Mendadak Camat Maksum Dan UPJI Belik Pantau Kerusakan Jalur Tengkorak, Ini Alasannya

GHSNEWS.ID | BELIK — Kades Beluk, Surinto, dampingi Camat Belik dan Kepala Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi (UPJI) kecamatan Belik melakukan monitoring kerusakan jalan Propinsi yang keberadaannya di Tanjakan Sopi, Pertigaan menuju kantor Desa Bulakan. (17/4/25).

Dalam tinjauannya, terdapat mengelupasnya lapisan aspal kurang lebih sepanjang 5 meter dan lebar 1 meter, yang terjadi di Jalan Provinsi tersebut, atau tepat di pertigaan menuju Balai Desa Beluk, kecamatan Belik, kabupaten Pemalang. 

Camat Belik M. Maksum, menyampaikan bahwa terdapat lubang panjang yang membahayakan bagi pengguna jalan.

"Kami memonitoring kerusakan jalan ini, sekaligus memberi tanda dengan Cat putih (Phlox). Tujuannya agar pengguna jalan mengetahui jalan tersebut ada lubang panjang yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan," kata dia.

Terkait dengan penanganan, Camat Belik menyampaikan, Jalan Ruas Randudongkal - Belik merupakan kewenangan PU Provinsi Jateng.

Namun demikian, kata Maksum, pihaknya melalui UPJI setempat terus menjalin komunikasi agar  kerusakan jalan di jalur tersebut secepatnya mendapat penanganan. 

Selain itu, Muhamad Maksum juga berharap Dinas PU provinsi Jateng  membangun Drainase di titik titik rawan luapan air.  

Di tempat yang sama, Kepala UPJI Belik, mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan PU Provinsi agar secepatnya mendapat penanganan. 

"Kami telah berkomunikasi melalui Telepon dengan PU  Provinsi terkait dengan penanganan lubang panjang di jalan ini," terangnya. 

Kepada SuaraNegeri.com Kepala Desa Beluk tidak menyangkal jika Tanjakan Sopi yang keberadaannya masuk di wilayah Desanya merupakan salah satu medan yang rawan kecelakaan, hingga disebut Jalur Maut. 

"Betul, sebutan tanjakan Sopi sendiri berawal dari nama salah seorang korban kecelakaan di area ini. Yang terjadi pada tahun 90-an," jelas Kades Beluk. 

Ia menyebutkan, hingga saat ini kasus Laka lantas masih sering terjadi di lokasi tersebut.

"oleh sebab itu, Saya berharap agar pihak yang memiliki kewenangan jalan ini ( PU Jateng) untuk segera memperbaiki kerusakan yang ada di tanjakan Sopi," pungkasnya. 

Menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan oleh Pihaknya, Surinto mejawab masyarakat desanya telah berupaya melakukan antisipasi meluasnya kerusakan jalan dengan gotong royong swadaya penambalan pada lubang jalan.

Namun, kata dia, Sekali lagi Jalan ini adalah jalan Provinsi. Jadi segala sesuatunya bukan kewenangan kami. 

Sementara itu, informasi yang didapat di area lokasi yang di cat putih pada kamis 17/4/25 kemarin, pada malam harinya terjadi Laka lantas yang melibatkan pengendara Sepeda motor. (Himawan).

Bulog Tak Mampu Merambah Pasar, Petani Lebih Memilih Tengkulak

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo mengatakan kebijakan pemerintah untuk membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh lemahnya peran Perum Bulog dalam merespons kebijakan tersebut secara efektif di lapangan. 

Padahal, pada acara Panen Raya Serentak Presiden Prabowo Subianto berharap Bulog dapat berperan lebih dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

"Bulog tak mampu merambah pasar, sehingga petani lebih memilih tengkulak," kata Aras dalam keterangannya yang diterima redaksi, pada Selasa (15/4).

Dalam pandangan Aras, Bulog tidak hadir secara nyata dalam kehidupan petani. 

"Sebelum ada instruksi Presiden agar Bulog membeli gabah petani Rp6.500 per kg, Bulog hanya seperti menara gading bagi petani. Tidak punya interaksi dengan petani," ujarnya.

Ia pun menyampaikan kritik tajam, bahwa interaksi Bulog lebih banyak terjadi dengan tengkulak, bukan dengan petani secara langsung, sehingga manfaat kebijakan tidak terasa optimal di akar rumput.

Aras menyebutkan berbagai laporan di lapangan, banyak petani masih memilih menjual gabah mereka ke tengkulak dengan harga lebih rendah, yakni sekitar Rp5.800 hingga Rp6.000 per kilogram. 

"Hal ini terjadi karena tengkulak lebih aktif turun ke sawah dan siap membeli gabah tanpa prosedur yang rumit," ungkap Aras.

Fenomena ini sebagai kegagalan struktural yang harus segera direspons oleh Menteri BUMN. 

Aras menekankan perlunya “aktivasi Bulog” sebagai langkah strategis dan mendesak.

"Bulog harus diaktivasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Jangan hanya jadi instrumen administratif yang menunggu perintah pusat. Bulog harus proaktif hadir di sawah, menyapa petani, dan membeli gabah langsung di tempat," tegasnya.

