Dari Atas Lereng-Lereng, Yuuk Intip Program Ketahanan Pangan di Daerah Penugasan

GHSNEWS.ID | PUNCAK — Dalam hal mendukung program pemeritah Satgas Yonif 715/Mfl giatkan program ketahanan pangan di daerah penugasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan nasional terutama di wilayah Puncak Jaya Papua, Minggu (30/03/2025).

Kegiatan program ketahanan pangan yang dilaksanakan Satgas Yonif 715/Mtl Pos Kulirik meliputi penanaman Cabe, jagung, dan sayuran di lahan yang telah disiapkan oleh masyarakat setempat. 

Selain itu, Satgas Yonif 715/Mtl juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara penanaman, perawatan, dan pemanenan yang baik.

Danpos Kulirik Kpt inf Apriadi Muslim mengatakan bahwa kegiatan program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan di daerah penugasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya

Kegiatan program ketahanan pangan yang dilakukan ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, terutama Mama Rizki mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas Yonif 715 dan berharap bahwa kegiatan ini dapat berlanjut di masa yang akan datang.

"Wa wa wa tong sangat terimakasih untuk bantuan yang dikase anak-anak Pos, ini sangat membantu tong disini untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kulirik," ucapnya. (*)

600 Hektar Aset Lanud Sultan Hasanuddin Disiapkan Untuk Ketahanan Pangan

GHSNEWS.ID | MAKASSAR — Guna mendukung program pemerintah dibidang ketahanan pangan nasional, Lanud Sultan Hasanuddin menyiapkan lahan sekitar  600 hektar  yang terletak di Detasemen TNI AU  Pinrang, untuk dikelola sebagai kawasan pertanian produktif. 

Hal tersebut disampaikan Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han saat meninjau lokasi Detasemen TNI AU Pinrang yang akan dijadikan pusat ketahanan pangan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut Danlanud Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa penyediaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

"Program ini merupakan wujud nyata kontribusi TNI Angkatan Udara khususnya Lanud Sultan Hasanuddin dalam mendukung penuh program pemerintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan serta menjaga stabilitas pangan nasional untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto menambahkan bahwa lahan TNI AU di Kabupaten Pinrang ini akan dimanfaatkan untuk pertanian terpadu, yang nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, petani lokal, Pemda, serta instansi terkait dan swasta. 

"Tanaman yang akan ditanam utamanya adalah tanaman hortikultura, sesuai dengan karakteristik tanah serta akan didalami lebih lanjut kemungkinan tanaman lainnya seperti padi, jagung dan sebagainya. Diharapkan ke depan, hasil dari pemanfaatan lahan ini dapat mendukung kebutuhan pangan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Pinrang, H. Andi Irwan Hamid, S.Sos., menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di lahan milik TNI AU di Pinrang ini mayoritas sebagai petani hortikultura. 

“Ketahanan pangan adalah program strategis yang harus kita sukseskan bersama. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI AU, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Pinrang,” ucapnya.

Kegiatan peninjauan lahan diakhiri dengan pemberian bantuan sembako yang diserahkan secara langsung oleh Danlanud Sultan Hasanuddin kepada perwakilan masyarakat yang tinggal disekitar Detasemen TNI AU Pinrang. Pembagian ratusan paket Sembako yang dikemas dalam Bakti Sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AU. (*)

Pupuk Indonesia Kucurkan Investasi Rp 116 Triliun Tingkatkan Kapasitas Produksi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal melakukan investasi sebesar Rp 116 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan megaproyek pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

“Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru, yaitu mega proyek kami di Fakfak, Papua Barat dan itu insya Allah akan menambah kapasitas produksi kami,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Rahmad mengatakan penambahan kapasitas produksi ini merupakan langkah penting untuk bisa memastikan ketersediaan pupuk yang amat dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan. Menurut dia, pencapaian swasembada pangan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi industri pupuk di negara tersebut.

Indonesia, kata dia, merupakan salah satu contoh nyata sebuah negara yang pernah mencapai swasembada pangan karena fokus mengembangkan industri pupuknya.

Rahmad bercerita Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pertama kali pada tahun 1984. Pencapaian itu, kata dia, tak terlepas dari pembangunan industri pupuk yang pertama kali dimulai tahun 1959 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) hingga pembangunan PT Pabrik Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982.

“Di tahun 1984 Indonesia itu mencapai swasembada beras dimulai dengan gerakan pembangunan industri pupuk tahun 1959 di Pusri. Sejak 1982 sampai sekarang belum ada pembangunan kawasan baru, padahal di tahun 2045, penduduk Indonesia akan tumbuh menjadi 324 juta jiwa, itu artinya kebutuhan beras nasional akan mencapai 37 ton atau naik 6 juta ton,” ujar Rahmad.

Dirinya menekankan bahwa peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian sangatlah vital. Pupuk berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan akan sangat sulit tercapai tanpa ketersediaan pupuk yang cukup.

"Jadi super signifikan. Oleh karena itu, kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu, salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk," terangnya.

Selain memastikan kapasitas produksi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia juga mendukung swasembada pangan dengan memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani. Keterjangkauan pupuk, kata dia, salah satunya dilakukan dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang andal dan akuntabel.

Untuk mencapai hal itu, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi kios melalui i-Pubers yang memudahkan penebusan dengan KTP, serta pengawasan secara real-time melalui command center untuk penyaluran tepat sasaran.

