Dari Atas Lereng-Lereng, Yuuk Intip Program Ketahanan Pangan di Daerah Penugasan

GHSNEWS.ID | PUNCAK — Dalam hal mendukung program pemeritah Satgas Yonif 715/Mfl giatkan program ketahanan pangan di daerah penugasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan nasional terutama di wilayah Puncak Jaya Papua, Minggu (30/03/2025).

Kegiatan program ketahanan pangan yang dilaksanakan Satgas Yonif 715/Mtl Pos Kulirik meliputi penanaman Cabe, jagung, dan sayuran di lahan yang telah disiapkan oleh masyarakat setempat. 

Selain itu, Satgas Yonif 715/Mtl juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang cara penanaman, perawatan, dan pemanenan yang baik.

Danpos Kulirik Kpt inf Apriadi Muslim mengatakan bahwa kegiatan program ketahanan pangan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk mendukung ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan di daerah penugasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya

Kegiatan program ketahanan pangan yang dilakukan ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, terutama Mama Rizki mengaku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Satgas Yonif 715 dan berharap bahwa kegiatan ini dapat berlanjut di masa yang akan datang.

"Wa wa wa tong sangat terimakasih untuk bantuan yang dikase anak-anak Pos, ini sangat membantu tong disini untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kulirik," ucapnya. (*)

600 Hektar Aset Lanud Sultan Hasanuddin Disiapkan Untuk Ketahanan Pangan

GHSNEWS.ID | MAKASSAR — Guna mendukung program pemerintah dibidang ketahanan pangan nasional, Lanud Sultan Hasanuddin menyiapkan lahan sekitar  600 hektar  yang terletak di Detasemen TNI AU  Pinrang, untuk dikelola sebagai kawasan pertanian produktif. 

Hal tersebut disampaikan Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han saat meninjau lokasi Detasemen TNI AU Pinrang yang akan dijadikan pusat ketahanan pangan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Rabu (26/3/2025).

Lebih lanjut Danlanud Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa penyediaan lahan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AU dalam membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. 

"Program ini merupakan wujud nyata kontribusi TNI Angkatan Udara khususnya Lanud Sultan Hasanuddin dalam mendukung penuh program pemerintah Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan serta menjaga stabilitas pangan nasional untuk kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto menambahkan bahwa lahan TNI AU di Kabupaten Pinrang ini akan dimanfaatkan untuk pertanian terpadu, yang nantinya akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, petani lokal, Pemda, serta instansi terkait dan swasta. 

"Tanaman yang akan ditanam utamanya adalah tanaman hortikultura, sesuai dengan karakteristik tanah serta akan didalami lebih lanjut kemungkinan tanaman lainnya seperti padi, jagung dan sebagainya. Diharapkan ke depan, hasil dari pemanfaatan lahan ini dapat mendukung kebutuhan pangan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Pinrang, H. Andi Irwan Hamid, S.Sos., menyampaikan bahwa masyarakat yang tinggal di lahan milik TNI AU di Pinrang ini mayoritas sebagai petani hortikultura. 

“Ketahanan pangan adalah program strategis yang harus kita sukseskan bersama. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI AU, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Pinrang,” ucapnya.

Kegiatan peninjauan lahan diakhiri dengan pemberian bantuan sembako yang diserahkan secara langsung oleh Danlanud Sultan Hasanuddin kepada perwakilan masyarakat yang tinggal disekitar Detasemen TNI AU Pinrang. Pembagian ratusan paket Sembako yang dikemas dalam Bakti Sosial tersebut merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI AU. (*)

Pupuk Indonesia Kucurkan Investasi Rp 116 Triliun Tingkatkan Kapasitas Produksi

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) bakal melakukan investasi sebesar Rp 116 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan megaproyek pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

“Sebagian dari dana investasi itu akan kami gunakan untuk membuka kawasan industri pupuk baru, yaitu mega proyek kami di Fakfak, Papua Barat dan itu insya Allah akan menambah kapasitas produksi kami,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Rahmad mengatakan penambahan kapasitas produksi ini merupakan langkah penting untuk bisa memastikan ketersediaan pupuk yang amat dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan. Menurut dia, pencapaian swasembada pangan suatu negara berkaitan erat dengan kondisi industri pupuk di negara tersebut.

