “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait”. 

Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan, “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS.”

Sejalan dengan Menko Airlangga, PM Anwar juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. Pada pertemuan tersebut, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.

Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada pertemuan tersebut, Tengku Zafrul mengatakan bahwa pertemuan dengan Menko Airlangga juga membahas strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN. 

"Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama," ujar Tengku Zafrul.  

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan, “Posisi ASEAN di Indo Pasifik sangat penting, bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global.” MITI Tengku Zafrul dan Menko Airlangga sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang. 

Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA)  untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. Menko Airlangga menegaskan, 

“Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS.” 

Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS. (rl)

Pupuk Indonesia Kucurkan Investasi Rp 116 Triliun Tingkatkan Kapasitas Produksi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal melakukan investasi sebesar Rp 116 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan megaproyek pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

“Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru, yaitu mega proyek kami di Fakfak, Papua Barat dan itu insya Allah akan menambah kapasitas produksi kami,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Rahmad mengatakan penambahan kapasitas produksi ini merupakan langkah penting untuk bisa memastikan ketersediaan pupuk yang amat dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan. Menurut dia, pencapaian swasembada pangan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi industri pupuk di negara tersebut.

Indonesia, kata dia, merupakan salah satu contoh nyata sebuah negara yang pernah mencapai swasembada pangan karena fokus mengembangkan industri pupuknya.

Rahmad bercerita Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pertama kali pada tahun 1984. Pencapaian itu, kata dia, tak terlepas dari pembangunan industri pupuk yang pertama kali dimulai tahun 1959 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) hingga pembangunan PT Pabrik Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982.

“Di tahun 1984 Indonesia itu mencapai swasembada beras dimulai dengan gerakan pembangunan industri pupuk tahun 1959 di Pusri. Sejak 1982 sampai sekarang belum ada pembangunan kawasan baru, padahal di tahun 2045, penduduk Indonesia akan tumbuh menjadi 324 juta jiwa, itu artinya kebutuhan beras nasional akan mencapai 37 ton atau naik 6 juta ton,” ujar Rahmad.

Dirinya menekankan bahwa peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian sangatlah vital. Pupuk berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan akan sangat sulit tercapai tanpa ketersediaan pupuk yang cukup.

"Jadi super signifikan. Oleh karena itu, kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu, salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk," terangnya.

Selain memastikan kapasitas produksi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia juga mendukung swasembada pangan dengan memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani. Keterjangkauan pupuk, kata dia, salah satunya dilakukan dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang andal dan akuntabel.

Untuk mencapai hal itu, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi kios melalui i-Pubers yang memudahkan penebusan dengan KTP, serta pengawasan secara real-time melalui command center untuk penyaluran tepat sasaran.

“Jadi kami sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kios yang mencapai 27 ribu lebih, dengan digitalisasi kami sudah bisa melihat setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya ada CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya, ada GPS sampai ke kios,” kata dia.

sumber : Antara

Tingkatkan Hasil Pertanian, Babinsa Laksanakan Pendampingan Penanaman Padi Sinar Mentari di Belik

GHSNEWS.ID | BELIK — Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di wilayah Koramil 11/Belik, upaya untuk memantau perkembangan dan penanaman Padi Sinar Mentari terus dilakukan. Program Tanaman Padi Sinar Mentari ini merupakan bagian dari Program Serbuan Teritorial TNI AD yang diselenggarakan oleh Kodim 0711/Pemalang, kemarin.

Pencapaian kegiatan tanam Padi Sinar Mentari mencatat beberapa informasi yang relevan.

Dalam kegiatan tersebut, Serka Lerebulan, Sertu Ali Surasa sebagai Babinsa Pendamping Pertanian, dan Anggota Koramil 11/Belik dibawah pimpinan Kapten INF Suprapto terlibat dalam penanaman Padi Sinar Mentari. 

Mereka menanam Padi Sinar Mentari pada lahan seluas 1,7 hektar dengan varietas Sinar Mentari. 

Penanaman dilakukan pada tanggal 18 Maret 2025 sehingga saat ini tanaman berusia 1 hari setelah tanam, dengan tinggi mencapai 15 cm dan kondisi tanaman terlihat sehat. 

Rencana panen untuk tanaman ini dijadwalkan pada bulan Mei 2025. Lokasi penanaman dilakukan di Poktan Telaga Biru, Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik. 