“Jadi kami sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kios yang mencapai 27 ribu lebih, dengan digitalisasi kami sudah bisa melihat setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya ada CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya, ada GPS sampai ke kios,” kata dia.

sumber : Antara

Satgas Pamtas Bersama Warga Desa Duyan Panen Padi Gunung Di Perbatasan

GHSNEWS.ID | NUNUKAN — Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Lumbis bersama warga Desa Duyan Kec Lumbis Hulu Kab Nunukan melaksanakan panen padi gunung secara gotong royong di Sentra Ketahanan Pangan desa binaan Pos Lumbis. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat serta mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, menyampaikan bahwa panen bersama ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad untuk membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan hasil pertanian.

"Kami ingin menunjukkan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga perbatasan, tetapi juga hadir untuk membantu dan membangun kemandirian masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian," katanya, dalam keterangan rilisnya, yang diterima redaksi, hari ini.

Masyarakat Desa Duyan menyambut baik inisiatif ini. Bapak Amri, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas Pamtas yang telah mendampingi petani sejak tahap penanaman hingga panen.

"Kami sangat terbantu dengan pendampingan dari TNI. Selain meningkatkan hasil panen, kami juga mendapatkan wawasan baru tentang teknik pertanian yang lebih efektif," ujarnya. (*).

Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan tata ruang daerah. 

Dalam diskusi bersama para pakar di RDPU BULD DPD RI, Mirah menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Menurut Senator Mirah, salah satu tantangan utama dalam tata ruang daerah adalah bagaimana kebijakan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring tanpa saling mengorbankan. Ia mencontohkan kasus di NTB, di mana sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, berkembang pesat, tetapi sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

"Kami melihat adanya dorongan besar dalam ketahanan pangan melalui diversifikasi pertanian, tetapi banyak lahan jagung ditanam di kawasan pegunungan, yang pada akhirnya menyebabkan erosi, banjir bandang, dan longsor. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keseimbangan dalam tata ruang dapat berujung pada bencana lingkungan," ujar Mirah.

Senator Mirah menyoroti bagaimana dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali tidak diketahui atau diakses oleh masyarakat luas. Padahal, menurutnya, partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi tata ruang sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan selaras dengan aspek keberlanjutan.

Senator Mirah menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan dan implementasi dokumen tata ruang. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap dokumen perencanaan tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk ikut serta dalam pengawasan maupun memberikan masukan yang konstruktif.

"Bagaimana kita bisa meminta masyarakat berpartisipasi jika mereka bahkan tidak tahu di mana harus mengakses dokumen RTRW? Partisipasi publik yang kita harapkan tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan pengawasannya. Kita harus memastikan bahwa publik tetap bisa bersuara dalam menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar diterapkan sesuai dengan perencanaan awal," jelasnya.

Mirah meminta adanya mekanisme yang lebih transparan dan inklusif dalam penyusunan kebijakan tata ruang daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi tata ruang serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Senator Mirah mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga meminta para pakar dan akademisi untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

"Kami ingin mendapatkan masukan konkret dari para pakar tentang bagaimana kita dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah. Bagaimana kita dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih efektif? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan tata ruang ini benar-benar diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada?" ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat berdampak jangka panjang bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Senator Mirah menegaskan bahwa isu tata ruang bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang.

"Jika kita ingin membangun daerah yang maju, maka kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat," pungkasnya.(*)

Ancaman Alih Fungsi Lahan di Pulau Sumbawa Dapat Sorotan Senator Mirah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid meminta pemerintah setempat untuk memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Pulau Sumbawa, yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan. 

Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatnya luas lahan kritis, yang jika tidak segera ditangani, dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Menurut laporan terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, kawasan hutan di Pulau Sumbawa mengalami invasi monokultur jagung yang semakin luas. Alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan jagung ini mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan NTB terus terdegradasi. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan memastikan keberlanjutan lingkungan," tegas Senator Mirah.

Senator Mirah menyambut baik inisiatif DLHK NTB yang telah meluncurkan program "Satu Resort Satu Demplot Agroforestry" sebagai langkah mitigasi terhadap krisis ekosistem. Program ini bertujuan untuk menciptakan model agroforestri yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pertanian dan konservasi hutan.

"Program ini harus mendapatkan dukungan penuh, tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pemerintah pusat dan masyarakat. Model agroforestri harus diperkenalkan secara masif agar masyarakat memahami pentingnya keberlanjutan ekosistem hutan," kata Mirah.

Selain itu, Pemprov NTB juga berencana menggandeng berbagai pihak, termasuk Dandrem, Korem, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, dalam melaksanakan program "Satu Desa Satu Demplot Agroforestry." Program ini akan dimulai di 30 desa di Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan.

"Dengan memberikan solusi ekonomi yang berbasis pada kelestarian lingkungan, kita bisa memastikan bahwa masyarakat sekitar hutan tidak hanya menjadi pelaku konservasi, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari keberlanjutan hutan," ujar Mirah.

Senator Mirah juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi dalam pengelolaan hutan di NTB. Ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi alih fungsi lahan serta menegakkan hukum bagi pelanggar aturan lingkungan.

Sebagai langkah konkret, Senator Mirah meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang sudah ada benar-benar diterapkan dengan efektif.

"Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang mengatur perlindungan hutan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan serius di lapangan. Pemerintah daerah harus lebih tegas dalam mengawasi alih fungsi lahan dan memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar," tutupnya.(*)

Jual Pupuk Di Atas HET Dapat Dikenai Ancaman Pidana

GHSNEWS.ID | NTB — HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram untuk Urea, Rp2.300 per kilogram untuk NPK Phonska, Rp3.300 per kilogram untuk NPK untuk Kakao, dan Rp800 per kilogram untuk Pupuk Organik.

"Nah, jika ada pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dikenai ancaman pidana," demikian diutarakan Samuel Watimena SH, praktisi hukum kepada GHSNEWS.ID pada Senin (27/1).

Menurutnya, pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.

"Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar," tegasnya.

Hal itu dikemukakan oleh Samuel Watimena SH, menanggapi keluhan sejumlah petani dari berbagai daerah terkait harha pupuk.

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia akan mengambil tindakan terhadap kios atau distributor yang terbukti melanggar aturan. Untuk mengecek kuota pupuk bersubsidi, petani dapat melakukan pengecekan mandiri melalui portal aplikasi SIMPI. 

Sementara itu, saat musim tanam tiba, terutama di Kabupaten Lombok Timur, masalah pupuk selalu menjadi sorotan, baik itu soal kelangkaan hingga masalah penjualan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Plt Kepala Dinas Pertanian, Kasturi mengatakan, perlu kita tahu kenapa selama ini kedengarannya pengecer selalu menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, karena beberapa faktor, diantaranya, Pertama, kata Kasturi, kemungkinan petani dalam menebus pupuk bersubsidi alokasi yang di E-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga diminta untuk menambah dengan pupuk bersubsidi. 

"Sehingga terjadilah akumulasi harga," terangnya.

Kemudian yang kedua, kata dia, mungkin petani dalam melakukan penebusan diantarkan sampai tempat tujuan. Sehingga ada ongkos atau biaya tambahan yang dikenakan.

Menurutnya, pengawasan yang selama ini dilakukan pihaknya adalah tentu langsung turun ke lapangan atau ke pengecer bersama tim KP3 untuk memastikan bagaimana kondisi dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di tingkat pengecer.

“Apakah sesuai dengan regulasi atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak,” ujarnya, melalui keterangan tertulisnya, Senin 27 Januari 2025.

Apa bila tidak sesuai dengan regulasi, lanjutnya, tentu kami dari tim KP3 akan memberikan teguran dan bahkan akan memberikan rekomendasi pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (*)

Desa Lalang Bata Penghasil Komoditi Buah dan Tanaman Perkebunan

GHSNEWS.ID | SELAYAR — Dusun Pa'batteang merupakan salah satu kawasan perkampungan kecil yang berada dan terletak di sisi sebelah utara kota Benteng, Ibukota Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Kawasan perkampungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta penggarap tanah lahan perkebunan tersebut, terletak di wilayah administratif Pemerintahan Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki.

Struktur tanahnya yang dingin dan subur, menempatkan Dusun Pa'batteang sebagai salah satu basis wilayah pengembangan komoditi buah dan tanaman perkebunan.

Beragam jenis buah dan komoditi perkebunan dapat dijumpai di Dusun Pa'batteang, mulai dari kunyit putih, buah anonna (soursop graviola dan atau mulwa) sirsak, jeruk bali, kenari, pisang, kelapa, nangka, vanili, pepaya, sukun, dan berbagai jenis komoditi buah lainnya.

Selain komoditi buah dan perkebunan, Dusun Pa'batteang juga tercatat banyak memiliki asset lokasi wisata alam, sejarah, kearifan lokal budaya, serta kekayaan adat istiadat. (Andi Fadly Daeng Biritta)

Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.

Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.

"Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (08/01).

Oleh karena itu, kata Sultan, pihaknya sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.

"Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit", tegasnya.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan. Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.

"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia", terangnya.

Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.

"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya Pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap resiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional", imbuhnya.

Sebelumnya beberapa anggota senator mempertanyakan pernyataan menteri kehutanan RI Raja July Antony yang mewacanakan akan membuka lahan baru 20 juta hektar.

Meskipun kami sangat mendukung penuh program ketahanan pangan d energi presiden Prabowo tapi tetap memberi masukan d saran agar menteri kehutanan tetap menghitung ulang rencana pembukaan lahan 20 juta hektar, agar target tercapai tapi hutan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan. (*)

Mempersoalkan Alih Fungsi 20 Juta Hektar Hutan Untuk Swasembada Pangan dan Energi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Rencana Menteri Kehutanan untuk mengubah 20 juta hektar hutan menjadi lahan pertanian dan energi adalah kado mengkhawatirkan di awal tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Rencana kebijakan ini mengancam keberlanjutan lingkungan, merusak ekosistem yang sudah kritis, dan memarjinalisasi masyarakat adat dari wilayah nenek moyang mereka.

Visi ini tidak hanya mempercepat penggundulan hutan yang telah menjadi isu serius di Indonesia, tetapi juga menyingkirkan data empiris yang menunjukkan keadaan hutan yang semakin memburuk. Data Forest Watch Indonesia (2021) menunjukkan bahwa area hutan alami di Indonesia terus menurun: dari 106 juta hektar di tahun 2000 menjadi hanya 82 juta hektar pada 2017.

Deforestasi bukan sekadar angka, melainkan bahaya nyata bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dari hutan yang lestari. Banjir dan kekeringan yang salah satunya disebabkan deforestasi yang massif mengakibat jutaan orang menderita. 