Aktivasi yang di maksudkan yakni mencakup tiga aspek penting, seperti proses bisnis yang langsung menyentuh petani, peningkatan kemampuan logistik dan keuangan, serta reformasi dalam pendekatan kelembagaan. 

Ia menegaskan bahwa selama ini Bulog hanya memperkuat posisi tengkulak melalui relasi yang eksklusif dengan jaringan perantara. Hal ini bertentangan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas nasional.

"Sebelumnya Bulog hanya berinteraksi dengan tengkulak dan mensejahterakan tengkulak, bukan petani," pungkasnya.

Menurutnya, kebijakan harus konkret dan terukur. Tidak cukup hanya mengumumkan harga beli gabah tanpa mekanisme penyerapan yang jelas dan merata di seluruh sentra produksi.

"Petani jangan hanya dijadikan sampel atas instruksi Presiden. Harus dipastikan semua gabah petani dibeli Rp6.500 per kg, bukan hanya sebagian di daerah tertentu,” tandasbya. (*)

Panen Raya Serentak Strategi Memperkuat Swasembada Pangan

GHSNEWS.ID | MAJALENGKA — Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara Panen Raya Serentak yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, terpusat di Desa Gandawesi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

Panen Raya Serentak ini dilaksanakan secara bersamaan di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat semangat swasembada pangan.

Didampingi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Presiden Prabowo turun langsung ke sawah bersama para petani sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mendukung sektor pertanian. 

Di sela kegiatan, Presiden juga meninjau simulasi penyerapan gabah oleh Perum Bulog serta berdialog dengan para petani mengenai berbagai tantangan dan harapan mereka.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang panen semata, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antarsektor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan masa depan pangan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan. 

Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Direktur Utama Bulog Novi Helmy Prasetya, serta para tamu undangan lainnya. (*)

600 Hektar Aset Lanud Sultan Hasanuddin Disiapkan Untuk Ketahanan Pangan

GHSNEWS.ID | MAKASSAR — Guna mendukung program pemerintah dibidang ketahanan pangan nasional, Lanud Sultan Hasanuddin menyiapkan lahan sekitar  600 hektar  yang terletak di Detasemen TNI AU  Pinrang, untuk dikelola sebagai kawasan pertanian produktif. 

Hal tersebut disampaikan Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han saat meninjau lokasi Detasemen TNI AU Pinrang yang akan dijadikan pusat ketahanan pangan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut Danlanud Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa penyediaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

"Program ini merupakan wujud nyata kontribusi TNI Angkatan Udara khususnya Lanud Sultan Hasanuddin dalam mendukung penuh program pemerintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan serta menjaga stabilitas pangan nasional untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto menambahkan bahwa lahan TNI AU di Kabupaten Pinrang ini akan dimanfaatkan untuk pertanian terpadu, yang nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, petani lokal, Pemda, serta instansi terkait dan swasta. 

"Tanaman yang akan ditanam utamanya adalah tanaman hortikultura, sesuai dengan karakteristik tanah serta akan didalami lebih lanjut kemungkinan tanaman lainnya seperti padi, jagung dan sebagainya. Diharapkan ke depan, hasil dari pemanfaatan lahan ini dapat mendukung kebutuhan pangan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Pinrang, H. Andi Irwan Hamid, S.Sos., menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di lahan milik TNI AU di Pinrang ini mayoritas sebagai petani hortikultura. 

“Ketahanan pangan adalah program strategis yang harus kita sukseskan bersama. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI AU, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Pinrang,” ucapnya.

Kegiatan peninjauan lahan diakhiri dengan pemberian bantuan sembako yang diserahkan secara langsung oleh Danlanud Sultan Hasanuddin kepada perwakilan masyarakat yang tinggal disekitar Detasemen TNI AU Pinrang. Pembagian ratusan paket Sembako yang dikemas dalam Bakti Sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AU. (*)

Pupuk Indonesia Kucurkan Investasi Rp 116 Triliun Tingkatkan Kapasitas Produksi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal melakukan investasi sebesar Rp 116 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan megaproyek pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

“Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru, yaitu mega proyek kami di Fakfak, Papua Barat dan itu insya Allah akan menambah kapasitas produksi kami,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Rahmad mengatakan penambahan kapasitas produksi ini merupakan langkah penting untuk bisa memastikan ketersediaan pupuk yang amat dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan. Menurut dia, pencapaian swasembada pangan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi industri pupuk di negara tersebut.

Indonesia, kata dia, merupakan salah satu contoh nyata sebuah negara yang pernah mencapai swasembada pangan karena fokus mengembangkan industri pupuknya.

Rahmad bercerita Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pertama kali pada tahun 1984. Pencapaian itu, kata dia, tak terlepas dari pembangunan industri pupuk yang pertama kali dimulai tahun 1959 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) hingga pembangunan PT Pabrik Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982.