Danramil 11/Belik bersama anggota melaksanakan pendampingan penanaman Padi Sinar Mentari di lahan, yang mencakup tanaman milik Bapak Imam Zarkoni seluas 1,7 hektar dan Bapak Randim seluas 0,2 hektar.

Penanaman Padi Sinar Mentari tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. 

Sebagai informasi, Padi Sinar Mentari dikenal memiliki hasil yang baik serta kualitas yang memenuhi standar, sehingga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Penggunaan lahan seluas 1,7 hektar untuk penanaman Padi Sinar Mentari menunjukkan komitmen dan strategi yang baik dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang ada. 

Varitas unggul seperti Sinar Mentari juga memberikan keunggulan tersendiri dengan tingkat hasil yang tinggi dan ketahanan terhadap berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman.

Untuk memastikan kesuksesan dalam penanaman Padi Sinar Mentari, langkah-langkah pendampingan dan perawatan tanaman perlu dilakukan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

>> Melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan tanaman untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal.

>> Memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal.

>> Melakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk menjaga tanaman tetap sehat dan produktif.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut dengan baik, diharapkan panen Padi Sinar Mentari pada bulan Mei 2025 dapat memberikan hasil yang memuaskan dan berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan di wilayah Koramil 11/Belik.

Kehadiran TNI AD melalui Program Serbuan Teritorial tidak hanya sebagai penegak keamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendukung petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan. 

Kolaborasi antara TNI AD dan petani dapat menciptakan sinergi yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. 

Dengan dukungan yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Melalui program penanaman Padi Sinar Mentari ini, diharapkan dapat membuka jalan menuju ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan di wilayah Koramil 11/Belik serta memberikan contoh bagi wilayah lain untuk mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan dan efisien. (R/Himawan)

Inilah Cara Prajurit TNI Mendukung Hasil Panen Petani Papua

GHSNEWS.ID | PAPUA — Wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat terus ditunjukkan oleh Satgas Yonif 509 Kostrad. 

Kali ini, personel Satgas yang bertugas di Titik Kuat (TK) Mamba melaksanakan kegiatan Rosita (Borong Hasil Tani), yakni membeli hasil pertanian yang dijual oleh Mama Papua yang melintas di depan pos. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Lettu Chk Irawan Suharto.

Dalam kegiatan ini, prajurit Satgas Yonif 509 Kostrad membeli berbagai hasil bumi, seperti ubi, pisang, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dibawa oleh Mama Papua. 

Tidak hanya sekadar bertransaksi, prajurit juga berinteraksi dengan hangat, berbincang dan bercanda dengan para pedagang, menciptakan suasana akrab yang penuh kekeluargaan.

Lettu Chk Irawan Suharto menjelaskan, bahwa kegiatan Rosita ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian masyarakat lokal. 

"Kami ingin membantu Mama Papua agar hasil panennya cepat terjual dan bisa membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Kegiatan ini juga mempererat hubungan baik antara TNI dan masyarakat," ujarnya. (*). 

Satgas Pamtas Bersama Warga Desa Duyan Panen Padi Gunung Di Perbatasan

GHSNEWS.ID | NUNUKAN — Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Lumbis bersama warga Desa Duyan Kec Lumbis Hulu Kab Nunukan melaksanakan panen padi gunung secara gotong royong di Sentra Ketahanan Pangan desa binaan Pos Lumbis. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat serta mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, menyampaikan bahwa panen bersama ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad untuk membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan hasil pertanian.

"Kami ingin menunjukkan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga perbatasan, tetapi juga hadir untuk membantu dan membangun kemandirian masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian," katanya, dalam keterangan rilisnya, yang diterima redaksi, hari ini.

Masyarakat Desa Duyan menyambut baik inisiatif ini. Bapak Amri, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas Pamtas yang telah mendampingi petani sejak tahap penanaman hingga panen.

"Kami sangat terbantu dengan pendampingan dari TNI. Selain meningkatkan hasil panen, kami juga mendapatkan wawasan baru tentang teknik pertanian yang lebih efektif," ujarnya. (*).

Legislator Nasdem Gelar Dialog Dengan Petani Jagung, Ini Pesannya

GHSNEWS.ID | BANTEN — Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) Banten I untuk berdialog langsung dengan konstituen. Khususnya para petani jagung di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Legislator fraksi Nasdem ini menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan nasional. 

