PERIKANAN

Sabtu, 07 Desember 2024

TN. TBR Gandeng WCS-IP Gagas Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Takabonerate


GHSNEWS.ID | SELAYAR — Workshop Penguatan Penataan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, berlangsung di Makassar pada Rabu dan Kamis (3 sd. 4/12). 

Kegiatan ini dibuka resmi oleh Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate, Ali Bahri. 

"Pentingnya sinergi antar pihak sebagai pemangku kebijakan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate yang merupakan aset nasional dan dunia, sebegitu pentingnya juga kita wajib memikirkan keberadaan masyarakat nelayan yang menghuni pulau-pulau dikawasan ini," kata Ali Bahri, Kepala Balai TN. Takabonerate. 

"Sehingga kegiatan ini menjadi sangat penting guna merancang strategi pemanfaatan sumber daya perikanan dan tetap mendepankan menjaga keseimbangan ekologi,” imbuhnya. 

Workshop meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, digelar oleh Balai Taman Nasional Taka Bonerate bekerjasama dengan Mitranya WCS-IP sebagai wujud perhatian kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya Takabonerate. 

Dalam pelaksanaan workshop, mengemuka beberapa topik utama, antara lain:

Terpetakannya pembagian peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dapat memahami dan menyepakati sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui check point dalam Taman Nasional Taka Bonerate. 

Adanya Rencana Aksi atau pedoman pengelolaan sumber daya perikanan melalui check point di zona tradisional yang disepakati bersama, dengan fokus pada praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 

Teridentifikasinya indikator pengelolaan sumberdaya perikanan dalam sistem check point untuk memudahkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang melibatkan pengelola taman nasional Taka Bonerate, pemangku kepentingan dan masyarakat lokal untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan perikanan melalui check point sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati. 

Ditempat yang sama, Arsil Ihsan Wakil Rakyat masyarakat Kepulauan Kepada awak media yang meliput kegiatan ini di Makassar, menyampaikan apresiasi penuh dan dukungannya pada langkah yang diambil oleh Kepala Balai TN. TBR dan WCS-IP serta seluruh pihak yang ikut serta mendukung peningkatan kesejahteraan ribuan masyarakat nelayan yang mendiami kawasan Takabonerate. 

"Semoga kegiatan ini bisa menjadikan Taman Nasional Taka Bonerate menjadi model pengelolaan perikanan berkelanjutan yang harmonis dengan kebutuhan konservasi. Setidaknya masyarakat disana dapat merasakan manfaat kedepannya dari apa yang dihasilkan oleh mereka para pihak baik yang telah peduli pada rakyat di Takabonerate," pungkas Arsil Ihsan. 

Terpantau workshop dihadiri, Ketua DPRD Selayar, Dandim 1415, Kapolres Kepulauan Selayar, Kajari Kepulauan Selayar, Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Selayar, DKP Propinsi SulSel, DPMPTSP Propinsi SulSel, Dinas Perikanan Kepulauan Selayar, Cab. DKP Propinsi Kab. Kepulauan Selayar, PSDKP Bitung, UPT Pelabuhan Wil.2 Propinsi SulSel, PSDKP Satwas Takalar, PSDKP Wilker Kepulauan Selayar, Sinjai serta Bulukumba, UNHAS, Forum Komunikasi TNTBR, Kepala Desa Tarupa, Rajuni, Tambuna dan Jinato, Pelaku Usaha Perikanan (Panges) dan Mitra WCS-IP. (Tim).

Senin, 02 Desember 2024

Prabowo Tinjau Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Di Karawang


GHSNEWS.ID | PEMALANG — Presiden Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (BLUPPB), Karawang, Jawa Barat, pada Senin (2/12).

Dari menara pandang, Bapak Presiden melihat langsung hamparan tambak budidaya nila salin yang saat ini sudah memasuki masa produksi siklus kedua.

Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang berpotensi untuk mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Prabowo didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Prabowo tiba di lokasi pukul 09:00 WIB mengenakan seragam safari cokelat dan bertopi biru tua. Dirjen Perikanan Budidaya TB Haeru turut hadir.

"Saya bersama Pak Presiden juga melakukan penebaran benih, dan melihat langsung lokasi pendederan. Produktivitas BINS akan terus kami tingkatkan, untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, dan target swasembada pangan, melalui produk perikanan berkualitas. Metode budidaya di sini juga siap direplikasi untuk menghidupkan lagi tambak-tambak di Pantura, yang sudah lama tidak berproduksi," kata Sakti Wahyu Trenggono.