“Di tahun 1984 Indonesia itu mencapai swasembada beras dimulai dengan gerakan pembangunan industri pupuk tahun 1959 di Pusri. Sejak 1982 sampai sekarang belum ada pembangunan kawasan baru, padahal di tahun 2045, penduduk Indonesia akan tumbuh menjadi 324 juta jiwa, itu artinya kebutuhan beras nasional akan mencapai 37 ton atau naik 6 juta ton,” ujar Rahmad.

Dirinya menekankan bahwa peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian sangatlah vital. Pupuk berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan akan sangat sulit tercapai tanpa ketersediaan pupuk yang cukup.

"Jadi super signifikan. Oleh karena itu, kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu, salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk," terangnya.

Selain memastikan kapasitas produksi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia juga mendukung swasembada pangan dengan memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani. Keterjangkauan pupuk, kata dia, salah satunya dilakukan dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang andal dan akuntabel.

Untuk mencapai hal itu, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi kios melalui i-Pubers yang memudahkan penebusan dengan KTP, serta pengawasan secara real-time melalui command center untuk penyaluran tepat sasaran.

“Jadi kami sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kios yang mencapai 27 ribu lebih, dengan digitalisasi kami sudah bisa melihat setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya ada CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya, ada GPS sampai ke kios,” kata dia.

sumber : Antara

Bulan Ramadhan, Momen Pemerintah Untuk Menggerakkan UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Setiap bulan Ramadhan selalu menjadi momen bagi UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) meningkatkan produktivitasnya. 

"Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, mereka juga biasanya mengupayakan lahirnya produk-produk baru yang lebih bagus dan kreatif," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya kepada wartawan, pada Minggu (2/3).

Para pebisnis UMKM dan ekraf, kata dia, selalu mengandalkan bulan Ramadhan, karena pada momen ini mereka selalu berharap dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan bulan lainnya.

"Itu sejalan dengan meningkatnya minat dan keinginan belanja masyarakat," jelasnya.

Seiring dengan momen tersebut, Ia meminta pemerintah untuk mendukung jalannya ekonomi masyarakat dengan menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif tersebut.

Menurutnya, sudah sewajarnya pemerintah membantu pebisnis UMKM dan ekraf dalam menjual produknya.

Ia pun menyebutkan, pemerintah dapat mendirikan bazar-bazar di tempat strategis di masing-masing kota. (*)

Legislator Nasdem Gelar Dialog Dengan Petani Jagung, Ini Pesannya

GHSNEWS.ID | BANTEN — Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengunjungi daerah pemilihan (Dapil) Banten I untuk berdialog langsung dengan konstituen. Khususnya para petani jagung di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari upayanya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Legislator fraksi Nasdem ini menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan nasional. 

"Kami bersama-sama mendukung dan berkomitmen mensukseskan program ketahanan pangan nasional demi kesejahteraan petani dan keberlanjutan pangan di Tanah Air," ujar Arif Rahman dalam keterangan resminya, pada Rabu, 26 Februari 2025. 

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, Arif berharap dengan adanya dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan, Indonesia dapat mencapai kemandirian pangan yang lebih baik dan mensejahterakan petani di seluruh Indonesia. 

Lebih jauh, Arif Rahman  terus berupaya untuk memastikan bahwa sektor pertanian di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Banten, mendapat perhatian serius demi kemajuan bersama.

"Dari Banten untuk Indonesia," tandasnya. (*)

Lalu Niqman Zahir Berikan Tips Petani Jadi Pengusaha

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir mengatakan, sebanyak 27.802.434 orang petani yang masuk dalam kategori petani milenial tergolong kecil yaitu sebanyak 6.183.009 orang saja. Jumlah ini tentunya setara dengan 21,93 persen dari total petani.

"Jika kita lihat dari 27 juta orang petani, hanya 21,93 persen saja yang masuk kategori petani milenial," ucap Lalu, Jakarta, Sabtu (22/2/25).

Lalu Niqman Zahir melanjutkan bahwa untuk kepemilikan lahan pertanian di Indonesia didominasi oleh petani gurem yakni mencapai 17.261.432. Dengan  kepemilikan lahan seperti itu, maka menjadikan mereka hanya sebagai petani subsisten. 

"Petani subsisten hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau kalaupun ada kelebihan produksi kemudian dijual. Namun jarang memikirkan kapan sebaiknya hasil pertanian dijual? Kemana menjualnya? Apakah dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi atau barang jadi? Sehingga mereka jarang  berpikir melampaui pemikiran petani atau pemikiran sebagai pengusaha," tutur Lalu Niqman Zahir.

Ia juga mempertanyakan apa bisa petani yang belahan sempit dan tidak memenuhi skala usaha menjadi pengusaha. 

Menurutnya bisa saja, asalkan menerapkan mampu mengembangkan rencana bisnis, melakukan riset pasar, petani membentuk usaha kecil dan menengah, dan membentuk kemitraan.

"Kolaborasi antara petani kecil dalam berbagai bentuk seperti itu, akan dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan  efisiensi, mempercepat transfer teknologi dan inovasi, mempercepat alih pengetahuan dan keterampilan, serta tidak perlu lagi memikirkan pemasaran," jawab Lalu Niqman Zahir.