Menurut data BNPB, sejak tahun 2000, banjir telah terjadi sebanyak 14.545 kali, berdampak pada 33,3 juta jiwa, mengakibatkan lebih dari 23 ribu orang meninggal, dan menyebabkan ribuan lainnya hilang. Di sisi lain, kekeringan telah memengaruhi 17,3 juta orang, termasuk petani yang kehilangan sumber penghidupan mereka. 

Berdasarkan survey BPS, jumlah petani gurem (petani yang memiliki tanah di bawah 0,5 hektar hingga tidak memiliki tanah) terus mengalami kenaikan dari 14 juta orang pada 2013 menjadi 16,89 juta jiwa pada 2023.

Ironisnya, penebangan hutan juga berlangsung di wilayah yang seharusnya dilestarikan. Sebanyak 31 taman nasional, 45 cagar alam, dan 26 suaka satwa dilaporkan telah mengalami deforestasi selama tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan kurangnya pengawasan dan ketidakseriusan pemerintah dalam merawat area konservasi.

Kebijakan ini terlihat lebih memprioritaskan kepentingan pengusaha besar dan investasi besar, tanpa melibatkan masyarakat lokal, petani dan Masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan kebijakan yang lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek ketimbang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan yang kontroversial ini menunjukkan ketidakpahaman Menteri Kehutanan mengenai isu-isu ilmiah dan ekologi yang mendasar. Sebagai seorang pemimpin, Menteri Kehutanan seharusnya dapat mengutamakan kepentingan lingkungan dan masyarakat di atas segalanya. Sayangnya, kebijakan ini menunjukkan hal yang berlawanan. Sudah sepantasnya kita menegur, dan mengutuk rencana Menteri Kehutanan dan meminta pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang berpotensi merusak masa depan lingkungan di Indonesia.

Wacana yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan tidak sesuai dengan semangat Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar terhadap perubahan iklim dan komitmen Presiden untuk melindungi hutan kita bagi generasi selanjutnya.

Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan wacana rencana alih fungsi 20 juta hektar hutan ini dan mengevaluasi kembali kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemerintah perlu berkomitmen untuk melindungi hutan di Indonesia, mengutamakan suara masyarakat adat dan lokal, dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak merusak lingkungan.

"Hutan merupakan masa depan kita, jangan korbankan demi keuntungan sekelompok elit kecil!" (*)

Cuaca Buruk Picu Harga Cabai Di Sejumlah Kota Naik

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Terhitung sejak awal tahun 2025 harga cabai kecil di sejumlah pasar tradisional Surabaya terus melonjak. Kenaikan harga ini bahkan melonjak tajam dibanding harga normal. 

Pedagang menyebut, bahwa kenaikan harga Cabe dipicu oleh cuaca buruk yang mengakibatkan hasil panen berkurang.

Seperti terpantau di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, misalnya, harga cabai kecil melonjak hingga lebih dari 100 persen. Saat ini cabai rawit dijual dengan harga Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram. 

"Padahal sebelumnya, harga cabai rawit hanya di kisaran Rp40 ribu per kilogram," kata Parni, seorang pedagang sembako di Pasuruan.

Menurutnya, kenaikan harga ini bertahap sudah terjadi beberapa minggu lalu. Namun untuk cabai kecil, baru tadi malam yang kemungkinan dipicu oleh cuaca buruk yang berdampak pada hasil panen petani.

Tak hanya cabai rawit, harga cabai besar juga ikut merangkak naik. Saat ini, cabai besar dijual dengan harga Rp55 ribu per kilogram, sebelumnya hanya Rp40 ribu per kilogram. 

Sementara di Riau, harga sembilan bahan pokok (Sembako) di sejumlah pasar tradisional juga terpantau merangkak naik, terutama untuk komoditas harga cabai merah.

Pada Senin (6/12/2025) harga cabai merah berada diangka Rp65 ribu/kg, hal ini diprediksi akibat kondisi cuaca dan terganggunya jalur transportasi dari daerah pemasok seperti Sumatera Barat (Sumbar) menuju Riau.

"Hari ini cabai masih berkisar Rp65 ribu/kg jika dibandingkan harga normal hanya berkisar Rp45 ribu/kg," ungkap Agus, pedagang di Pasar Pagi Arengka.

Kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat ini diprediksi akan terus terjadi seiring masukannya momen bulan Ramadhan 2025.

"Bisa jadi makin naik, apalagi tak lama lagi bulan Ramadhan. Jika kondisi pasokan barang dari Sumbar dan daerah lain terganggu dan permintaan meningkat maka kenaikan tak bisa terelakkan," imbuhnya. (via/jp)

Pola Pendistribusian Pupuk Di 35 kabupaten Jateng Diubah, Begini Kata Wamentan

GHSNEWS.ID | SEMARANG — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa para petani di Jateng yang ingin menebus pupuk bersubsidi tidak perlu menggunakan Kartu Tani, tetapi cukup dengan KTP.

"Jawa Tengah ini terkait pupuk sangat jadul sekali. Saya kira perlu satu keputusan yang mana di tahun 2025 ini Kartu Tani tidak diberlakukan lagi. Banyak daerah lain sudah tidak menggunakan Kartu Tani, tapi di Jateng masih tetap memakai,” kata Sudaryono, pada Kamis, (2/1)

Menurutnya, pendistribusian pupuk di 35 kabupaten kota di Jateng masih menggunakan Kartu Tani. Sementara daerah lain sudah meninggalkan sistem tersebut. 

Dia menyarankan agar skema tersebut juga dihentikan di Jateng.