Indonesia, kata dia, merupakan salah satu contoh nyata sebuah negara yang pernah mencapai swasembada pangan karena fokus mengembangkan industri pupuknya.

Rahmad bercerita Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pertama kali pada tahun 1984. Pencapaian itu, kata dia, tak terlepas dari pembangunan industri pupuk yang pertama kali dimulai tahun 1959 di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) hingga pembangunan PT Pabrik Iskandar Muda (PIM) di Aceh pada 1982.

“Di tahun 1984 Indonesia itu mencapai swasembada beras dimulai dengan gerakan pembangunan industri pupuk tahun 1959 di Pusri. Sejak 1982 sampai sekarang belum ada pembangunan kawasan baru, padahal di tahun 2045, penduduk Indonesia akan tumbuh menjadi 324 juta jiwa, itu artinya kebutuhan beras nasional akan mencapai 37 ton atau naik 6 juta ton,” ujar Rahmad.

Dirinya menekankan bahwa peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas pertanian sangatlah vital. Pupuk berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan akan sangat sulit tercapai tanpa ketersediaan pupuk yang cukup.

"Jadi super signifikan. Oleh karena itu, kunci dari meningkatkan produktivitas pertanian itu, salah satu yang utama adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk," terangnya.

Selain memastikan kapasitas produksi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia juga mendukung swasembada pangan dengan memastikan keterjangkauan pupuk bagi petani. Keterjangkauan pupuk, kata dia, salah satunya dilakukan dengan memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang andal dan akuntabel.

Untuk mencapai hal itu, Pupuk Indonesia telah melakukan digitalisasi kios melalui i-Pubers yang memudahkan penebusan dengan KTP, serta pengawasan secara real-time melalui command center untuk penyaluran tepat sasaran.

“Jadi kami sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh kios yang mencapai 27 ribu lebih, dengan digitalisasi kami sudah bisa melihat setiap ‘butir’ pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya ada CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya, ada GPS sampai ke kios,” kata dia.

sumber : Antara

Satgas Pamtas Bersama Warga Desa Duyan Panen Padi Gunung Di Perbatasan

GHSNEWS.ID | NUNUKAN — Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Pos Lumbis bersama warga Desa Duyan Kec Lumbis Hulu Kab Nunukan melaksanakan panen padi gunung secara gotong royong di Sentra Ketahanan Pangan desa binaan Pos Lumbis. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat serta mendukung ketahanan pangan di wilayah perbatasan.

Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Letkol Arm Gde Adhy Surya Mahendra, menyampaikan bahwa panen bersama ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial yang dilakukan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad untuk membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan hasil pertanian.

"Kami ingin menunjukkan bahwa TNI tidak hanya bertugas menjaga perbatasan, tetapi juga hadir untuk membantu dan membangun kemandirian masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian," katanya, dalam keterangan rilisnya, yang diterima redaksi, hari ini.

Masyarakat Desa Duyan menyambut baik inisiatif ini. Bapak Amri, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Satgas Pamtas yang telah mendampingi petani sejak tahap penanaman hingga panen.

"Kami sangat terbantu dengan pendampingan dari TNI. Selain meningkatkan hasil panen, kami juga mendapatkan wawasan baru tentang teknik pertanian yang lebih efektif," ujarnya. (*).

Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Tata Ruang Daerah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam perencanaan tata ruang daerah. 

Dalam diskusi bersama para pakar di RDPU BULD DPD RI, Mirah menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.

Menurut Senator Mirah, salah satu tantangan utama dalam tata ruang daerah adalah bagaimana kebijakan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring tanpa saling mengorbankan. Ia mencontohkan kasus di NTB, di mana sektor pertanian, khususnya komoditas jagung, berkembang pesat, tetapi sering kali tidak mempertimbangkan aspek lingkungan.