"Kami bersama-sama mendukung dan berkomitmen mensukseskan program ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan petani dan keberlanjutan pangan di Tanah Air," ujar Arif Rahman dalam keterangan resminya, pada Rabu, 26 Februari 2025. 

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, Arif berharap dengan adanya dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan, Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang lebih baik dan mensejahterakan petani di seluruh Indonesia. 

Lebih jauh, Arif Rahman  terus berupaya untuk memastikan bahwa sektor pertanian di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Banten, mendapat perhatian serius demi kemajuan bersama.

"Dari Banten untuk Indonesia," tandasnya. (*)

Lalu Niqman Zahir Berikan Tips Petani Jadi Pengusaha

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir mengatakan, sebanyak 27.802.434 orang petani yang masuk dalam kategori petani milenial tergolong kecil yaitu sebanyak 6.183.009 orang saja. Jumlah ini tentunya setara dengan 21,93 persen dari total petani.

"Jika kita lihat dari 27 juta orang petani, hanya 21,93 persen saja yang masuk kategori petani milenial," ucap Lalu, Jakarta, Sabtu (22/2/25).

Lalu Niqman Zahir melanjutkan bahwa untuk kepemilikan lahan pertanian di Indonesia didominasi oleh petani gurem yakni mencapai 17.261.432. Dengan  kepemilikan lahan seperti itu, maka menjadikan mereka hanya sebagai petani subsisten. 

"Petani subsisten hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau kalaupun ada kelebihan produksi kemudian dijual. Namun jarang memikirkan kapan sebaiknya hasil pertanian dijual? Kemana menjualnya? Apakah dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi atau barang jadi? Sehingga mereka jarang  berpikir melampaui pemikiran petani atau pemikiran sebagai pengusaha," tutur Lalu Niqman Zahir.

Ia juga mempertanyakan apa bisa petani yang belahan sempit dan tidak memenuhi skala usaha menjadi pengusaha. 

Menurutnya bisa saja, asalkan menerapkan mampu mengembangkan rencana bisnis, melakukan riset pasar, petani membentuk usaha kecil dan menengah, dan membentuk kemitraan.

"Kolaborasi antara petani kecil dalam berbagai bentuk seperti itu, akan dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan  efisiensi, mempercepat transfer teknologi dan inovasi, mempercepat alih pengetahuan dan keterampilan, serta tidak perlu lagi memikirkan pemasaran," jawab Lalu Niqman Zahir.

Ia juga mencontohkan negara Italia yang hanya memiliki sumber daya dan modal terbatas dan sistem pasar yang terintegrasi, serta dibebani oleh persoalan politik dan sosial yang besar.  

Namun, akhirnya Italia berhasil memobilisasi sumber dayanya dan memperoleh tempat di antara negara-negara industri modern.

"Secara umum kepemilikan lahan petani di Italia adalah sangatlah kecil bila mengacu kepada standar Eropa Barat yang lahan pertanian hanya dikelola oleh keluarga. Dari usaha pertanian kemudian bertransformasi menjadi industri pengolahan, baik industri pengolahan berbasis pertanian dan industri pengolahan non pertanian. Pola transformasi inilah yang menjadikan petani menjadi pengusaha," tutur Lalu Niqman Zahir.(*)

Pesan Alat Pertanian di Toko Online Merk ISKU, Pembeli Merasa Dibohongi dan Dirugikan

GHSNEWS.ID | PALU — Toko Online menjual alat pertanian Sprayer tanaman bermerk ISKU diduga melakukan penipuan dengan mengirimkan paket penyiraman tanaman tidak lengkap kepada salah satu pembeli di daerah Sulteng, pada Selasa (18/2)2025).

"Saya memesan alat penyiram tanaman atau Sprayer Tabung bermerk ISKU, setelah tiba barang tersebut tidak lengkap tidak sesuai dengan iklan-iklannya yang memaniskan para konsumen," ujara DG salah satu pembeli kepada suaranegeri.com hari ini.

Awalnya di tanggal 13 Februari 2025, DG tertarik melihat produk ini di salah satu iklan yang beredar di media sosial, setelah itu ia memesan di salah satu akun di penjualan online shopee bernama Isku Official Shop, tetapi sangat disayangkan paketnya datang tidak lengkap dan specnya tidak sesuai keinginanya.