Menurutnya, penghapusan Kartu Tani sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Sebagai gantinya, petani cukup menggunakan KTP untuk membeli pupuk.

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan penyederhanaan tata kelola pendistribusiannya.

Sudaryono juga menyoroti rendahnya tingkat penebusan pupuk di Jateng pada 2024 yang hanya mencapai 72 persen. Masalah ini dianggap berkaitan dengan rumitnya sistem pendataan penerima pupuk.

“Data penerima pupuk seperti nama, alamat, kelompok tani, dan lainnya baru bisa diserahkan oleh Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia paling cepat bulan April. Proses yang berjenjang ini membuat kita kehilangan waktu dari Januari hingga April, sehingga pupuk tidak tersedia,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa empat bulan awal tahun sangat krusial bagi petani untuk mendapatkan pupuk. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian akan memastikan distribusi pupuk lebih lancar mulai 2025.

“Dengan penambahan kuota pupuk nasional menjadi 9,5 juta ton pada 2025, kios akan selalu tersedia dengan pupuk tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Senator Mirah Desak Solusi Konkret Atasi Alih Fungsi Lahan Pertanian

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keprihatinannya atas fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Dalam keterangannya, Mirah menyoroti bahwa sekitar 10.000 hektare lahan pertanian di NTB mengalami penyusutan setiap tahun, terutama akibat pembangunan perumahan. Data ini mencerminkan ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

“Dari total 270.000 hektare lahan produksi di NTB, penyusutan sebesar 10.000 hektare per tahun adalah angka yang signifikan. Masalah ini tidak hanya mengancam ketersediaan pangan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor agraris,” ujar Mirah.

Fenomena ini dipicu oleh tingginya permintaan akan perumahan yang didorong oleh backlog perumahan, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi di daerah perkotaan. Di sisi lain, pengembang properti menghadapi keterbatasan lahan strategis non-pertanian yang mahal. Akibatnya, mereka sering menjadikan lahan pertanian sebagai solusi alternatif.

“Permasalahan ini tidak hanya soal penyediaan perumahan. Kita juga harus memikirkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan nasional. Pengembangan kawasan pemukiman tidak boleh mengorbankan lahan pertanian yang strategis,” tambah Mirah.

Dalam upayanya mencari solusi, Anggota Komite II DPD RI ini mengusulkan beberapa pendekatan strategis, baik melalui kebijakan lokal maupun adopsi praktik terbaik internasional.

Mirah merekomendasikan pengembangan perumahan di area Brownfield atau lahan bekas industri, seperti yang diterapkan di Inggris. 

“Langkah ini memungkinkan regenerasi lahan yang sudah tidak produktif tanpa mengorbankan lahan pertanian,” jelasnya.

Selain itu, merujuk pada konsep cohousing di Denmark, Mirah menilai pendekatan ini relevan dengan budaya masyarakat NTB. Perumahan komunal horizontal memungkinkan pemanfaatan lahan yang efisien, sambil tetap mendukung interaksi sosial.

Untuk mencegah alih fungsi lahan, Mirah menekankan pentingnya insentif yang mendukung keberlanjutan lahan pertanian. 

“Pemerintah perlu menawarkan program insentif yang menarik, seperti sertifikasi lahan sawah, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung,” tambahnya.

Mirah juga mendorong penguatan regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Selain menetapkan lahan sawah dilindungi (LSD), pemerintah harus memberikan insentif yang tidak tumpang tindih dengan program lain dan benar-benar bermanfaat bagi petani.

“Budaya masyarakat NTB lebih condong pada hunian horizontal dengan pekarangan luas. Selain itu, daya beli masyarakat pedesaan yang sebagian besar berpenghasilan menengah ke bawah membuat rumah susun menjadi kurang terjangkau,” paparnya.

Melalui usulan strategis ini, Senator Mirah berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam menyusun kebijakan yang seimbang antara pengembangan perumahan dan pelestarian lahan pertanian.

“Kita perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga melindungi sumber daya yang menjadi fondasi keberlanjutan bangsa ini,” tutup Mirah.(*)

Khofifah Indar Parawansa: Saatnya Durian Musang King dan Black Thorn Hasil Jawa Timur Mendunia

GHSNEWS.ID | BLITAR — Durian Musang King dan Black Thorn hasil kebun Jawa Timur siap menggebrak pasar dunia. 

Pada tanggal 29-12-2024, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Terpilin jawa timur memperkenalkan hasil kebun durian premium Kepada calon investor dari Tiongkok, salah satu pasar terbesar durian. 

"Selama ini, mereka mengandalkan impor dari Malaysia, namun saya yakin, durian Jawa Timur tidak kalah bersaing dalam kualitas maupun rasa," kata khofifah, disitat dari laman IGnya.

Dalam IG @khofifah.ip, Bu Gubernur mengatakan, "Ini adalah awal dari upaya besar kita untuk mendukung pertanian berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka peluang ekspor baru," kata dia. 

Dengan kolaborasi yang baik, tulis Khofifah, saya yakin Jawa Timur tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi pemain utama di pasar durian premium dunia. Saatnya durian hasil Jawa Timur mendunia. 

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa, juga berkunjung ke Blitar untuk melihat kebun durian Jenis durian Musang King dan Black Thorn. Karena saat ini memiliki peluang pasar cukup besar, baik pasar domestik maupun ekspor yang sangat menjanjikan, khususnya untuk memenuhi permintaan pasar eksport seperti Tiongkok. 

