Mirah Desak Badan Karantina Indonesia Memperketat Pengawasan PMK

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah NTB. 

Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap penyebaran PMK di beberapa wilayah Indonesia. Senator Mirah mendesak Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk terus memperketat pengawasan lalu lintas ternak sebagai langkah antisipatif.

Dalam pernyataannya, Senator Mirah menyampaikan apresiasi kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB yang telah meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternak, khususnya di dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas di Pulau Sumbawa. 

"Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa hewan ternak yang akan dikirim keluar NTB dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK," tegasnya.

Menurut Mirah, harus ada tindakan konkrit seperti pemeriksaan klinis, dan optimalisasi masa karantina. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi risiko penyebaran PMK.

Senator Mirah menekankan bahwa langkah-langkah pengawasan ini harus terus ditingkatkan mengingat PMK adalah penyakit menular strategis yang dapat mengancam perekonomian peternak. 

"Kesehatan ternak adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup peternak dan keberlanjutan industri peternakan di NTB. Oleh karena itu, pengawasan dari Karantina NTB harus benar-benar maksimal," ungkap Senator Mirah.

Senator Mirah juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh kepada Karantina NTB dalam bentuk sumber daya dan teknologi agar pengawasan bisa dilakukan lebih efektif. 

Dalam konteks yang lebih luas, Senator Mirah menekankan pentingnya edukasi kepada peternak mengenai bahaya PMK dan langkah-langkah pencegahannya. 

"Kita harus membangun kesadaran di kalangan peternak tentang pentingnya kesehatan ternak mereka. Ini bukan hanya untuk melindungi usaha mereka, tetapi juga untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat luas," ujar Senator Mirah.

Dengan meningkatnya pengawasan, Senator Mirah optimistis bahwa NTB bisa menjadi daerah yang bebas PMK. 

"Ini adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap produk ternak dari NTB. Dengan pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan bahwa ternak yang keluar dari NTB adalah ternak yang sehat dan layak jual," tutupnya. (*)

Babinsa Timika Komsos Bersama Pemilik Ternak Ayam Petelur

GHSNEWS.ID | TIMIKA — Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Babinsa Koramil 1710-02/Timika Sertu Rusdin Wali melaksanakan kegiatan Komsos (Komunikasi Sosial) bersama bapak Boby, salah satu pemilik ternak ayam petelur di wilayah binaannya, di Kampung Mawoaku Jaya, Distrik Wania, Selasa (14/1/2025).

Kegiatan Komsos ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara Babinsa dengan warga masyarakat, serta untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh para peternak ayam petelur.

Dalam kesempatan tersebut, Sertu Rusdin Wali berdialog dengan bapak Boby tentang berbagai hal terkait dengan usaha peternakan ayam petelur, seperti harga telur, harga pakan ternak, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam beternak ayam petelur.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menghimbau kepada peternak agar dapat menjaga khususnya kebersihan kandang ayamnya sehingga tidak menimbulkan bau busuk di sekitar kandang yang akan mengganggu lingkungan masyarakat setempat.

Sertu Rusdin Wali juga memberikan beberapa saran dan masukan kepada peternak agar dapat meningkatkan hasil panen telur dan keuntungan dari usaha peternakan ayam petelurnya.

Sementara itu bapak Boby selaku pemilik peternakan ayam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Babinsa mengenai beberapa kendala yang dihadapi saat ini agar bisa dibantu mencari solusinya seperti cuaca yang tidak menentu serta harga pakan dan vitamin yang selalu naik. (*)

Cegah PMK, Dinas Peternakan Sukabumi Perketat Pengawasan Ternak

GHSNEWS.ID | SUKABUMI — Sebagai langkah pencegahan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi melakukan vaksinasi terhadap ratusan hewan ternak jenis sapi. 

Vaksinasi ini diprioritaskan untuk sapi potong dan sapi perah yang berada di wilayah berisiko tinggi, guna memastikan keamanan ternak dan mencegah penyebaran penyakit yang sempat menjadi isu nasional.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, drh. Asep Kurniadi, menyampaikan bahwa vaksinasi saat ini difokuskan pada sentra-sentra pengembangan ternak di wilayah seperti Jampang Kulon, Surade, Sukaraja, Purabaya dan Nyalindung. 

Menurutnya, vaksinasi massal secara menyeluruh akan dimulai pada bulan Februari hingga Maret mendatang.

"Hari ini kami fokus di wilayah-wilayah berisiko tinggi seperti sentra pengembangan sapi potong di Jampang Kulon, sapi perah di Sukaraja, dan wilayah lainnya. Hingga saat ini sudah ada sekitar 900 ekor sapi yang divaksinasi dalam seminggu terakhir," kata drh. Asep, pada Jumat (10/01).

Ia menambahkan, vaksinasi dilakukan secara selektif. Sapi yang akan dipotong dalam waktu dekat tidak akan divaksinasi untuk menghemat dosis yang dapat digunakan pada ternak lain yang dipelihara lebih lama.