"Saya merasa dibohongi dan dirugikan sama penjualnya, karena produk ini tidak bisa digunakan, saya kira produk ini terbaik dan pelayannya tokonya bagus ternyata  malah sebaliknya," ujarnya.

Ia juga menuturkan harapan besar datangnya sprayer tabung bermerk ISKU tersebut bisa membantu penyiraman pada tanamannya sehingga konsumsi pupuk dan penyiraman air bisa cepat, dengan kejadian ini proses pemberian penyemprotan pupuk dan penyiraman tanaman yang ia lakukan kembali secara manual.

"Bagaimana bisa digunakan paket pipa besinya untuk penyiraman tidak dikirim dan pihak toko dikonfirmasi tidak mau bertanggung jawab dengan alasan yang sedemikian rupa," jelasnya.

Selanjutnya, harapan manisnya yang tidak terkabulkan ia hanya menjadikan hiasan tabung sprayer yang didambakan di halaman pertaniannya dengan alasan tidak dapat digunakan dan tidak menjadi korban lainnya para petani dengan produk tersebut.(DhankZ)

Koramil 07 Ampelgading Panen Jagung Bersama Kelompok Tani Mekarsari Desa Sokawati

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Penanaman jagung tidak hanya menjadi aktivitas pertanian rutin, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia. 

Melalui kegiatan panen jagung seluas 10 hektar yang dilaksanakan di Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, kerjasama antara Danramil dan anggota Koramil 07/Ampelgading, serta Pok Tani Mekarsari telah memberikan kontribusi yang berarti.

Dalam kegiatan panen jagung tersebut, berbagai pihak terlibat aktif, termasuk Danramil 07/Ampelgading, Kapten Arh Teguh Widodo, Slamet Suwondo Kadus, Nurul perangkat desa, anggota Koramil, serta para petani dari Pok Tani Mekarsari. 

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung program pemerintah terkait dengan swasembada pangan nasional. Langkah-langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional telah dilakukan dengan turun langsung ke lapangan oleh para Babinsa untuk memberikan motivasi kepada petani," kata Danramil 07/Ampelgading, pada Selasa(19/02/2025). 

Ia menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui kegiatan seperti panen jagung ini. 

Menurutnya, dengan turun langsung ke lapangan, para Babinsa tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga mendukung petani dalam proses penanaman, perawatan tanaman, hingga saat panen. Kerjasama yang terjalin antara TNI dan petani merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada pangan.

Ketua Gapoktan Mekarsari, Bapak Murjito, secara tulus menyampaikan terima kasih kepada TNI yang telah terlibat dalam program ketahanan pangan. 

"Dukungan yang diberikan oleh TNI telah sangat membantu para petani, baik dalam proses penanaman maupun saat panen seperti yang terjadi saat ini. Kehadiran TNI tidak hanya sebagai aparat keamanan tetapi juga sebagai mitra kerja yang aktif dalam mendukung pertanian dan ketahanan pangan," kata dia.

Panen jagung kali ini juga membuahkan hasil yang memuaskan, dimana hasilnya dinilai lumayan bagus. Para petani yang mewakili Pok Tani Mekarsari mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh TNI. Keterlibatan TNI dalam kegiatan pertanian turut memberikan dampak yang positif dalam peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Menurut Kapten Arh Teguh Widodo, dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara TNI dan petani, diharapkan program-program ketahanan pangan nasional dapat terus didukung dan ditingkatkan keberlangsungannya. 

"Keberhasilan panen jagung kali ini menjadi momentum untuk terus bekerja sama dalam upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia. Semoga kerjasama yang terjalin dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ketahanan pangan negara," pungkasnya. (Himawan)

Bulog Turun Langsung Ke Petani, Serap Gabah Kering dengan Harga Rp 6.500/Kg

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Kodim 0711/Pemalang bersama BULOG turun langsung ke petani untuk sosialisasikan dan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per Kilogram (Kg) di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya, desa Saradan, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang, seluas 2 Ha. 

Menurut Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int, Kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi stok cadangan beras Nasional,  Senin (17/2/25).