"Kami melihat adanya dorongan besar dalam ketahanan pangan melalui diversifikasi pertanian, tetapi banyak lahan jagung ditanam di kawasan pegunungan, yang pada akhirnya menyebabkan erosi, banjir bandang, dan longsor. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keseimbangan dalam tata ruang dapat berujung pada bencana lingkungan," ujar Mirah.

Senator Mirah menyoroti bagaimana dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering kali tidak diketahui atau diakses oleh masyarakat luas. Padahal, menurutnya, partisipasi publik dalam perencanaan dan implementasi tata ruang sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan selaras dengan aspek keberlanjutan.

Senator Mirah menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan dan implementasi dokumen tata ruang. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap dokumen perencanaan tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk ikut serta dalam pengawasan maupun memberikan masukan yang konstruktif.

"Bagaimana kita bisa meminta masyarakat berpartisipasi jika mereka bahkan tidak tahu di mana harus mengakses dokumen RTRW? Partisipasi publik yang kita harapkan tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan pengawasannya. Kita harus memastikan bahwa publik tetap bisa bersuara dalam menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar diterapkan sesuai dengan perencanaan awal," jelasnya.

Mirah meminta adanya mekanisme yang lebih transparan dan inklusif dalam penyusunan kebijakan tata ruang daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi tata ruang serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Senator Mirah mengajak pemerintah daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ia juga meminta para pakar dan akademisi untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

"Kami ingin mendapatkan masukan konkret dari para pakar tentang bagaimana kita dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah. Bagaimana kita dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih efektif? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan tata ruang ini benar-benar diterapkan sesuai dengan regulasi yang ada?" ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tata ruang yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat berdampak jangka panjang bagi masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. Oleh karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Senator Mirah menegaskan bahwa isu tata ruang bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang.

"Jika kita ingin membangun daerah yang maju, maka kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat," pungkasnya.(*)

Ancaman Alih Fungsi Lahan di Pulau Sumbawa Dapat Sorotan Senator Mirah

GHSNEWS.ID | NTB — Senator Mirah Midadan Fahmid meminta pemerintah setempat untuk memperketat pengawasan terhadap kondisi hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di Pulau Sumbawa, yang saat ini menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan. 

Fenomena ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem dan meningkatnya luas lahan kritis, yang jika tidak segera ditangani, dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Menurut laporan terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, kawasan hutan di Pulau Sumbawa mengalami invasi monokultur jagung yang semakin luas. Alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan jagung ini mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Kita tidak bisa membiarkan ekosistem hutan NTB terus terdegradasi. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan memastikan keberlanjutan lingkungan," tegas Senator Mirah.

Senator Mirah menyambut baik inisiatif DLHK NTB yang telah meluncurkan program "Satu Resort Satu Demplot Agroforestry" sebagai langkah mitigasi terhadap krisis ekosistem. Program ini bertujuan untuk menciptakan model agroforestri yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pertanian dan konservasi hutan.

"Program ini harus mendapatkan dukungan penuh, tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pemerintah pusat dan masyarakat. Model agroforestri harus diperkenalkan secara masif agar masyarakat memahami pentingnya keberlanjutan ekosistem hutan," kata Mirah.

Selain itu, Pemprov NTB juga berencana menggandeng berbagai pihak, termasuk Dandrem, Korem, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, dalam melaksanakan program "Satu Desa Satu Demplot Agroforestry." Program ini akan dimulai di 30 desa di Kabupaten Sumbawa sebagai langkah awal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan.

"Dengan memberikan solusi ekonomi yang berbasis pada kelestarian lingkungan, kita bisa memastikan bahwa masyarakat sekitar hutan tidak hanya menjadi pelaku konservasi, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari keberlanjutan hutan," ujar Mirah.

Senator Mirah juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi dalam pengelolaan hutan di NTB. Ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi alih fungsi lahan serta menegakkan hukum bagi pelanggar aturan lingkungan.

Sebagai langkah konkret, Senator Mirah meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang sudah ada benar-benar diterapkan dengan efektif.