Ia juga mencontohkan negara Italia yang hanya memiliki sumber daya dan modal terbatas dan sistem pasar yang terintegrasi, serta dibebani oleh persoalan politik dan sosial yang besar.  

Namun, akhirnya Italia berhasil memobilisasi sumber dayanya dan memperoleh tempat di antara negara-negara industri modern.

"Secara umum kepemilikan lahan petani di Italia adalah sangatlah kecil bila mengacu kepada standar Eropa Barat yang lahan pertanian hanya dikelola oleh keluarga. Dari usaha pertanian kemudian bertransformasi menjadi industri pengolahan, baik industri pengolahan berbasis pertanian dan industri pengolahan non pertanian. Pola transformasi inilah yang menjadikan petani menjadi pengusaha," tutur Lalu Niqman Zahir.(*)

Pesan Alat Pertanian di Toko Online Merk ISKU, Pembeli Merasa Dibohongi dan Dirugikan

GHSNEWS.ID | PALU — Toko Online menjual alat pertanian Sprayer tanaman bermerk ISKU diduga melakukan penipuan dengan mengirimkan paket penyiraman tanaman tidak lengkap kepada salah satu pembeli di daerah Sulteng, pada Selasa (18/2)2025).

"Saya memesan alat penyiram tanaman atau Sprayer Tabung bermerk ISKU, setelah tiba barang tersebut tidak lengkap tidak sesuai dengan iklan-iklannya yang memaniskan para konsumen," ujara DG salah satu pembeli kepada suaranegeri.com hari ini.

Awalnya di tanggal 13 Februari 2025, DG tertarik melihat produk ini di salah satu iklan yang beredar di media sosial, setelah itu ia memesan di salah satu akun di penjualan online shopee bernama Isku Official Shop, tetapi sangat disayangkan paketnya datang tidak lengkap dan specnya tidak sesuai keinginanya.

"Saya merasa dibohongi dan dirugikan sama penjualnya, karena produk ini tidak bisa digunakan, saya kira produk ini terbaik dan pelayannya tokonya bagus ternyata  malah sebaliknya," ujarnya.

Ia juga menuturkan harapan besar datangnya sprayer tabung bermerk ISKU tersebut bisa membantu penyiraman pada tanamannya sehingga konsumsi pupuk dan penyiraman air bisa cepat, dengan kejadian ini proses pemberian penyemprotan pupuk dan penyiraman tanaman yang ia lakukan kembali secara manual.

"Bagaimana bisa digunakan paket pipa besinya untuk penyiraman tidak dikirim dan pihak toko dikonfirmasi tidak mau bertanggung jawab dengan alasan yang sedemikian rupa," jelasnya.

Selanjutnya, harapan manisnya yang tidak terkabulkan ia hanya menjadikan hiasan tabung sprayer yang didambakan di halaman pertaniannya dengan alasan tidak dapat digunakan dan tidak menjadi korban lainnya para petani dengan produk tersebut.(DhankZ)

Bulog Turun Langsung Ke Petani, Serap Gabah Kering dengan Harga Rp 6.500/Kg

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Kodim 0711/Pemalang bersama BULOG turun langsung ke petani untuk sosialisasikan dan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per Kilogram (Kg) di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya, desa Saradan, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang, seluas 2 Ha. 

Menurut Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int, Kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi stok cadangan beras Nasional,  Senin (17/2/25).

 

Kegiatan tersebut dihadiri LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK,  Pasiter Kodim 0711/Pemalang Kapten Arm Eko Budiharjo,  Danramil 01/Pemalang Kapten Inf Supardi, SH.,  Sekdis Pertanian Pemalang Ahmad Helmi, SP.,  Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Pemalang Imam Mukarto, SP., Kades Saradan Kuswadyono, Babinsa desa Saradan Serma Sunaryo, Ketua Poktan Mekar Jaya Sukram, Kadus desa Saradan Sarnoi dan anggota Poktan Mekar Jaya.

 

Dalam kesempatan itu, LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK, menyampaikan, Bulog bekerja sama dengan TNI untuk memantau hasil panen padi dari petani. 

Bulog juga memastikan hasil panen GKP diserap dengan harga Rp 6.500 per kg. 

"Jadi BULOG itu any quality Gabah Kering Panen (GKP) akan kita serap dengan harga Rp, 6.500 per kilo. Jadi kami dibantu dengan teman-teman kodim dan babinsa memastikan itu ke petani," kata Bambang BK.

 

Bambang juga mengatakan, sosialisasi seperti ini perlu digemakan terus, agar petani mengetahui. Termasuk, jangan sampai masih ada pengijon-pengijon atau tengkulak  yang memanfaatkan harga dengan mengurangi margin petani.

 

Sementara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int  mengatakan, sebagai TNI siap mendukung apa yang diperintahkan Presiden RI  Prabowo Subianto agar ketahanan pangan bisa segera terwujud. 

