TNI Kecam Keras Aksi OPM Serang Warga Sipil Secara Brutal di Papua

GHSNEWS.ID | PAPUA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengecam keras rangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 

OPM menyerang guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas secara brutal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum.

Aksi kekejaman OPM terjadi pada 21 Maret 2025 di Distrik Anggruk. Kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak menyerang para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman. 

Akibat aksi biadab tersebut, satu orang meninggal dunia, enam luka-luka, dan bangunan sekolah serta rumah guru dibakar. Sebanyak 42 orang berhasil dievakuasi ke Jayapura oleh TNI.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, S.E., M.M., mengecam keras aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dan membakar para guru serta Tenaga Kesehatan (Nakes) di Distrik Anggruk, hal itu sampaikan Pangdam saat menjenguk para korban yang kini dirawat di Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI), Jayapura, Senin.

Rentetan kekejaman OPM tak berhenti sampai di sana. Pada 8 April 2025, gerombolan OPM kembali melancarkan serangan brutal terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas. 

Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat HAM dan kejahatan kemanusiaan, serta menepis berita HOAX yang menyebut para korban sebagai prajurit TNI.

"Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya, yang menyebut korban adalah prajurit TNI, merupakan upaya manipulasi informasi untuk membenarkan tindakan brutal mereka. Padahal, yang menjadi korban adalah warga sipil tak bersalah," tegas Kapuspen TNI.

TNI menegaskan bahwa kekejaman ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. TNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengejar para pelaku, memulihkan keamanan, serta memastikan perlindungan terhadap seluruh warga. TNI akan senantiasa hadir bersama rakyat dalam menjaga stabilitas nasional dan tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil.(*)

Bertemu PM Anwar Ibrahim, Menko Airlangga Bahas MITI Dan Industri Pertanian

GHSNEWS.ID | KUALA LUMPUR — Menindak lanjuti kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Trump, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak cepat membangun komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 kemarin. 

Menko Airlangga memilih untuk segera berkomunikasi dan mendatangi Malaysia yang saat ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN tahun 2025. 

Dalam kunjungan ke Kuala Lumpur ini, Menko Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I, di kediaman resmi DPM I pada hari Kamis tanggal 3 April 2025, membahas perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS.

Menko Airlangga diterima langsung oleh PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya. PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. Ia mengatakan, 

“Prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang.” 

PM Anwar Ibrahim menambahkan, “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait”. 

Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan, “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS.”

Sejalan dengan Menko Airlangga, PM Anwar juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. Pada pertemuan tersebut, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.

Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada pertemuan tersebut, Tengku Zafrul mengatakan bahwa pertemuan dengan Menko Airlangga juga membahas strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN. 

"Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama," ujar Tengku Zafrul.  

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan, “Posisi ASEAN di Indo Pasifik sangat penting, bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, untuk mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global.” MITI Tengku Zafrul dan Menko Airlangga sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang. 

Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA)  untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. Menko Airlangga menegaskan, 

“Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS.” 

Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS. (rl)

Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.

Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.

"Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/01).

Oleh karena itu, kata Sultan, pihaknya sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.

"Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit", tegasnya.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.

"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia", terangnya.

Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.

"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya Pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap resiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional", imbuhnya.

Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan menteri kehutanan RI Raja July Antony yang mewacanakan akan membuka lahan baru 20 juta hektar.

Meskipun kami sangat mendukung penuh program ketahanan pangan d energi presiden Prabowo tapi tetap memberi masukan d saran agar menteri kehutanan tetap menghitung ulang rencana pembukaan lahan 20 juta hektar, agar target tercapai tapi hutan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan. (*)

Khofifah Indar Parawansa: Saatnya Durian Musang King dan Black Thorn Hasil Jawa Timur Mendunia

GHSNEWS.ID | BLITAR — Durian Musang King dan Black Thorn hasil kebun Jawa Timur siap menggebrak pasar dunia. 

Pada tanggal 29-12-2024, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Terpilin jawa timur memperkenalkan hasil kebun durian premium Kepada calon investor dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar durian. 

"Selama ini, mereka mengandalkan impor dari Malaysia, namun saya yakin, durian Jawa Timur tidak kalah bersaing dalam kualitas maupun rasa," kata khofifah, disitat dari laman IGnya.

Dalam IG @khofifah.ip, Bu Gubernur mengatakan, "Ini adalah awal dari upaya besar kita untuk mendukung pertanian berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang ekspor baru," kata dia. 

Dengan kolaborasi yang baik, tulis Khofifah, saya yakin Jawa Timur tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi pemain utama di pasar durian premium dunia. Saatnya durian hasil Jawa Timur mendunia. 