Sebelum turun meninjau lokasi, Prabowo bersama Trenggono melihat denah kawasan seluas 84 Ha itu. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

Prabowo juga sempat ikut menebarkan benih ikan nila, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru.

Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Ia juga sempat menyapa ratusan warga yang hadir dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran untuk swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Juga mengucapkan Trimakasih kepada Bapak Presiden "Terima kasih kunjungannya Pak Presiden, menambah semangat kami untuk terus berinovasi memajukan budidaya perikanan Indonesia," Katanya. 

"Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global," Imbuh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.(in/ces)

Minggu, 24 November 2024

Mansur Hidayat Sepakat Program Tabur Benih Ikan Berlanjut di Desa Semingkir


GHSNEWS.ID | PEMALANG — Calon Bupati Pemalang Mansur Hidayat menghadiri kampanye tatap muka bersama para petani di Desa Semikngkir, pada Sabtu (23/11/2023). 

Dalam giat tersebut, Mansur berdialog langsung dengan para petani untuk mendengarkan aspirasi serta membahas solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Pemalang.

Mansur mengapresiasi peran petani yang telah menjaga Pemalang sebagai salah satu lumbung padi Jawa Tengah. 

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petani yang tetap konsisten bertani, meski di tengah berbagai kesulitan seperti kerugian dan biaya operasional yang tinggi.

“Harapan saya ke depan, bagaimana menanam padi bisa memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Biaya operasional harus ditekan, irigasi harus mencukupi, dan kita harus bisa menanam hingga tiga kali dalam setahun. Masalah pupuk juga menjadi perhatian serius. Saya berharap kita bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia secara bertahap,” ujar Mansur.

Beberapa usulan dan masukan disampaikan oleh masyarakat setempat. Sukirno, salah seorang petani, mengusulkan agar bantuan benih pertanian dapat didistribusikan secara merata dan transparan kepada semua kelompok tani. 

Ia berharap pengelolaan kelompok tani dilakukan dengan lebih terbuka.

Sementara Paguyuban Lingkungan Hidup, Nasgor, meminta agar penebaran benih ikan di sungai dilakukan secara rutin untuk menjaga ekosistem perairan dan menindak tegas pihak-pihak yang merusak lingkungan. 

Hal itu disampaikan Sawiah, warga setempat, Ia meminta dukungan berupa bantuan pakaian bagi jamaah kegiatan sosial di desa tersebut.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mansur berjanji akan mengupayakan koordinasi dengan dinas terkait. 

“Kami akan mendorong program tabur benih ikan di sungai secara rutin agar ekosistem tetap terjaga. Selain itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua warga," pungkasnya. (Himawan)

Sabtu, 09 November 2024

Lestarikan Lingkungan, Panglima TNI Tanam Pohon dan Tebar Benih Ikan


GHSNEWS.ID | JAKARTA — Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem di area  Mabes TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama satuan jajaran di lingkungan Mabes TNI melaksanakan kegiatan jalan santai, menanam pohon serta menebar benih ikan di sekitar Danau Tirta Asri, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat (8/11/2024).

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai mengelilingi Danau Tirta Asri yang dilanjutkan dengan penanaman pohon Jagung dan pohon Tabebuya Ungu sebagai langkah nyata TNI ketahanan pangan dan  menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem sekitar dalam menjaga kelestarian alam.

Selain kegiatan penghijauan, Panglima TNI juga memberi makan ikan dan penebaran benih ikan Lele yang bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati yang diharapkan dapat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberi manfaat ekologis bagi area sekitar.

Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan  memancing bersama para anggota di Danau Tirta Asri. Kegiatan ini selain sebagai sarana rekreasi, juga untuk mempererat hubungan antar anggota dalam suasana yang akrab dan gembira. (*)

Jumat, 08 November 2024

Ratu Hemas: Penghapusan Utang UMKM, Petani Dan Nelayan Angin Segar Bagi Ekonomi


GHSNEWS.ID | JAKARTA — Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI menyambut positif dan mendukung penuh Presiden dalam penghapusan utang yang membebani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, perikanan, serta peternakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang diteken pada 5 November 2024.