 

Kegiatan tersebut dihadiri LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK,  Pasiter Kodim 0711/Pemalang Kapten Arm Eko Budiharjo,  Danramil 01/Pemalang Kapten Inf Supardi, SH.,  Sekdis Pertanian Pemalang Ahmad Helmi, SP.,  Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Pemalang Imam Mukarto, SP., Kades Saradan Kuswadyono, Babinsa desa Saradan Serma Sunaryo, Ketua Poktan Mekar Jaya Sukram, Kadus desa Saradan Sarnoi dan anggota Poktan Mekar Jaya.

 

Dalam kesempatan itu, LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK, menyampaikan, Bulog bekerja sama dengan TNI untuk memantau hasil panen padi dari petani. 

Bulog juga memastikan hasil panen GKP diserap dengan harga Rp 6.500 per kg. 

"Jadi BULOG itu any quality Gabah Kering Panen (GKP) akan kita serap dengan harga Rp, 6.500 per kilo. Jadi kami dibantu dengan teman-teman kodim dan babinsa memastikan itu ke petani," kata Bambang BK.

 

Bambang juga mengatakan, sosialisasi seperti ini perlu digemakan terus, agar petani mengetahui. Termasuk, jangan sampai masih ada pengijon-pengijon atau tengkulak  yang memanfaatkan harga dengan mengurangi margin petani.

 

Sementara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int  mengatakan, sebagai TNI siap mendukung apa yang diperintahkan Presiden RI  Prabowo Subianto agar ketahanan pangan bisa segera terwujud. 

"Kodim ada babinsa-babinsa jadi mereka selalu mendampingi petani atau poktan-poktan mulai dari pengolahan lahan hingga sampai panen," pungkasnya. (Himawan)

Satgas TNI Gagalkan Penyelundupan 46 Ton Bawang Bombai Ilegal di Pelabuhan Dwikora

GHSNEWS.ID | PONTIANAK — Sub Satgas Penyelundupan TNI kembali menggagalkan upaya penyelundupan. Kali ini, Tim F1QR Lantamal XII bekerja sama dengan Satgas Bais TNI berhasil mengamankan 46 ton bawang bombai ilegal senilai Rp 1,4 miliar di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.

Dalam jumpa persnya, Wakil Komandan Lantamal XII, Kolonel Marinir Qomarudin, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berawal dari informasi yang diterima Tim F1QR dari Satgas Bais TNI mengenai adanya truk bermuatan bawang bombai ilegal yang berasal dari perbatasan Malaysia dan hendak dikirim ke Pulau Jawa tanpa dokumen resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada 6 Februari 2025, Tim F1QR Lantamal XII melakukan pemantauan di Pelabuhan Dwikora dan menemukan satu unit truk Fuso bermuatan bawang bombai ilegal yang tengah bersiap naik ke kapal rute Pontianak-Semarang. 

"Setelah truk berada di atas kapal, Tim F1QR Lantamal XII berkordinasi dengan agen kapal untuk melaksanakan pemeriksaan muatan kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bawang bombai ilegal, sehingga truk tersebut diamankan dan dibawa ke Mako Satrol Lantamal XII," jelas Wadan Lantamal XII.

Pengembangan lebih lanjut mengungkap adanya truk lain yang juga membawa bawang bombai ilegal. Satu truk ditemukan di sebuah gudang di Pal 5, sementara satu lainnya berada di kawasan Sungai Ambawang. 

Saat diperiksa, selain bawang bombai, truk tersebut juga mengangkut barang rongsokan serta satu unit mobil mewah jenis Range Rover yang disembunyikan di bawah tumpukan karung berisi barang bekas untuk mengelabui petugas.

Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan seorang sopir truk berinisial S. Selanjutnya, kasus ini telah dilimpahkan oleh Lantamal XII Pontianak kepada Bea Cukai Kalimantan Barat guna proses hukum lebih lanjut. TNI berkomitmen untuk terus menjaga perairan Indonesia dari berbagai upaya penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat. (*)

Ancaman Alih Fungsi Lahan di Pulau Sumbawa Dapat Sorotan Senator Mirah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid meminta pemerintah setempat untuk memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Pulau Sumbawa, yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan. 

Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatnya luas lahan kritis, yang jika tidak segera ditangani, dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Menurut laporan terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, kawasan hutan di Pulau Sumbawa mengalami invasi monokultur jagung yang semakin luas. Alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan jagung ini mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan NTB terus terdegradasi. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan memastikan keberlanjutan lingkungan," tegas Senator Mirah.

