Bulan Ramadhan, Momen Pemerintah Untuk Menggerakkan UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Setiap bulan Ramadhan selalu menjadi momen bagi UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) meningkatkan produktivitasnya. 

"Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, mereka juga biasanya mengupayakan lahirnya produk-produk baru yang lebih bagus dan kreatif," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya kepada wartawan, pada Minggu (2/3).

Para pebisnis UMKM dan ekraf, kata dia, selalu mengandalkan bulan Ramadhan, karena pada momen ini mereka selalu berharap dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan bulan lainnya.

"Itu sejalan dengan meningkatnya minat dan keinginan belanja masyarakat," jelasnya.

Seiring dengan momen tersebut, Ia meminta pemerintah untuk mendukung jalannya ekonomi masyarakat dengan menggerakkan UMKM dan ekonomi kreatif tersebut.

Menurutnya, sudah sewajarnya pemerintah membantu pebisnis UMKM dan ekraf dalam menjual produknya.

Ia pun menyebutkan, pemerintah dapat mendirikan bazar-bazar di tempat strategis di masing-masing kota. (*)

Bulog Turun Langsung Ke Petani, Serap Gabah Kering dengan Harga Rp 6.500/Kg

GHSNEWS.ID | PEMALANG — Kodim 0711/Pemalang bersama BULOG turun langsung ke petani untuk sosialisasikan dan menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per Kilogram (Kg) di Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya, desa Saradan, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang, seluas 2 Ha. 

Menurut Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int, Kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memenuhi stok cadangan beras Nasional,  Senin (17/2/25).

 

Kegiatan tersebut dihadiri LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK,  Pasiter Kodim 0711/Pemalang Kapten Arm Eko Budiharjo,  Danramil 01/Pemalang Kapten Inf Supardi, SH.,  Sekdis Pertanian Pemalang Ahmad Helmi, SP.,  Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Pemalang Imam Mukarto, SP., Kades Saradan Kuswadyono, Babinsa desa Saradan Serma Sunaryo, Ketua Poktan Mekar Jaya Sukram, Kadus desa Saradan Sarnoi dan anggota Poktan Mekar Jaya.

 

Dalam kesempatan itu, LO Bulog wilayah Pemalang Brebes Solo Kolonel (Purn) Bambang BK, menyampaikan, Bulog bekerja sama dengan TNI untuk memantau hasil panen padi dari petani. 

Bulog juga memastikan hasil panen GKP diserap dengan harga Rp 6.500 per kg. 

"Jadi BULOG itu any quality Gabah Kering Panen (GKP) akan kita serap dengan harga Rp, 6.500 per kilo. Jadi kami dibantu dengan teman-teman kodim dan babinsa memastikan itu ke petani," kata Bambang BK.

 

Bambang juga mengatakan, sosialisasi seperti ini perlu digemakan terus, agar petani mengetahui. Termasuk, jangan sampai masih ada pengijon-pengijon atau tengkulak  yang memanfaatkan harga dengan mengurangi margin petani.

 

Sementara Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Muhammad Arif, S. Hub. Int  mengatakan, sebagai TNI siap mendukung apa yang diperintahkan Presiden RI  Prabowo Subianto agar ketahanan pangan bisa segera terwujud. 

"Kodim ada babinsa-babinsa jadi mereka selalu mendampingi petani atau poktan-poktan mulai dari pengolahan lahan hingga sampai panen," pungkasnya. (Himawan)

Melalui BUMDes, Pemerintah Didorong Perbanyak Koperasi Di Desa

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mendorong pemerintah mengembangkan industri perkoperasian Indonesia dengan manajemen yang modern dengan pendekatan digital.

Sultan mengatakan, Koperasi adalah Soko guru perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang penting untuk dikembangan. Terutama mengembangkan lebih banyak koperasi produksi di setiap daerah bahkan desa.

"Kami mendorong pemerintah memperbanyak koperasi produksi di tingkat desa melalui BUMDes. Koperasi produksi dapat menjadi pendukung utama program-program andalan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis hingga program transmigrasi," ujar Sultan kepada awak media di Hotel Sultan Jakarta, pada Jum'at (27/12).

Menurutnya, koperasi produksi perlu dibangun bersama oleh beberapa kementerian dan lembaga teknis, bukan hanya kementerian koperasi. Agar koperasi dapat tumbuh sebagai mesin ekonomis di sektor pertanian, periksa dan UMKM di daerah.

"Agar lebih efektif, koperasi harus dikembangkan secara gotong royong lintas sektor, naik kementerian pertanian, perikanan, kondisi dan tentunya kementerian koperasi dan UMKM", tegasnya.

Selain itu, lanjut ketua HIPMI Bengkulu itu, pemerintah juga perlu mendorong Peningkatan kapasitas manajerial koperasi dengan melibatkan talenta-talenta muda dan pendekatan digitalisasi. 