"Kodim ada babinsa-babinsa jadi mereka selalu mendampingi petani atau poktan-poktan mulai dari pengolahan lahan hingga sampai panen," pungkasnya. (Himawan)

Satgas TNI Gagalkan Penyelundupan 46 Ton Bawang Bombai Ilegal di Pelabuhan Dwikora

GHSNEWS.ID | PONTIANAK — Sub Satgas Penyelundupan TNI kembali menggagalkan upaya penyelundupan. Kali ini, Tim F1QR Lantamal XII bekerja sama dengan Satgas Bais TNI berhasil mengamankan 46 ton bawang bombai ilegal senilai Rp 1,4 miliar di Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Kalimantan Barat, kemarin.

Dalam jumpa persnya, Wakil Komandan Lantamal XII, Kolonel Marinir Qomarudin, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini berawal dari informasi yang diterima Tim F1QR dari Satgas Bais TNI mengenai adanya truk bermuatan bawang bombai ilegal yang berasal dari perbatasan Malaysia dan hendak dikirim ke Pulau Jawa tanpa dokumen resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pada 6 Februari 2025, Tim F1QR Lantamal XII melakukan pemantauan di Pelabuhan Dwikora dan menemukan satu unit truk Fuso bermuatan bawang bombai ilegal yang tengah bersiap naik ke kapal rute Pontianak-Semarang. 

"Setelah truk berada di atas kapal, Tim F1QR Lantamal XII berkordinasi dengan agen kapal untuk melaksanakan pemeriksaan muatan kendaraan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bawang bombai ilegal, sehingga truk tersebut diamankan dan dibawa ke Mako Satrol Lantamal XII," jelas Wadan Lantamal XII.

Pengembangan lebih lanjut mengungkap adanya truk lain yang juga membawa bawang bombai ilegal. Satu truk ditemukan di sebuah gudang di Pal 5, sementara satu lainnya berada di kawasan Sungai Ambawang. 

Saat diperiksa, selain bawang bombai, truk tersebut juga mengangkut barang rongsokan serta satu unit mobil mewah jenis Range Rover yang disembunyikan di bawah tumpukan karung berisi barang bekas untuk mengelabui petugas.

Untuk kepentingan penyelidikan, petugas mengamankan seorang sopir truk berinisial S. Selanjutnya, kasus ini telah dilimpahkan oleh Lantamal XII Pontianak kepada Bea Cukai Kalimantan Barat guna proses hukum lebih lanjut. TNI berkomitmen untuk terus menjaga perairan Indonesia dari berbagai upaya penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat. (*)

Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan tata ruang daerah. 

Dalam diskusi bersama para pakar di RDPU BULD DPD RI, Mirah menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Menurut Senator Mirah, salah satu tantangan utama dalam tata ruang daerah adalah bagaimana kebijakan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring tanpa saling mengorbankan. Ia mencontohkan kasus di NTB, di mana sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, berkembang pesat, tetapi sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

"Kami melihat adanya dorongan besar dalam ketahanan pangan melalui diversifikasi pertanian, tetapi banyak lahan jagung ditanam di kawasan pegunungan, yang pada akhirnya menyebabkan erosi, banjir bandang, dan longsor. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keseimbangan dalam tata ruang dapat berujung pada bencana lingkungan," ujar Mirah.

Senator Mirah menyoroti bagaimana dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali tidak diketahui atau diakses oleh masyarakat luas. Padahal, menurutnya, partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi tata ruang sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan selaras dengan aspek keberlanjutan.

Senator Mirah menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan dan implementasi dokumen tata ruang. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap dokumen perencanaan tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk ikut serta dalam pengawasan maupun memberikan masukan yang konstruktif.

"Bagaimana kita bisa meminta masyarakat berpartisipasi jika mereka bahkan tidak tahu di mana harus mengakses dokumen RTRW? Partisipasi publik yang kita harapkan tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan pengawasannya. Kita harus memastikan bahwa publik tetap bisa bersuara dalam menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar diterapkan sesuai dengan perencanaan awal," jelasnya.

Mirah meminta adanya mekanisme yang lebih transparan dan inklusif dalam penyusunan kebijakan tata ruang daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi tata ruang serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Senator Mirah mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga meminta para pakar dan akademisi untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

"Kami ingin mendapatkan masukan konkret dari para pakar tentang bagaimana kita dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah. Bagaimana kita dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih efektif? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan tata ruang ini benar-benar diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada?" ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat berdampak jangka panjang bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Senator Mirah menegaskan bahwa isu tata ruang bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang.

"Jika kita ingin membangun daerah yang maju, maka kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat," pungkasnya.(*)

Jual Pupuk Di Atas HET Dapat Dikenai Ancaman Pidana

GHSNEWS.ID | NTB — HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram untuk Urea, Rp2.300 per kilogram untuk NPK Phonska, Rp3.300 per kilogram untuk NPK untuk Kakao, dan Rp800 per kilogram untuk Pupuk Organik.

"Nah, jika ada pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dikenai ancaman pidana," demikian diutarakan Samuel Watimena SH, praktisi hukum kepada GHSNEWS.ID pada Senin (27/1).

Menurutnya, pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.

"Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar," tegasnya.