Senator Mirah menyambut baik inisiatif DLHK NTB yang telah meluncurkan program "Satu Resort Satu Demplot Agroforestry" sebagai langkah mitigasi terhadap krisis ekosistem. Program ini bertujuan untuk menciptakan model agroforestri yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pertanian dan konservasi hutan.

"Program ini harus mendapatkan dukungan penuh, tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pemerintah pusat dan masyarakat. Model agroforestri harus diperkenalkan secara masif agar masyarakat memahami pentingnya keberlanjutan ekosistem hutan," kata Mirah.

Selain itu, Pemprov NTB juga berencana menggandeng berbagai pihak, termasuk Dandrem, Korem, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, dalam melaksanakan program "Satu Desa Satu Demplot Agroforestry." Program ini akan dimulai di 30 desa di Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan.

"Dengan memberikan solusi ekonomi yang berbasis pada kelestarian lingkungan, kita bisa memastikan bahwa masyarakat sekitar hutan tidak hanya menjadi pelaku konservasi, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari keberlanjutan hutan," ujar Mirah.

Senator Mirah juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi dalam pengelolaan hutan di NTB. Ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi alih fungsi lahan serta menegakkan hukum bagi pelanggar aturan lingkungan.

Sebagai langkah konkret, Senator Mirah meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang sudah ada benar-benar diterapkan dengan efektif.

"Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang mengatur perlindungan hutan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan serius di lapangan. Pemerintah daerah harus lebih tegas dalam mengawasi alih fungsi lahan dan memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar," tutupnya.(*)

Jual Pupuk Di Atas HET Dapat Dikenai Ancaman Pidana

GHSNEWS.ID | NTB — HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram untuk Urea, Rp2.300 per kilogram untuk NPK Phonska, Rp3.300 per kilogram untuk NPK untuk Kakao, dan Rp800 per kilogram untuk Pupuk Organik.

"Nah, jika ada pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dikenai ancaman pidana," demikian diutarakan Samuel Watimena SH, praktisi hukum kepada GHSNEWS.ID pada Senin (27/1).

Menurutnya, pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.

"Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar," tegasnya.

Hal itu dikemukakan oleh Samuel Watimena SH, menanggapi keluhan sejumlah petani dari berbagai daerah terkait harha pupuk.

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia akan mengambil tindakan terhadap kios atau distributor yang terbukti melanggar aturan. Untuk mengecek kuota pupuk bersubsidi, petani dapat melakukan pengecekan mandiri melalui portal aplikasi SIMPI. 

Sementara itu, saat musim tanam tiba, terutama di Kabupaten Lombok Timur, masalah pupuk selalu menjadi sorotan, baik itu soal kelangkaan hingga masalah penjualan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Plt Kepala Dinas Pertanian, Kasturi mengatakan, perlu kita tahu kenapa selama ini kedengarannya pengecer selalu menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, karena beberapa faktor, diantaranya, Pertama, kata Kasturi, kemungkinan petani dalam menebus pupuk bersubsidi alokasi yang di E-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga diminta untuk menambah dengan pupuk bersubsidi. 

"Sehingga terjadilah akumulasi harga," terangnya.

Kemudian yang kedua, kata dia, mungkin petani dalam melakukan penebusan diantarkan sampai tempat tujuan. Sehingga ada ongkos atau biaya tambahan yang dikenakan.

Menurutnya, pengawasan yang selama ini dilakukan pihaknya adalah tentu langsung turun ke lapangan atau ke pengecer bersama tim KP3 untuk memastikan bagaimana kondisi dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di tingkat pengecer.

“Apakah sesuai dengan regulasi atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak,” ujarnya, melalui keterangan tertulisnya, Senin 27 Januari 2025.

Apa bila tidak sesuai dengan regulasi, lanjutnya, tentu kami dari tim KP3 akan memberikan teguran dan bahkan akan memberikan rekomendasi pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (*)

Dadan K Ramdan: Ada Program yang Justru Membebani Petani

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pemerintah diminta untuk lebih serius memperhatikan nasib petani. Bentuk keseriusan itu, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk program-program untuk para petani. Lebih dari itu, pemerintah seharusnya bisa melayani, melindungi dan mengawal usaha-usaha petani di sektor pertanian.