Sultan mencontohkan, di beberapa negara maju seperti New Zealand, koperasi produksi memiliki valuasi bisnis yang justru lebih unggul daripada korporasi bisnis lainnya. 

"Di Indonesia, kita sudah memiliki percontohan koperasi produksi di beberapa daerah. Di Jawa Barat misalnya ada koperasi susu sapi yang sudah cukup baik. Ke depan kita perlu kembangkan koperasi produksi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi", terangnya.

Selain itu, Ketua DPD RI ke-6 itu berharap Musyawarah nasional dewan koperasi Indonesia kali ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan gagasan dan Inovasi dalam pengembangan koperasi Indonesia yang maju, produktif dan modern. (*)

Peluncuran Program Persit Bisa Diramaikan Oleh Bazar UMKM

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrad, Ibu Ririx Hasan selaku ketua panitia, menghadiri peluncuran program Persit Bisa yang digelar oleh Persit Kartika Chandra Kirana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).

Acara ini juga diramaikan oleh bazar Usaha Kecil Menengah (UMKM) anggota Persit serta peragaan busana karya istri prajurit TNI AD. Program Persit Bisa bertujuan untuk memberdayakan kreativitas istri prajurit di seluruh Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Uli Simanjuntak.

"Persit Bisa adalah bentuk apresiasi kepada para Ibu Persit atas karya dan kontribusi mereka. Banyak dari mereka memiliki talenta luar biasa yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan komunitas di sekitar mereka," ujar istri Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Mengusung semangat "Rame Ing Gawe," program ini diharapkan mampu memperkuat peran Persit dalam mendukung tugas negara serta meningkatkan keterampilan anggotanya. Uli juga menekankan pentingnya menghormati kontribusi para pendahulu organisasi dalam perjalanan panjang Persit.

Peluncuran program ini juga bertepatan dengan peresmian kembali Balai Kartini yang selesai direnovasi. Gedung yang memiliki nilai sejarah ini pertama kali diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto pada 3 April 1980. 

Renovasi tersebut dilakukan secara gotong royong oleh anggota Persit sebagai wujud kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Hadir dalam acara ini Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Ketua Umum Persit dari masa ke masa dan sejumlah istri atase militer yang ada di Indonesia.

Melalui Persit Bisa, diharapkan kontribusi anggota Persit semakin dirasakan oleh masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mendukung tugas suami sebagai prajurit TNI AD. (**).

BRI Perluas Akses Pembiayaan Ke Petani, UMKM dan Agribisnis

GHSNEWS.ID | JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tercatat telah menyalurkan kredit sebesar Rp199,83 triliun untuk sektor pertanian dan kehutanan hingga akhir September 2024.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, karena sektor pertanian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. 

"Kami memahami bahwa sektor pertanian bukan hanya tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga kunci dalam memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami terus memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku di sektor ini, termasuk petani, UMKM, dan pelaku agribisnis lainnya," ujar Sunarso dalam keterangan resmi Kamis 5 Desember 2024.

Adapun kredit yang disalurkan BRI mencakup berbagai sub sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan perikanan.

Tak hanya melalui penyaluran ana, BRI, kata Sunarso juga aktif melakukan pemberdayaan petani melalui program pendampingan, pelatihan dan digitalisasi sektor pertanian.

Menurut Sunarso, hal ini untuk mempercepat ketahanan pangan dalam negeri, karena melalui upaya tersebut Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

“Berdasarkan kajian Bappenas, Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada tahun 2041 jika asumsi rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen terpenuhi,” kata Sunarso.

Ia menambahkan, untuk keluar dari perangkap tersebut, pendapatan per kapita Indonesia juga harus berada di atas 4.465 Dolar AS sesuai angka dari World Bank, salah satunya melalui pembentukan human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja.

Untuk itu Sunarso menekankan pentingnya memaksimalkan nutrisi dan pangan untuk membentuk human capital, dan menyejahterakan masyarakat yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan,” ujar Sunarso. (*)

Menkop Budi: Koperasi Menjadi Andalan Menuntaskan Program Makan Bergizi Gratis

GHSNEWS.ID | JAKARTA — Koperasi akan menjadi salah satu andalan dalam menuntaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden Prabowo Subianto.

“Koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM,” kata Menkop Budi dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (3/12)

Dijelaskan Budi, koperasi juga memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.

“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi.

Selanjutnya, dalam mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan MIRA (Minyak Makan Merah untuk Rakyat). 

“Diharapkan kehadiran Minyak Makan Merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.

Selain itu, Menkop Budi juga menyampaikan terkait progres penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia mengatakan, belum selesainya KUT menghambat KUD mengakses pembiayaan perbankan di SLIK OJK. Padahal KUD vital untuk program swasembada pangan.

Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp800 ribu hingga Rp10 juta.

“Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.