Selain itu, kebutuhan domestik saat ini delapan puluh persen jenis durian tersebut masih import.

Untuk itulah Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung Republik Durian Farm yang diinisiasi mas Anna Luthfi dan team di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada Jumat (27/12/2024).

Dan Khofifah Indar Parawansa, berpesan pada petani millenial Jawa Timur yang dikenal inovativ dan kreatif, ayo gencarkan menembus pasar yang masih terbuka lebar khususnya bagi durian Musang King dan Black Thorn.(in/ces)

Berkat Satgas Indobatt XXIII-R, Warga Panen Raya Zaitun di Adchit Al Qusayr

GHSNEWS.ID | LEBANON — Pasca gencatan senjata di Lebanon Selatan dengan situasi dan kondisi yang belum kondusif Staf Cimic Indobatt XXIII-R tetap melaksanakan kegiatan untuk membantu masyarakat lokal melaksanakan panen raya kebun zaitun di Adchit Al Qusayr, belum lama ini.

Setelah sekian lama konflik di Lebanon Selatan membuat masyarakat tidak bisa melaksanakan panen dikarenakan situasi yang tidak aman.

Kasi Cimic Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. beserta anggota Cimic Indobatt XXIII-R membantu masyarakat untuk dapat melaksanakan panen tersebut setelah mendapatkan persetujuan keamanan dari Sector East.

"Kami dihubungi masyarakat untuk meminta ijin memanen kebun Zaitun miliknya, kemudian saya melaporkan kepada Dansatgas Kolonel Inf Ragung Ismail Akbar S.Sos,. M.I.Pol, untuk meminta ijin dan kemudian meminta clearence dari Sector East terkait keamanan kegiatan tersebut, dan alhamdulillah kegiatan panen tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan aman," ungkap Kasi Cimic.

Muhammad Naseer selaku pemilik perkebunan zaitun mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan Satgas Indobatt XXIII-R sehingga dapat memanen kebun Zaitun yang merupakan komoditi utama dan sumber penghasilannya selama ini.

"Saya sangat terima kasih atas bantuan serta dukungan Satgas Indobatt, karena selama konflik kami tidak bisa melaksanakan panen di kebun kami, dan akhirnya kami dan masyarakat lainnya dapat melaksanakan panen dengan aman", ungkapnya.

Personel Satgas Indobatt XXIII-R dan masyarakat setempat dapat melaksanakan panen raya zaitun dengan suasana gembira dan penuh keakraban serta aman. (**).

Banyak Desa Berstatus Hutan, Penrad ke Mendagri-Wamendagri: Malu Kita Lihat Kondisi Ini

GHS NEWS .ID | JAKARTA — Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, dalam rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Rabu, 10 Desember 2024, mengungkapkan kritik tajam terkait lemahnya implementasi otonomi daerah di Indonesia. 

Ia menyoroti bagaimana provinsi-provinsi kaya justru menjadi daerah yang paling bergantung pada keuangan dari pemerintah pusat.

"Data menunjukkan 10 provinsi terkaya di republik ini berada di posisi paling buncit dalam hal kemandirian fiskal. Artinya, ada masalah besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Minerba, misalnya, membuat hak-hak daerah tergerus karena pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya diambil alih oleh pusat," tegas Penrad.

Ia juga mengkritik kebijakan yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja, yang disebutnya memangkas kewenangan daerah dan memperkuat sentralisasi. 

"Pemerintah secara sistemik mendesain ketergantungan daerah dengan regulasi-regulasi yang ada. Harmonisasi undang-undang otonomi daerah dengan berbagai regulasi lain, termasuk UU No. 23 Tahun 2014," ujarnya.

Penrad juga menyoroti pentingnya mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Ia menyebut, jika penataan otonomi daerah dilakukan dengan baik dan daerah diberi kewenangan yang adil, maka DOB tidak akan menjadi beban bagi pemerintah pusat.

"Daerah-daerah yang mengajukan DOB banyak yang sebenarnya memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang baik, mereka bisa mandiri," tambahnya.

Ia menyampaikan itu mengacu pada audiensi yang dilakukan dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (FORKONAS PP DOB), Senin, 9 Desember 2024.

Penrad juga mengangkat isu status wilayah administrasi desa yang hingga kini masih berstatus kawasan hutan. 

Ia menyebut hampir 60 persen wilayah administratif di Indonesia berada di kawasan hutan, termasuk 33 ribu dari total 77 ribu desa di Indonesia.

"Desa-desa ini secara administrasi berada di bawah Kemendagri, tetapi status wilayahnya di bawah Kementerian Kehutanan. Ini menjadi persoalan besar karena banyak desa, termasuk kantor kepala desa, secara hukum masih dianggap berada di hutan. Bagaimana kita tidak malu dengan kondisi ini?" kritiknya.

"Ada desa-desa yang memiliki kantor kepala desa, pemukiman, dan fasilitas pemerintahan, tetapi secara hukum masih dianggap kawasan hutan. Ini memalukan bagi negara yang sudah merdeka puluhan tahun," ujarnya menambahkan.

Penrad mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan untuk segera berkoordinasi dan memetakan ulang wilayah administrasi desa agar status desa-desa ini dikeluarkan dari kawasan hutan dan diberi kepastian hukum.

Di akhir pernyataannya, Penrad menegaskan bahwa otonomi daerah di Indonesia masih berjalan setengah hati. 

Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat otonomi daerah melalui harmonisasi regulasi dan penguatan kewenangan daerah.