"Kita perlu memastikan bahwa regulasi yang mengatur perlindungan hutan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga diimplementasikan dengan serius di lapangan. Pemerintah daerah harus lebih tegas dalam mengawasi alih fungsi lahan dan memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggar," tutupnya.(*)

Jual Pupuk Di Atas HET Dapat Dikenai Ancaman Pidana

GHSNEWS.ID | NTB — HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.250 per kilogram untuk Urea, Rp2.300 per kilogram untuk NPK Phonska, Rp3.300 per kilogram untuk NPK untuk Kakao, dan Rp800 per kilogram untuk Pupuk Organik.

"Nah, jika ada pupuk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat dikenai ancaman pidana," demikian diutarakan Samuel Watimena SH, praktisi hukum kepada GHSNEWS.ID pada Senin (27/1).

Menurutnya, pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.

"Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar," tegasnya.

Hal itu dikemukakan oleh Samuel Watimena SH, menanggapi keluhan sejumlah petani dari berbagai daerah terkait harha pupuk.

Ia menambahkan, Pupuk Indonesia akan mengambil tindakan terhadap kios atau distributor yang terbukti melanggar aturan. Untuk mengecek kuota pupuk bersubsidi, petani dapat melakukan pengecekan mandiri melalui portal aplikasi SIMPI. 

Sementara itu, saat musim tanam tiba, terutama di Kabupaten Lombok Timur, masalah pupuk selalu menjadi sorotan, baik itu soal kelangkaan hingga masalah penjualan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Plt Kepala Dinas Pertanian, Kasturi mengatakan, perlu kita tahu kenapa selama ini kedengarannya pengecer selalu menjual pupuk diatas harga eceran tertinggi (HET). Menurutnya, karena beberapa faktor, diantaranya, Pertama, kata Kasturi, kemungkinan petani dalam menebus pupuk bersubsidi alokasi yang di E-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga diminta untuk menambah dengan pupuk bersubsidi. 

"Sehingga terjadilah akumulasi harga," terangnya.

Kemudian yang kedua, kata dia, mungkin petani dalam melakukan penebusan diantarkan sampai tempat tujuan. Sehingga ada ongkos atau biaya tambahan yang dikenakan.

Menurutnya, pengawasan yang selama ini dilakukan pihaknya adalah tentu langsung turun ke lapangan atau ke pengecer bersama tim KP3 untuk memastikan bagaimana kondisi dan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di tingkat pengecer.

“Apakah sesuai dengan regulasi atau tidak, apakah tepat sasaran atau tidak,” ujarnya, melalui keterangan tertulisnya, Senin 27 Januari 2025.

Apa bila tidak sesuai dengan regulasi, lanjutnya, tentu kami dari tim KP3 akan memberikan teguran dan bahkan akan memberikan rekomendasi pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (*)

Desa Lalang Bata Penghasil Komoditi Buah dan Tanaman Perkebunan

GHSNEWS.ID | SELAYAR — Dusun Pa'batteang merupakan salah satu kawasan perkampungan kecil yang berada dan terletak di sisi sebelah utara kota Benteng, Ibukota Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Kawasan perkampungan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani serta penggarap tanah lahan perkebunan tersebut, terletak di wilayah administratif Pemerintahan Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki.

Struktur tanahnya yang dingin dan subur, menempatkan Dusun Pa'batteang sebagai salah satu basis wilayah pengembangan komoditi buah dan tanaman perkebunan.

Beragam jenis buah dan komoditi perkebunan dapat dijumpai di Dusun Pa'batteang, mulai dari kunyit putih, buah anonna (soursop graviola dan atau mulwa) sirsak, jeruk bali, kenari, pisang, kelapa, nangka, vanili, pepaya, sukun, dan berbagai jenis komoditi buah lainnya.

Selain komoditi buah dan perkebunan, Dusun Pa'batteang juga tercatat banyak memiliki asset lokasi wisata alam, sejarah, kearifan lokal budaya, serta kekayaan adat istiadat. (Andi Fadly Daeng Biritta)