Hal itu dikemukakan oleh Samuel Watimena SH, menanggapi keluhan sejumlah petani dari berbagai daerah terkait harha pupuk.

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia akan mengambil tindakan terhadap kios atau distributor yang terbukti melanggar aturan. Untuk mengecek kuota pupuk bersubsidi, petani dapat melakukan pengecekan mandiri melalui portal aplikasi SIMPI. 

Sementara itu, saat musim tanam tiba, terutama di Kabupaten Lombok Timur, masalah pupuk selalu menjadi sorotan, baik itu soal kelangkaan hingga masalah penjualan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Plt Kepala Dinas Pertanian, Kasturi mengatakan, perlu kita tahu kenapa selama ini kedengarannya pengecer selalu menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, karena beberapa faktor, diantaranya, Pertama, kata Kasturi, kemungkinan petani dalam menebus pupuk bersubsidi alokasi yang di E-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga diminta untuk menambah dengan pupuk bersubsidi. 

"Sehingga terjadilah akumulasi harga," terangnya.

Kemudian yang kedua, kata dia, mungkin petani dalam melakukan penebusan diantarkan sampai tempat tujuan. Sehingga ada ongkos atau biaya tambahan yang dikenakan.

Menurutnya, pengawasan yang selama ini dilakukan pihaknya adalah tentu langsung turun ke lapangan atau ke pengecer bersama tim KP3 untuk memastikan bagaimana kondisi dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di tingkat pengecer.

“Apakah sesuai dengan regulasi atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak,” ujarnya, melalui keterangan tertulisnya, Senin 27 Januari 2025.

Apa bila tidak sesuai dengan regulasi, lanjutnya, tentu kami dari tim KP3 akan memberikan teguran dan bahkan akan memberikan rekomendasi pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (*)

Target Pengadaan Gabah Bulog Aceh 2025 Ditingkatkan Menjadi 9.000 Ton

GHSNEWS.ID | ACEH — Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Aceh mulai mengamalkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini mereka lakukan dengan mengeluarkan kebijakan pembelian gabah dan beras dari petani lokal dengan harga baru mulai Rabu, 15 Januari 2025.

“Keputusan ini merupakan langkah pemerintah untuk mendukung percepatan swasembada pangan,” kata pimpinan Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan, kepada awak media, kemarin.

Dalam kebijakan tersebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (Kg) dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. 

Sementara itu, harga beras di gudang BULOG ditetapkan Rp12.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 100 persen, dan butir patah maksimal 25 persen.

Ihsan memastikan BULOG  tetap akan menerima gabah dengan kualitas di bawah standar, namun dengan penyesuaian harga (rafaksi). 

"Gabah Kering Panen dengan kadar air 26-30 persen dan kadar hampa 10 persen (GKP-1) dihargai Rp6.200 per kg. Untuk GKP-2 dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa 11-15 persen, harga ditetapkan Rp6.075 per kg," kata dia. 

Sementara itu, GKP-3 dengan kadar air 26-30 persen dan kadar hampa 11-15 persen dihargai Rp5.750 per kg.

Selama tahun 2024, BULOG  Kanwil Aceh telah berhasil menyerap gabah sebanyak 2.299 ton dan beras sebanyak 1.264 ton. Untuk tahun 2025, target pengadaan gabah ditingkatkan menjadi 9.000 ton.

"Harga baru ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan pangan nasional," pungkasnya.

Babinsa Timika Komsos Bersama Pemilik Ternak Ayam Petelur

GHSNEWS.ID | TIMIKA — Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Babinsa Koramil 1710-02/Timika Sertu Rusdin Wali melaksanakan kegiatan Komsos (Komunikasi Sosial) bersama bapak Boby, salah satu pemilik ternak ayam petelur di wilayah binaannya, di Kampung Mawoaku Jaya, Distrik Wania, Selasa (14/1/2025).

Kegiatan Komsos ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara Babinsa dengan warga masyarakat, serta untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh para peternak ayam petelur.

Dalam kesempatan tersebut, Sertu Rusdin Wali berdialog dengan bapak Boby tentang berbagai hal terkait dengan usaha peternakan ayam petelur, seperti harga telur, harga pakan ternak, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam beternak ayam petelur.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menghimbau kepada peternak agar dapat menjaga khususnya kebersihan kandang ayamnya sehingga tidak menimbulkan bau busuk di sekitar kandang yang akan mengganggu lingkungan masyarakat setempat.

Sertu Rusdin Wali juga memberikan beberapa saran dan masukan kepada peternak agar dapat meningkatkan hasil panen telur dan keuntungan dari usaha peternakan ayam petelurnya.

Sementara itu bapak Boby selaku pemilik peternakan ayam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Babinsa mengenai beberapa kendala yang dihadapi saat ini agar bisa dibantu mencari solusinya seperti cuaca yang tidak menentu serta harga pakan dan vitamin yang selalu naik. (*)

Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.

Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.

"Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/01).

Oleh karena itu, kata Sultan, pihaknya sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.

"Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit", tegasnya.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.

"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia", terangnya.

Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.