"Selama ketergantungan daerah terhadap pusat terus dipertahankan, cita-cita kemandirian daerah hanya akan menjadi wacana. Harmonisasi undang-undang dan penguatan hak daerah adalah kunci untuk membangun Indonesia yang lebih adil," pungkasnya.[*]

Yonarmed 12 Kostrad Gelar Penghijauan, Tanam 1.000 Bibit Pohon di Desa Beringin

GHSNEWS.ID | NGAWI — Dalam rangka mendukung program penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan, Yonarmed 12 Kostrad bersama warga masyarakat, instansi dan organisasi kemasyarakatan setempat melaksanakan kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon sukun di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.   

Komandan Yonarmed 12 Kostrad, Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Yonarmed 12 Kostrad untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita mendukung program pemerintah untuk menanam 100.000 pohon secara bertahap. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, kita berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih hijau, asri, dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujar Letkol Arm Dr. Erlan Wijatmoko.

Penanaman pohon ini juga diharapkan mampu mengurangi dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat ekonomi dan ekologi bagi masyarakat Desa Geneng. Dengan melibatkan berbagai pihak, kegiatan ini menjadi bukti kuatnya sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. 

BACA JUGA: Leny Siregar: Isu Kesehatan Menjadi Fokus Perhatian Masa Depan Indonesia

Kebun Ketahanan Pangan Korem 012/TU Menjadi Destinasi Edukatif Bagi Anak PAUD

GHSNEWS.ID | MEULABOH — Kebun Ketahanan Pangan Korem 012/TU menjadi destinasi edukatif bagi anak-anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kartika Gema Alpen yang beralamat di Kompleks Asrama Makorem 012/TU, Desa Ujung Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (13/11/2024).

Kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran luar ruang bagi anak-anak PAUD Kartika Gema Alpen. Dalam suasana yang menyenangkan, anak-anak diperkenalkan langsung dengan alam sekitar dan dunia pertanian. Mereka diajak memetik tanaman yang siap panen dari kebun yang dikelola oleh Kelompok Tani Makorem.

Kebun Ketahanan Pangan Makorem 012/TU merupakan hasil pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai instruksi pimpinan, guna mendukung ketahanan pangan nasional. 

Kebun ini memiliki berbagai komoditi pertanian dan perkebunan, seperti tanaman palawija, jagung, pisang, serta peternakan sapi, ayam, dan ikan, yang juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.

Dalam kunjungan ini, anak-anak PAUD berkesempatan untuk memanen tanaman terong, jagung, menjala ikan, dan memberi pakan sapi. Kegiatan langsung di lapangan ini membuat keceriaan tampak di wajah mereka, sekaligus memperkenalkan mereka pada lingkungan alam dan dunia pertanian sejak dini.

Kepala PAUD Kartika Gema Alpen, Ibu Hermalina Novita, S.Pd., mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kelompok Tani Kebun Ketahanan Pangan Makorem 012/TU atas pendampingannya dalam kegiatan ini. Beliau menyatakan bahwa ekspresi gembira dan semangat anak-anak menunjukkan betapa menyenangkannya pengalaman belajar di kebun tersebut.

"Kebun Ketahanan Pangan Makorem merupakan sarana edukatif yang sangat tepat untuk memperkenalkan dunia pertanian kepada anak-anak. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi mereka untuk terus belajar dan menghargai alam di sekitar kita," tutupnya. (pen/red)

Lembah Napu Areal Palawija Terbesar di Kabupaten Poso

GHSNEWS.ID | POSO — Lembah Napu merupakan salah satu sentra pertanian yang potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura guna menunjang ketersediaan pangan daerah dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkap oleh Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Mayjend (Purn) Sulaiman Agusto Hambuako saat memberikan orasi depan warga di kampanye tatap muka yang bertempat di Desa Dongi-dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, pada Sabtu (9/11/2024)

Sulaiman Agusto menjelaskan, provinsi sulteng memiliki sumber daya pertanian sangat memadai, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

“Jika kami terpilih pemerintah provinsi berkomitmen akan memberikan dukungan penuh kepada para petani, agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang yang ada seperti menyuplai langsung sayur atau hasil pertanian ke IKN,” ungkapnya.

Sulaiman Agusto mengaku, potensi sayur di lembah Napu begitu melimpah. Dengan kondisi tanah yang subur berbagai sayur bisa dapat didapatkan di daerah ini. Bahkan kata dia Napu sendiri menjadi areal perkebunan sayur-mayur dan palawija terbesar di Kabupaten Poso.

“Dari letak geografis, Napu berada di ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan laut (Mdpl) dengan tingkat kelembaban udara sekitar 42,9 hingga 64,8 persen.Wilayah Napu menjadi sentra komoditi hortikultura seperti sayur kubis, buncis, sawi, daun bawang, bawang merah, tomat, cabai, terong, kacang merah, kacang tanah dan kedelai dan termasuk kol,” katanya.

Lembah Napu sebagai salah satu penghasil sayuran terbesar di Sulteng, bukan berarti tidak ada keluhan yang dirasakan petani. Pada kampanye tatap muka tersebut, Barnabas salah satu warga misalnya mengaku bahwa, di daerah mereka yang menjadi kendala dalam mendukung produksi hasil pertanian mereka adalah sulitnya  mendapatkan pupuk bersubsidi. 