"Intinya, negara harus hadir untuk petani," demikian salah satu desakan yang disampaikan oleh pembicara dalam diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Nusantara di Pimnas PKN, Menteng, Jakarta, pada Rabu (22/01/2025).

Dalam diskusi yang menjadi agenda rutin PKN tersebut, tema yang diangkat kali ini adalah "28 Tahun Petani Tak Terurus: Quo Vadis Masa Depan Petani?". Sebagai pemateri, hadir pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori dan pegiat pangan di lembaga nirlaba PPI Jawa Barat, Dadan K Ramdan.

Dalam paparannya, Dadan K Ramdan, mantan aktivis mahasiswa yang memutuskan terjun ke dunia pemberdayaan pertanian menyatakan bahwa petani dan pertanian memiliki prospek yang bagus. Hanya saja, kebijakan atau program yang diterapkan pada petani terkadang malah jadi kendala bagi petani. 

Dari pengalaman puluhan tahun bersama petani, Dadan K Ramdan menilai bahwa petani sudah memiliki daya hidupnya sendiri. 

"Ada program atau tidak ada program dari pemerintah, petani akan tetap bertani. Ada bantuan atau tidak ada bantuan, petani tetap bertani. Bahkan, ekstrimnya, ada pemilu atau tidak ada pemilu, petani juga akan tetap bertani," kata Dadan.

Artinya, bertani sudah menjadi cara hidup yang akan terus dilakukan oleh petani. Karena itulah, Dadan K Ramdan menyatakan bahwa seharusnya kebijakan pemerintah lebih memihak kepada petani. 

"Jadi petani itu tidak hanya diberikan program-program saja. Yang lebih penting adalah petani itu difasilitasi dan dikawal dalam menjalankan usaha pertaniannya," tegas Dadan.

"Sebab, tidak semua program itu membantu. Ada juga program yang justru membebani petani," lanjutnya.

Inilah yang dimaksud Dadan K Ramdan sebagai pentingnya peran negara untuk melindungi dan mengawal para petani dalam menjalankan usahanya. "Karena, masalah utama di pertanian itu bukan ada di petani atau di pemerintah. Tapi, ada di antara keduanya, terutama yang menyangkut mata rantai penjualan hasil pertanian," ungkap Dadan.

Inilah ruang-ruang yang selama ini sering menjadi masalah bagi para petani. "Ketika petani mengalami masa sulit, gagal panen, membutuhkan modal, atau butuh memenuhi kebutuhan hidupnya, siapa yang bisa membantu?" kata Dadan K Ramdan.

Karena itulah, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri jika situasi ini kemudian membentuk "mata rantai" yang mengakibatkan usaha pertanian tidak hanya melibatkan petani dan pemerintah. Tetapi juga melibatkan "mata rantai" penjualan dan pembelian yang berimplikasi langsung dengan kesejahteraan petani.

Pandangan ini tidak dibantah oleh pembicara berikutnya, Khudori, yang juga dikenal sebagai pengamat pertanian. Secara umum, Khudori menilai bahwa kebijakan pemerintah yang menyetop impor beberapa komoditas untuk merealisasikan pencapaian swasembada pangan, layak untuk diapresiasi. Sebab, butuh waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. 

Namun, terkait dengan perbaikan nasib petani, Khudori menyatakan bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih berpihak kepada petani untuk meningkatkan perbaikan di sektor pertanian. Terutama terkait dengan persoalan mendasar bagi petani, yaitu soal lahan dan pendampingan terhadap petani.

Diungkapkan oleh Khudori bahwa data menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani mengalami penurunan. Pada tahun 2013, luas lahan yang dikuasai petani menunjukkan angka 0,89 hektar dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,69 hektar dengan 0,15 hektar diantaranya adalah sawah. Selain itu, akses petani pada penyuluhan, poktan dan bantuan juga menurun. 

Karena itu, Khudori menyampaikan beberapa kunci penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Pertama, untuk mencapai tujuan swasembada pangan, pemerintah sebaiknya tidak terlalu terpaku pada program-program yang berorientasi proyek pada sektor pertanian. 

"Masalahnya, kalau nanti proyeknya selesai, bagaimana nasib program tersebut?" kata Khudori.

Kedua, perlunya kebijakan terhadap lahan pertanian yang semakin menyempit. Ketiga, kesejahteraan petani. Keempat, melindungi lahan-lahan pertanian produktif dan kelima, menekan pemborosan pangan.