"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya Pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap resiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional", imbuhnya.

Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan menteri kehutanan RI Raja July Antony yang mewacanakan akan membuka lahan baru 20 juta hektar.

Meskipun kami sangat mendukung penuh program ketahanan pangan d energi presiden Prabowo tapi tetap memberi masukan d saran agar menteri kehutanan tetap menghitung ulang rencana pembukaan lahan 20 juta hektar, agar target tercapai tapi hutan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan. (*)

Mempersoalkan Alih Fungsi 20 Juta Hektar Hutan Untuk Swasembada Pangan dan Energi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Rencana Menteri Kehutanan untuk mengubah 20 juta hektar hutan menjadi lahan pertanian dan energi adalah kado mengkhawatirkan di awal tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Rencana kebijakan ini mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak ekosistem yang sudah kritis, dan memarjinalisasi masyarakat adat dari wilayah nenek moyang mereka.

Visi ini tidak hanya mempercepat penggundulan hutan yang telah menjadi isu serius di Indonesia, tetapi juga menyingkirkan data empiris yang menunjukkan keadaan hutan yang semakin memburuk. Data Forest Watch Indonesia (2021) menunjukkan bahwa area hutan alami di Indonesia terus menurun: dari 106 juta hektar di tahun 2000 menjadi hanya 82 juta hektar pada 2017.

Deforestasi bukan sekadar angka, melainkan bahaya nyata bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan yang lestari. Banjir dan kekeringan yang salah satunya disebabkan deforestasi yang massif mengakibat jutaan orang menderita. 

Menurut data BNPB, sejak tahun 2000, banjir telah terjadi sebanyak 14.545 kali, berdampak pada 33,3 juta jiwa, mengakibatkan lebih dari 23 ribu orang meninggal, dan menyebabkan ribuan lainnya hilang. Di sisi lain, kekeringan telah memengaruhi 17,3 juta orang, termasuk petani yang kehilangan sumber penghidupan mereka. 

Berdasarkan survey BPS, jumlah petani gurem (petani yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektar hingga tidak memiliki tanah) terus mengalami kenaikan dari 14 juta orang pada 2013 menjadi 16,89 juta jiwa pada 2023.

Ironisnya, penebangan hutan juga berlangsung di wilayah yang seharusnya dilestarikan. Sebanyak 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka satwa dilaporkan telah mengalami deforestasi selama tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan kurangnya pengawasan dan ketidakseriusan pemerintah dalam merawat area konservasi.

Kebijakan ini terlihat lebih memprioritaskan kepentingan pengusaha besar dan investasi besar, tanpa melibatkan masyarakat lokal, petani dan Masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan kebijakan yang lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek ketimbang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan yang kontroversial ini menunjukkan ketidakpahaman Menteri Kehutanan mengenai isu-isu ilmiah dan ekologi yang mendasar. Sebagai seorang pemimpin, Menteri Kehutanan seharusnya dapat mengutamakan kepentingan lingkungan dan masyarakat di atas segalanya. Sayangnya, kebijakan ini menunjukkan hal yang berlawanan. Sudah sepantasnya kita menegur, dan mengutuk rencana Menteri Kehutanan dan meminta pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang berpotensi merusak masa depan lingkungan di Indonesia.

Wacana yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan tidak sesuai dengan semangat Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap perubahan iklim dan komitmen Presiden untuk melindungi hutan kita bagi generasi selanjutnya.

Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan wacana rencana alih fungsi 20 juta hektar hutan ini dan mengevaluasi kembali kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemerintah perlu berkomitmen untuk melindungi hutan di Indonesia, mengutamakan suara masyarakat adat dan lokal, dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merusak lingkungan.

"Hutan merupakan masa depan kita, jangan korbankan demi keuntungan sekelompok elit kecil!" (*)

Khofifah Indar Parawansa: Saatnya Durian Musang King dan Black Thorn Hasil Jawa Timur Mendunia

GHSNEWS.ID | BLITAR — Durian Musang King dan Black Thorn hasil kebun Jawa Timur siap menggebrak pasar dunia. 

Pada tanggal 29-12-2024, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Terpilin jawa timur memperkenalkan hasil kebun durian premium Kepada calon investor dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar durian. 

"Selama ini, mereka mengandalkan impor dari Malaysia, namun saya yakin, durian Jawa Timur tidak kalah bersaing dalam kualitas maupun rasa," kata khofifah, disitat dari laman IGnya.

Dalam IG @khofifah.ip, Bu Gubernur mengatakan, "Ini adalah awal dari upaya besar kita untuk mendukung pertanian berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang ekspor baru," kata dia. 

Dengan kolaborasi yang baik, tulis Khofifah, saya yakin Jawa Timur tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi pemain utama di pasar durian premium dunia. Saatnya durian hasil Jawa Timur mendunia. 

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa, juga berkunjung ke Blitar untuk melihat kebun durian Jenis durian Musang King dan Black Thorn. Karena saat ini memiliki peluang pasar cukup besar, baik pasar domestik maupun ekspor yang sangat menjanjikan, khususnya untuk memenuhi permintaan pasar eksport seperti Tiongkok. 