“Petani disini sangat terkendala dengan masalah pupuk subsidi Pak, Terkadang masyarakat terpaksa harus membeli Pupuk hingga ke Kota Palu dengan harga yang lumayan tinggi. Ada Pupuk bersubsidi, namun  penyalurannya tidak merata,” keluhnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Cawagub Sulteng bertagline Sangganipa Mayjend (Purn) Sulaiman Agusto Hambuako  mengatakan Salah satu program Sulteng Emas adalah mensejahterahkan Petani. Pasangan calon nomor tiga yang bertagline Sangganipa itu ingin memastikan ketersediaan pupuk di petani terpenuhi dan produktivitas hasil panen meningkat.

“Ketersediaan pupuk dari pemerintah pusat  yang dibagikan hanya dua kali dalam sekali panen, kita masih kurang dan butuh tambahan satu kali, sehingga hasil produktivitas hasil pertanian kita meningkat,” ujarnya.

Sulaiman Agusto mengatakan, ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah bisa lebih sejahtera jika sektor pertanian tumbuh dengan baik. Untuk menumbuhkan sektor pertanian, pemerintah harus memberikan dukungan. 

“hasil pertanian sayur mayur untuk ke IKN Kami bantu, jadi jualnya tidak melalui tengkulak lagi, jadi lewat Perusda yang kelola, pemerintah provinsi Pemprov Sulteng akan memberikan subsidi sehingga harganya tidak murah dan petani sejahtera,” tuturnya.(DhankZ)

Pembebasan Ratusan Hektar Lahan Perkebunan Pisang Di Brebes Dinilai Hanya Kamuflase

GHSNEWS.ID | BREBES — Sempat sebelumnya Kabupaten Brebes mencanangkan jadi kabupaten penghasil komoditas terbesar. Ratusan hektar di beberapa wilayahpun telah dijadikan lahan perkebunan pisang.

Namun belakangan di dapat informasi lahan perkebunan pisang yang sedianya disiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan itu sudah tidak lagi produktif. Dan telah diusulkan dan diajukan menjadi lahan industri atau zona merah oleh pemilik.

Sehingga salah satu tokoh masyarakat menilai pembebasan lahan untuk perkebunan pisang sebelumnya dinilai hanya kamuflase.

Hal itu disampaikan oleh Asrofi selalu tokoh masyarakat Kabupaten Brebes saat ditemui di kediamannya, Rabu 6 November 2024. Kepada media ini, Asrofi mengaku ikut terlibat pada awal pembebasan lahan tersebut. 

Di mana pada tahun 2021 lalu ia diminta tolong untuk membantu proses pembebasan lahan untuk akses masuk. 

Atas permintaan itu, ia pun menggelontorkan sejumlah uang untuk pembelian lahan akses masuk, lantaran pemilik tanah minta dibayarkan terlebih dulu.

"Bahkan sampai sekarang uang saya belum juga dikembalikan,"ucap Asrofi.

Ia menilai kalau proses dan mekanisme pembebasan ribuan hektar lahan pertanian di wilayah tersebut memang tidak ada masalah. 

Di mana pada tahap awal, pihak pembeli memberikan harga kepada pemilik lahan senilai Rp.12.000 sampai 15.000 per meter. Dan di tahap berikutnya, harga naik antara 15.000 sampai 20.000 per meter.

"Kalau proses pembebasan tidak ada masalah, untuk harga sendiri juga sudah sesuai karena disitu lahannya kurang produktif dan sulit air," terang dia. 

Namun belakangan ini, ia mulai curiga dengan adanya permohonan perubahan zona yang dilakukan oleh pemilik lahan melalui notarisnya.

Di mana dalam permohonannya itu, pihak pemilik menghendaki agar lahan tersebut masuk dalam zona industri pada revisi Perda Tata Ruang dan Wilayah tahun ini. 

"Saya tahu karena saya juga pemohon juga. Kebetulan saya punya lahan di Desa Pagejugan utara KPT yang sekarang masih zona hijau. Saya mohonkan juga agar bisa menjadi zona merah,"ucap Asrofi. 

Kembali ke lahan perkebunan pisang, Asrofi menilai kalau itu hanya kamuflase semata. Pasalnya, untuk membuka areal perkebunan pisang seharusnya dilakukan kajian mendalam terlebih dulu. 

Padahal semua sudah tahu, di wilayah tersebut merupakan daerah sulit air dan tidak produktif. Dan ujung-ujungnya, saat ini diusulkan menjadi lahan industri, dengan dalih lahannya tidak produktif untuk pertanian pisang. 

Terkait dengan dugaan adanya biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan untuk perubahan zona itu, Asrofi mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya.

"Untuk masalah biaya pastinya ada, tapi itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Itu bisa ditanyakan ke Inawati atau Heri Fitriansyah selaku ketua Pansus dan Pak Joko Gunawan sebagai Sekda saat itu,"tandas dia. 

Tapi pada dasarnya, lanjutnya, untuk proses pengurusan perubahan zona itu tidak ada biaya resmi yang harus dikeluarkan alias gratis.

Masyarakat atau pemilik lahan bisa mengajukan permohonan langsung ke Pemkab Brebes atau melalui legislatif. Setelah itu, nanti masuk pada pembahasan revisi Perda Tata Ruang dan Wilayah untuk periode lima tahunan. 

Dan sepengetahuan dirinya, saat ini proses pembahasan Perda RTRW sudah selesai dan telah diajukan ke provinsi dan pusat.

"Provinsi juga sudah selesai, dan pusat kalau tidak salah di akhir Agustus awal Septemberan tahun ini," ujar Asrofi. (ron)