"Kalau untuk sapi yang mau dipotong dalam waktu dua atau tiga hari ke depan, tentu tidak perlu divaksin. Tapi, untuk ternak yang dipelihara dalam jangka panjang, wajib dilakukan vaksinasi," ujarnya.

Sukabumi Aman dari Wabah

Drh. Asep juga menegaskan, bahwa saat ini Kabupaten Sukabumi masih tergolong aman dari wabah PMK. Namun, pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak, terutama dari daerah yang menjadi zona merah wabah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Untuk mendatangkan sapi dari luar daerah, kami tekankan agar hanya membawa sapi yang sudah divaksin di tempat asalnya. Harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Selain itu, jika peternak menemukan tanda-tanda PMK, seperti mulut ternak mengeluarkan lendir atau ada lepuhan di kuku, segera laporkan ke kami untuk penanganan lebih lanjut," imbaunya.

Sebagai tambahan, Dinas Peternakan juga memperketat pengawasan kepada tengkulak dan peternak agar tidak sembarangan membawa sapi dari wilayah terdampak. Surveilans dilakukan untuk memastikan tidak ada sapi yang terinfeksi masuk ke Sukabumi.

Gejala dan Penanganan PMK

Drh. Asep menjelaskan gejala utama PMK pada sapi, antara lain keluarnya lendir dari mulut, lepuhan di rongga mulut, serta infeksi pada kuku. Jika ditemukan gejala tersebut, peternak diminta segera melapor agar dilakukan pengobatan dan isolasi ternak yang sakit.

"Kami harap semua peternak aktif melapor jika menemukan gejala ini. Dengan kerja sama yang baik, Sukabumi bisa tetap aman dari ancaman wabah PMK," pungkasnya. 

Vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada sapi merupakan upaya pencegahan penyebaran penyakit pada ternak. Vaksinasi ini dilakukan secara periodik untuk meningkatkan kekebalan tubuh sapi dan melindungi produktivitasnya. (R/Cking). 

Perpres Tunggu Ditandatangani Presiden Prabowo, Industri Pengolahan Susu Bergairah

GHSNEWS.ID | BOYOLALI — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperketat impor susu. Hal ini dikatakan Zulhas usai aksi demonstrasi yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah belum lama ini.

“Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang, baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar, Lampung Selatan, pada Jumat (15/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas menekankan industri yang boleh melakukan impor susu hanya yang telah menyerap susu hasil peternakan lokal. 

Zulhas mewanti-wanti agar tidak terjadi lagi seperti di Boyolali.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Pertanian telah mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi susu dari peternak lokal. 

Di mana peternak lokal merespon sangat baik atas rencana Perpres tersebut dan berharap dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo.

Bayu Aji Handayanto seorang Peternak Susu Sapi Lokal menyatakan apresiasinya atas langkah Zulkifli Hasan memperketat impor susu.

"Dilakukannya pengetatan impor saya kira menjadi angin segar untuk para peternak di desa-desa, ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada kami para peternak di desa," ungkap bayu.

Bayu turut melanjutkan bahwa hal ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada peternak sapi perah, untuk memprioritaskan industri susu lokal.

"Kami berharap pengetatan impor susu ini dapat segera direalisasikan, sebagai solusi jangka pendek sebelum Peraturan Presiden ditandatangani oleh Bapak Prabowo Subianto," Bayu mengakhiri.

Sebagai informasi, sebelumnya para peternak sapi perah menggelar demonstrasi dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (9/11/202). 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS).

Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali. Kemudian, para peternak sapi di Pasuruan juga membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.

Lindungi Peternak Lokal, DPD RI Desak Pemerintah Revisi Tarif Bea Masuk Susu Impor

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ahmad Nawardi, mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2009 tentang Tarif Bea Masuk atas Impor Produk Susu Tertentu dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Revisi ini, menurut Nawardi, sangat mendesak guna melindungi peternak susu lokal yang semakin tertekan oleh tingginya impor produk susu, terutama dari negara-negara mitra dagang seperti Selandia Baru dan Australia.

Menurut Nawardi, kebijakan tarif bea masuk produk susu impor yang hanya sebesar 5%, serta pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang membebaskan bea masuk untuk susu dari beberapa negara, telah menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan industri susu nasional. Oleh karena itu, Ketua Komite IV ini mendesak agar tarif bea masuk produk susu impor dinaikkan menjadi 20%.

“Pemerintah harus segera mengubah regulasi ini. Penyelesaian masalah peternak susu dalam negeri tidak cukup hanya dengan kebijakan jangka pendek seperti menghentikan impor dari lima pabrik pengolah susu. Kebijakan itu hanya mengatasi masalah sementara, tetapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu ketidakseimbangan regulasi impor,” ujar Nawardi, yang juga Ketua Komite IV DPD RI.

Nawardi menegaskan, pemerintah perlu tegas memihak peternak lokal dengan menerapkan kebijakan berbeda pada susu impor dan susu produksi dalam negeri, khususnya terkait PPN. Perlakuan yang sama pada tarif bea masuk antara susu impor dan lokal saat ini membuat peternak Indonesia semakin tersisih. 