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa, juga berkunjung ke Blitar untuk melihat kebun durian Jenis durian Musang King dan Black Thorn. Karena saat ini memiliki peluang pasar cukup besar, baik pasar domestik maupun ekspor yang sangat menjanjikan, khususnya untuk memenuhi permintaan pasar eksport seperti Tiongkok. 

Selain itu, kebutuhan domestik saat ini delapan puluh persen jenis durian tersebut masih import.

Untuk itulah Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung Republik Durian Farm yang diinisiasi mas Anna Luthfi dan team di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada Jumat (27/12/2024).

Dan Khofifah Indar Parawansa, berpesan pada petani millenial Jawa Timur yang dikenal inovativ dan kreatif, ayo gencarkan menembus pasar yang masih terbuka lebar khususnya bagi durian Musang King dan Black Thorn.(in/ces)

Berkat Satgas Indobatt XXIII-R, Warga Panen Raya Zaitun di Adchit Al Qusayr

GHSNEWS.ID | LEBANON — Pasca gencatan senjata di Lebanon Selatan dengan situasi dan kondisi yang belum kondusif Staf Cimic Indobatt XXIII-R tetap melaksanakan kegiatan untuk membantu masyarakat lokal melaksanakan panen raya kebun zaitun di Adchit Al Qusayr, belum lama ini.

Setelah sekian lama konflik di Lebanon Selatan membuat masyarakat tidak bisa melaksanakan panen dikarenakan situasi yang tidak aman.

Kasi Cimic Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. beserta anggota Cimic Indobatt XXIII-R membantu masyarakat untuk dapat melaksanakan panen tersebut setelah mendapatkan persetujuan keamanan dari Sector East.

"Kami dihubungi masyarakat untuk meminta ijin memanen kebun Zaitun miliknya, kemudian saya melaporkan kepada Dansatgas Kolonel Inf Ragung Ismail Akbar S.Sos,. M.I.Pol, untuk meminta ijin dan kemudian meminta clearence dari Sector East terkait keamanan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah kegiatan panen tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman," ungkap Kasi Cimic.

Muhammad Naseer selaku pemilik perkebunan zaitun mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan Satgas Indobatt XXIII-R sehingga dapat memanen kebun Zaitun yang merupakan komoditi utama dan sumber penghasilannya selama ini.

"Saya sangat terima kasih atas bantuan serta dukungan Satgas Indobatt, karena selama konflik kami tidak bisa melaksanakan panen di kebun kami, dan akhirnya kami dan masyarakat lainnya dapat melaksanakan panen dengan aman", ungkapnya.

Personel Satgas Indobatt XXIII-R dan masyarakat setempat dapat melaksanakan panen raya zaitun dengan suasana gembira dan penuh keakraban serta aman. (**).

Lindungi Peternak Lokal, DPD RI Desak Pemerintah Revisi Tarif Bea Masuk Susu Impor

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ahmad Nawardi, mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2009 tentang Tarif Bea Masuk atas Impor Produk Susu Tertentu dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Revisi ini, menurut Nawardi, sangat mendesak guna melindungi peternak susu lokal yang semakin tertekan oleh tingginya impor produk susu, terutama dari negara-negara mitra dagang seperti Selandia Baru dan Australia.

Menurut Nawardi, kebijakan tarif bea masuk produk susu impor yang hanya sebesar 5%, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang membebaskan bea masuk untuk susu dari beberapa negara, telah menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan industri susu nasional. Oleh karena itu, Ketua Komite IV ini mendesak agar tarif bea masuk produk susu impor dinaikkan menjadi 20%.

“Pemerintah harus segera mengubah regulasi ini. Penyelesaian masalah peternak susu dalam negeri tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek seperti menghentikan impor dari lima pabrik pengolah susu. Kebijakan itu hanya mengatasi masalah sementara, tetapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu ketidakseimbangan regulasi impor,” ujar Nawardi, yang juga Ketua Komite IV DPD RI.

Nawardi menegaskan, pemerintah perlu tegas memihak peternak lokal dengan menerapkan kebijakan berbeda pada susu impor dan susu produksi dalam negeri, khususnya terkait PPN. Perlakuan yang sama pada tarif bea masuk antara susu impor dan lokal saat ini membuat peternak Indonesia semakin tersisih. 

Karena itu, revisi PMK Nomor 101 Tahun 2009 untuk menaikkan tarif bea masuk susu impor menjadi 20% dianggap sangat perlu agar produk lokal mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

“Pemerintah tidak boleh menyamakan perlakuan antara susu impor dan susu lokal. Produk susu dalam negeri harus diprioritaskan. Jika regulasi ini tidak segera diubah, industri susu dalam negeri akan semakin terpuruk dan ketergantungan terhadap impor akan semakin meningkat,” tambahnya. (*)