Menurut Khudori, laporan kajian food loss and waste di Indonesia cukup tinggi. "Ini di level konsumen, yang menunjukkan bahwa sisa-sisa makanan kita masih tinggi. Ini perlu dicarikan solusi agar makanan yang terbuang bisa ditekan, dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan," katanya. (b/red)

Prajurit Dharaka Yudha Panen Bersama Petani di Desa Kranjingan Jember

GHSNEWS.ID | JEMBER — Panen Bersama Kelompok Tani Binaan Brigif 9/DY/2 Kostrad dalam rangka meningkatkan Kepedulian dan mempererat Silaturahmi di Desa Kranjingan, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Jawa Timur.  

Danbrigif 9/DY/2 Kostrad, Kolonel Inf Dr. La Ode Muhammad Nurdin, S. Sos., M.I.Pol mengatakan, bahwa kegiatan Silaturahmi dan Panen ini merupakan wujud Solidaritas Perkuatan Kemanunggalan TNI-Rakyat di bidang Ketahanan Pangan. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi Program TNI AD secara luas untuk menyiapkan logistik wilayah Jangka Panjang guna mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.

"Kami berharap dengan kehadiran Prajurit Dharaka Yudha di wilayah Kabupaten Jember dapat membawa Dampak Positif bagi Masyarakat sekitar dengan terus bersinergi dengan Instansi terkait guna membantu menjaga Ketahanan Pangan di Wilayah sekitar Satuan secara berkesinambungan," ucapnya. (*)

Target Pengadaan Gabah Bulog Aceh 2025 Ditingkatkan Menjadi 9.000 Ton

GHSNEWS.ID | ACEH — Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Aceh mulai mengamalkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini mereka lakukan dengan mengeluarkan kebijakan pembelian gabah dan beras dari petani lokal dengan harga baru mulai Rabu, 15 Januari 2025.

“Keputusan ini merupakan langkah pemerintah untuk mendukung percepatan swasembada pangan,” kata pimpinan Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan, kepada awak media, kemarin.

Dalam kebijakan tersebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (Kg) dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. 

Sementara itu, harga beras di gudang BULOG ditetapkan Rp12.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 100 persen, dan butir patah maksimal 25 persen.

Ihsan memastikan BULOG  tetap akan menerima gabah dengan kualitas di bawah standar, namun dengan penyesuaian harga (rafaksi). 

"Gabah Kering Panen dengan kadar air 26-30 persen dan kadar hampa 10 persen (GKP-1) dihargai Rp6.200 per kg. Untuk GKP-2 dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa 11-15 persen, harga ditetapkan Rp6.075 per kg," kata dia. 

Sementara itu, GKP-3 dengan kadar air 26-30 persen dan kadar hampa 11-15 persen dihargai Rp5.750 per kg.

Selama tahun 2024, BULOG  Kanwil Aceh telah berhasil menyerap gabah sebanyak 2.299 ton dan beras sebanyak 1.264 ton. Untuk tahun 2025, target pengadaan gabah ditingkatkan menjadi 9.000 ton.

"Harga baru ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional," pungkasnya.

Desa Lalang Bata Penghasil Komoditi Buah dan Tanaman Perkebunan

GHSNEWS.ID | SELAYAR — Dusun Pa'batteang merupakan salah satu kawasan perkampungan kecil yang berada dan terletak di sisi sebelah utara kota Benteng, Ibukota Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Kawasan perkampungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta penggarap tanah lahan perkebunan tersebut, terletak di wilayah administratif Pemerintahan Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki.

Struktur tanahnya yang dingin dan subur, menempatkan Dusun Pa'batteang sebagai salah satu basis wilayah pengembangan komoditi buah dan tanaman perkebunan.

Beragam jenis buah dan komoditi perkebunan dapat dijumpai di Dusun Pa'batteang, mulai dari kunyit putih, buah anonna (soursop graviola dan atau mulwa) sirsak, jeruk bali, kenari, pisang, kelapa, nangka, vanili, pepaya, sukun, dan berbagai jenis komoditi buah lainnya.

Selain komoditi buah dan perkebunan, Dusun Pa'batteang juga tercatat banyak memiliki asset lokasi wisata alam, sejarah, kearifan lokal budaya, serta kekayaan adat istiadat. (Andi Fadly Daeng Biritta)