Selain itu, kebutuhan domestik saat ini delapan puluh persen jenis durian tersebut masih import.

Untuk itulah Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung Republik Durian Farm yang diinisiasi mas Anna Luthfi dan team di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada Jumat (27/12/2024).

Dan Khofifah Indar Parawansa, berpesan pada petani millenial Jawa Timur yang dikenal inovativ dan kreatif, ayo gencarkan menembus pasar yang masih terbuka lebar khususnya bagi durian Musang King dan Black Thorn.(in/ces)

Melalui BUMDes, Pemerintah Didorong Perbanyak Koperasi Di Desa

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong pemerintah mengembangkan industri perkoperasian Indonesia dengan manajemen yang modern dengan pendekatan digital.

Sultan mengatakan, Koperasi adalah Soko guru perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang penting untuk dikembangan. Terutama mengembangkan lebih banyak koperasi produksi di setiap daerah bahkan desa.

"Kami mendorong pemerintah memperbanyak koperasi produksi di tingkat desa melalui BUMDes. Koperasi produksi dapat menjadi pendukung utama program-program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis hingga program transmigrasi," ujar Sultan kepada awak media di Hotel Sultan Jakarta, pada Jum'at (27/12).

Menurutnya, koperasi produksi perlu dibangun bersama oleh beberapa kementerian dan lembaga teknis, bukan hanya kementerian koperasi. Agar koperasi dapat tumbuh sebagai mesin ekonomis di sektor pertanian, periksa dan UMKM di daerah.

"Agar lebih efektif, koperasi harus dikembangkan secara gotong royong lintas sektor, naik kementerian pertanian, perikanan, kondisi dan tentunya kementerian koperasi dan UMKM", tegasnya.

Selain itu, lanjut ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah juga perlu mendorong Peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan melibatkan talenta-talenta muda dan pendekatan digitalisasi. 

Sultan mencontohkan, di beberapa negara maju seperti New Zealand, koperasi produksi memiliki valuasi bisnis yang justru lebih unggul daripada korporasi bisnis lainnya. 

"Di Indonesia, kita sudah memiliki percontohan koperasi produksi di beberapa daerah. Di Jawa Barat misalnya ada koperasi susu sapi yang sudah cukup baik. Ke depan kita perlu kembangkan koperasi produksi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi", terangnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu berharap Musyawarah nasional dewan koperasi Indonesia kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan dan Inovasi dalam pengembangan koperasi Indonesia yang maju, produktif dan modern. (*)

LaNyalla Apresiasi Mentan Amran Percepat Distribusi Pupuk

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Angin segar datang dari Kementerian Pertanian (Kementan), seiring kebijakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memangkas jalur distribusi pupuk subsidi agar lebih cepat sampai ke petani. 

Keputusan Amran memangkas ratusan regulasi yang memperlambat distribusi itu mendapat apresiasi dari Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

"Keputusan strategis dan kebijakan yang berpihak kepada para petani ini menandakan bahwa Peta Jalan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia semakin terarah dan menjadi keniscayaan. Sektor yang paling penting, sekaligus strategis yakni pangan memang harus menjadi prioritas bila kita akan memperkuat kedaulatan bangsa dan negara ini," kata Anggota Komite II DPD RI tersebut, Senin (23/12/2024). 

Ketua DPD RI ke-5 itu berharap kementerian teknis lainnya, terutama yang bersentuhan dengan ketahanan pangan, termasuk PUPR terkait irigasi dan pengairan dan kementerian perindustrian terkait dengan alat-alat pertanian tepat guna dan yang sesuai dengan kebutuhan ketahanan pangan dapat disinergikan dengan kebijakan kementan. Termasuk juga kementerian perhubungan terkait logistik distribusi pupuk, baik jalur darat maupun laut. 

"Kalau semua sinergi dan terkoordinasi, saya yakin tidak lama lagi kita bisa kurangi volume impor pangan secara signifikan. Dan ini memang wajib ditempuh, jika kita ingin membangun dan berdaulat pangan. Tidak ada negara tangguh yang untuk memberi makan rakyatnya tergantung kepada pasokan bahan makan dari negara lain, dan menjadi paradoks karena Indonesia adalah negeri yang subur dan gemah ripah loh jinawi,” urai optimis.

Seperti diketahui, Menteri Amran telah memangkas regulasi pupuk yang semula mencapai 145 peraturan yang melibatkan 12 kementerian. Langkah ini diambil untuk mengatasi sengkarut distribusi pupuk subsidi.

Amran mengatakan, birokrasi panjang ini menjadi salah satu yang menghambat sukses pertanian. Selain itu, penyaluran pupuk juga harus melewati proses penandatanganan dari pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur, yang seringkali lambat memberikan persetujuan, sehingga pupuk ke petani juga terlambat.

Amran mengatakan, nantinya penyaluran pupuk akan lebih ringkas, dengan 3  jalur dari Kementan, yakni, Pupuk In­donesia Holding Company (PIHC), Gapoktan dan Petani.(*)