Menurutnya kebijakan ini merupakan bentuk perhatian yang sangat berarti bagi sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tahun 2023, Kadin mencatat pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. 

Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilaporkan Agustus tahun lalu, UMKM juga berkontribusi menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

“Kami mendukung kebijakan pro-rakyat, apalagi dengan adanya kebijakan penghapusan utang ini, diharapkan UMKM dapat kembali bangkit dan berinovasi tanpa dibebani oleh tanggungan finansial yang berlarut-larut. Ini adalah langkah konkret Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat,” ucapnya.

GKR Hemas menjelaskan bahwa Petani dan nelayan adalah pahlawan ekonomi yang sering kali terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian meskipun mereka memegang peran vital dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dan gizi generasi bangsa. Penghapusan utang ini memberikan angin segar bagi mereka untuk bangkit, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki teknologi pertanian dan perikanan, serta lebih fokus pada produksi yang berkualitas.

Lebih lanjut GKR Hemas berharap kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah. “Hal penting dari setiap kebijakan pemerintah adalah proses implementasinya. Selama ini kerap bagus pada regulasi, namun lemah pada implementasi. Tidak semua UMKM dapat penghapusan utang jadi perlu syarat dan kriteria khusus untuk antisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh oknum,” ucapnya.

Selain kriteria dan syarat tertentu, GKR Hemas mengingatkan pentingnya pemerintah dan otoritas perbankan untuk memastikan penghapusan utang ini dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati dan dilengkapi dengan kebijakan yang memastikan peminjam tetap bertanggung jawab dalam pinjaman di masa depan.

“Regulasi perlu diperjelas dan diperketat. Sehingga ke depan, proses simpan pinjam untuk UMKM mempertimbangkan banyak aspek. Aspek Permodalan, Aspek Manajemen, Aspek Likuiditas, serta Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan yang tidak merugikan salah satu pihak,” ucapnya.

Akhir penjelasan GKR Hemas mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini, agar Indonesia dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, juga memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi ketahanan pangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (via)

Kamis, 31 Oktober 2024

Wamen Koperasi: Petani, Nelayan Dan UMKM Bisa Mengakses Pembiayaan Lagi


GHSNEWS.ID | JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengatakan, wacana kebijakan penghapusan utang oleh pemerintah akan berdampak positif. 

"Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan, dan UMKM, bisa mengakses pembiayaan lagi. Dan ini nantinya untuk mendukung usahanya," ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangannya yang dikutip Kamis 31 Oktober 2024. 

Ia mengatakan bahwa regulasi terkait rencana kebijakan pemutihan tersebut sedang disiapkan. 

Program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry.  

Peran koperasi perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. 

KemenKop juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi.  

Senin, 28 Oktober 2024

KKP Catat Surplus Neraca Perdagangan Perikanan Periode Januari-September 2024


GHSNEWS.ID | JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK) mencatat surplus neraca perdagangan komoditas perikanan periode Januari-September 2024 sebesar USD3,87 miliar. Angka surplus tersebut meningkat 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Peningkatan kinerja ekspor produk perikanan tersebut menjadi kado spesial hari ulang tahun (HUT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke-25 yang tepat berlangsung hari ini.

"Dengan surplus perdagangan yang semakin besar, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara net eksportir produk perikanan. Tentu ini kado dari HUT KKP ke-25, semoga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

Budi mengatakan, nilai ekspor produk perikanan Indonesia hingga September 2024 mencapai USD 4,23 miliar dengan total volume ekspor sebesar 1,02 juta ton. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 3,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan signifikan terjadi pada Agustus 2024. Di bulan tersebut, volume ekspor meningkat 34,2 persen dan nilanya tumbuh 10,7 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. 

Dikatakan Budi, peningkatan ini menjadi penanda positif bagi kinerja ekspor perikanan nasional. Adapun Amerika Serikat (AS) tetap menjadi pasar utama bagi produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai USD 1,38 miliar atau 32,6 persen dari total ekspor perikanan.

"Kabar baiknya, pasar ekspor ke negara lain mengalami peningkatan," tuturnya.