Karena itu, revisi PMK Nomor 101 Tahun 2009 untuk menaikkan tarif bea masuk susu impor menjadi 20% dianggap sangat perlu agar produk lokal mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

“Pemerintah tidak boleh menyamakan perlakuan antara susu impor dan susu lokal. Produk susu dalam negeri harus diprioritaskan. Jika regulasi ini tidak segera diubah, industri susu dalam negeri akan semakin terpuruk dan ketergantungan terhadap impor akan semakin meningkat,” tambahnya. (*)

Pengembangan Sapi Perah di Napu Sebesar 250.000 Ekor Hasil Kerja Gubernur Sulteng

GHSNEWS.ID | POSO — Cawagub Sulteng Nomor urut 3 Mayjend (Purn) Sulaiman Agusto Hambuako mengatakan, pengembangan peternakan sapi perah sebesar 250.000 ekor di lahan seluas 6.648 merupakan hasil kerja nyata dari Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura.

Peternakan Sapi perah yang berada di Lembah Napu terletak di kawasan Lore Utara, Lore Timur dan Lore Piore, Kabupaten Poso.

“populasi sapi perah dipersiapkan di Napu sebesar 250.000 ekor, yang diproyeksikan akan menghasilkan 20-25 liter susu per ekor per hari atau setara dengan 1,8 juta liter susu per tahun, diperlukan lahan yang signifikan,  Ini menjadi mega farm terbesar di Indonesia," ujar Sulaiman Agusto saat melakukan kampanye terbatas di Desa Wuasa,Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso,Sabtu, (9/11/2024)

Sulaiman Agusto menjelaskan, Dengan skala sebesar ini, investasi 250.000 ekor sapi pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja, meskipun menggunakan mekanisasi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memberikan susu segar berkualitas tinggi bagi masyarakat.

“Bapak menteri pertanian sudah mengunjungi lembah Napu dan sangat cocok untuk peternakan sapi perah. Upaya pengembangan peternakan di Lembah Napu akan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Lanjut menjelaskan, Lembah Napu berada pada ketinggian 1.300-1.400 meter di atas permukaan laut dengan suhu antara 11-26 derajat celcius, menjadikannya lokasi ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah.

Diakhir orasinya Sulaiman Agusto berharap tentu menjadi hal yang sangat baik dan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Poso. Muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menyerap tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan.(D)

Lestarikan Lingkungan, Panglima TNI Tanam Pohon dan Tebar Benih Ikan

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem di area  Mabes TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama satuan jajaran di lingkungan Mabes TNI melaksanakan kegiatan jalan santai, menanam pohon serta menebar benih ikan di sekitar Danau Tirta Asri, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat (8/11/2024).

Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai mengelilingi Danau Tirta Asri yang dilanjutkan dengan penanaman pohon Jagung dan pohon Tabebuya Ungu sebagai langkah nyata TNI ketahanan pangan dan  menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem sekitar dalam menjaga kelestarian alam.

Selain kegiatan penghijauan, Panglima TNI juga memberi makan ikan dan penebaran benih ikan Lele yang bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati yang diharapkan dapat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberi manfaat ekologis bagi area sekitar.

Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan  memancing bersama para anggota di Danau Tirta Asri. Kegiatan ini selain sebagai sarana rekreasi, juga untuk mempererat hubungan antar anggota dalam suasana yang akrab dan gembira. (*)

Permintaan Pasar Tinggi, Peternak Ayam Petelur Di Mimika Butuh Dukungan Usaha

GHSNEWS.ID | TIMIKA — Dalam rangka menjaga hubungan kekeluargaan dengan masyarakat dan memantau perkembangan situasi secara berkala, Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya pada hari Sabtu (02/11/2024) melaksanakan Komsos dengan peternak lokal di wilayah binaan. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kp. Mware, Distrik Mimika Timur, Kab. Mimika yang dipimpin oleh Pelda Puryanto.

Pada kesempatan ini, Babinsa melaksanakan Komsos dengan Kepala Kampung Mware, Bapak Benyamin Kaukayahe yang merupakan pemimpin kelompok ternak di Kp. Mware.  

Dalam Komsos kali ini Babinsa berbincang-bincang mengenai kondisi kelompok ternak dan perkembangan ternak yang saat ini terus diusahakan.

Bapak Benyamin menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mengembangkan peternakan ayam petelur karena tingkat permintaan pasar sangat tinggi dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat. 

Bapak Benyamin pun menyampaikan bahwa untuk membangun peternakan ini digunakan dana kampung yang memang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Babinsa pun mengapresiasi langkah Bapak Benyamin yang sudah menjadi pemimpin dan pelopor dalam menciptakan perubahan di kampungnya. Babinsa pun melihat langsung kondisi ternak di kandang dan mengingatkan agar secara berkala membersihkan kandang.(*)