Budi mengurai, ekspor perikanan ke Tiongkok mengalami pertumbuhan 7,8 persen, dan negara ASEAN meningkat sebesar 18,7 persen. Dia menegaskan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa menjadi pasar penting mengingat masing-masing menyumbang USD 569,75 juta (13,5%) dan USD 309,41 juta (7,3 persen) terhadap total ekspor produk perikanan Indonesia. Bahkan peningkatan terbesar terlihat pada ekspor ke Uni Eropa yang tumbuh 23,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Ini menunjukkan potensi besar bagi pasar Eropa yang dapat terus dimaksimalkan oleh pelaku usaha perikanan Indonesia," jelas Budi.

Adapun produk perikanan utama pada periode ini terdiri dari beberapa komoditas unggulan seperti udang yang menjadi komoditas ekspor terbesar dengan nilai mencapai USD 1,18 miliar atau 28,1 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia. Selain itu, komoditas lain seperti Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dan Cumi-Sotong-Gurita (CSG) mengalami peningkatan signifikan, masing-masing tumbuh 7,9 persen dan 24,7 persen. 

Kemudian peningkatan sebesar 40,4 persen pada ekspor Rajungan-Kepiting juga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan. 

"Peningkatan ekspor CSG terutama didorong oleh permintaan yang kuat dari Tiongkok dan ASEAN," katanya. 

Di saat yang sama, impor Indonesia mencatatkan penurunan yang signifikan hingga 26,2 persen hingga September 2024. Angka tersebut mencapai USD 366,98 juta dengan volume sebesar 212,49 ribu ton. 

"Penurunan impor ini menjadi sinyal baik bagi surplus neraca perdagangan perikanan kita," tutur Budi.

Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana mengatakan negara asal impor terbesar adalah Tiongkok dengan nilai mencapai USD 64,96 juta atau 17,7 persen dari total impor perikanan. Angka tersebut menurun 42,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Dia mengatakan penurunan terbesar terjadi pada impor Makarel dan Rajungan-Kepiting, yang masing-masing turun lebih dari 50 persen.

"Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan ekspor produk perikanan melalui berbagai strategi," ujar Erwin. 

Erwin menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas akses pasar-pasar tradisional seperti Uni Eropa dan Jepang, serta membuka pasar baru di kawasan non-tradisional seperti Afrika Utara dan Asia Selatan. Selain itu, promosi produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas, dengan partisipasi dalam pameran skala global seperti Japan International Seafood & Technology Expo dan Trade Expo Indonesia.

Dikatakannya, pemerintah juga akan fokus menjaga keberlanjutan produk perikanan melalui hilirisasi, sehingga nilai tambah produk perikanan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Erwin berharap sejumlah langkah tersebut dapat terus meningkatkan daya saing produk perikanan nasional. "Dengan upaya-upaya ini, diharapkan ekspor produk perikanan Indonesia dapat terus meningkat di masa mendatang," tutupnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan hilirisasi produk perikanan masih akan terus ditingkatkan pemerintah. Untuk mendukung geliat hilirisasi ini, KKP meningkatkan kualitas pengelolaan di sektor hulu, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan melalui program-program berbasis ekonomi biru. (*)

Minggu, 27 Oktober 2024

Rencana Prabowo Hapus Utang Kredit Macet 6 Juta Petani, Nelayan Dan UMKM


GHSNEWS.ID | JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres) diapresiasi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie mengaku siap membantu pemerintah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Utang UMKM.

“Tugas utama Kadin adalah memfasilitasi bantuan dari sisi legal dan akses perbankan agar proses penyelesaian utang UMKM di perbankan dapat berjalan lancar," kata Anindya melalui siaran persnya, Minggu, 27 Oktober 2024.

Anindya mengatakan, kebijakan itu adalah bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM.

Kata Anindya, penghapusan kredit macet itu tentu akan menggerakkan ekonomi nasional.

“Sudah lama mereka itu tidak mendapatkan kredit bank, dan umumnya dari bank BUMN," kata Anindya.

Akibatnya, lanjut Anindya, banyak petani yang terjebak dan terbelit utang pinjaman online (pinjol) yang terus menggulung mereka.

"Dengan hapus tagih itu mereka menjadi bankable, bisa kembali mendapatkan kredit bank,” kata Anindya.

Kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Namun implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. "Peraturan pelaksanaan itu adalah Perpres," kata Anindya. (JPNN)

© Copyright 2018 GHSNEWS.ID | AKURAT, TAJAM DAN TERPERCAYA | All Right Reserved