Budi Arie mengusulkan, agar KUD Penyalur KUT untuk dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, dan mampu melakukan revitalisasi KUD sesuai Asta Cita 2 dan 3.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menambahkan terkait pentingnya dukungan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam penyaluran langsung pupuk ke badan usaha berbasis koperasi.

“Melalui Kemenko diharapkan akan dikoordinasikan antara Kemenkop, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk langsung yang sangat penting sekali bagi masyarakat desa yang memang pekerjaan utamanya banyak di sektor pertanian,” ucapnya.

Wamenkop Ferry juga mengusulkan adanya satuan di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk mempelajari kebijakan impor yang berdampak langsung bagi koperasi.

“Seperti protes yang terjadi di koperasi susu kemarin, setelah kami telaah itu juga terjadi akibat adanya kebijakan impor. Yakni, adanya peraturan bea masuk nol persen pada susu impor seperti susu bubuk,” tandasnya. (*)

Kunjungi Pasar Senaken Dan Pelaku UMKM, Ini Temuan Senator Sinta Rosma

GHSNEWS.ID | PASER — Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sinta Rosma Yenti, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Senaken dan Kardilo Plaza, Kabupaten Paser, Selasa (26/11). 

Kegiatan ini bertujuan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan fokus pada penguatan peran pasar rakyat, koperasi, dan UMKM dalam mendukung Pilkada Serentak 2024.

“Kegiatan Pilkada 2024 ini banyak mengeluarkan anggaran negara baik secara langsung maupun melalui hibah pemerintah daerah, oleh sebab itu kita ingin meninjau secara lansung apakah Pilkada serentak tahun 2024 ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat,” jelas senator dari Provinsi Kalimantan Timur tersebut. 

Lebih jauh Wakil Ketua DPD RI tersebut berharap agar Pilkada 2024 ini juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini tentu saja karena aktivitas politik juga memerlukan berbagai kegiatan seperti temu warga, kampanye akbar dan lain sebagainya yang membutuhkan makan dan minum, alat peraga kampanye dan lainnya. 

Dalam kunjungannya, Sinta Rosma Yenti meninjau langsung aktivitas di pasar, berdialog dengan para pelaku UMKM, dan mendengarkan masukan terkait kendala yang dihadapi. Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah daerah dengan pengelola pasar dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Kunjungan ini didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Romif Erwinadi, M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Yusup, SP., MP., serta Kepala UPTD Pasar Senaken. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Romif Erwinadi, M.Si., menyampaikan bahwa perubahan teknologi informasi membuat perubahan pola belanja masyarakat. Sekarang banyak masyarakat yang belanja online sehingga penjualan offline sepi. 

“Hal ini dapat dilihat sepinya aktivitas perdagangan di Plaza Kardilo ini, jadi harus ada terobosan, pedagang juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi, oleh sebab itu mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pemasaran online ini,” ucap Ir. Romif Erwinadi, M.Si.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sejauh ini harga kebutuhan pokok di Kabupaten Paser terpantau stabil. 

“Aktivitas Pilkada secara tidak langsung mendorong daya beli masyarakat meningkat karena aktivitas Pilkada, seperti pembelian makanan dan minuman atau pengadaan alat peraga kampanye,” jelas Yusup, SP., MP. 

Dalam kesempatan tersebut, Sinta Rosma Yenti menyampaikan, "Pasar rakyat dan UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah. Dengan mempersiapkan mereka menghadapi Pilkada Serentak 2024, kita memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga meski dalam tahun politik."

Kunjungan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sinta Rosma Yenti disambut baik oleh masyarakat di sekitar Pasar Senaken dan Kardilo Plaza. Terlihat banyak ibu-ibu yang antusias menyambut Senator mereka tersebut baik untuk menyampaikan aspirasi ataupun sekadar berfoto bersama. 

Kunjungan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi antara DPD RI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memajukan sektor perdagangan lokal. (*)

Perpres Tunggu Ditandatangani Presiden Prabowo, Industri Pengolahan Susu Bergairah

GHSNEWS.ID | BOYOLALI — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperketat impor susu. Hal ini dikatakan Zulhas usai aksi demonstrasi yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah belum lama ini.

“Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang, baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar, Lampung Selatan, pada Jumat (15/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Zulhas menekankan industri yang boleh melakukan impor susu hanya yang telah menyerap susu hasil peternakan lokal. 

Zulhas mewanti-wanti agar tidak terjadi lagi seperti di Boyolali.

Sebelumnya, diketahui Kementerian Pertanian telah mengajukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi susu dari peternak lokal. 

Di mana peternak lokal merespon sangat baik atas rencana Perpres tersebut dan berharap dapat segera ditandatangani Presiden Prabowo.

Bayu Aji Handayanto seorang Peternak Susu Sapi Lokal menyatakan apresiasinya atas langkah Zulkifli Hasan memperketat impor susu.

"Dilakukannya pengetatan impor saya kira menjadi angin segar untuk para peternak di desa-desa, ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada kami para peternak di desa," ungkap bayu.

Bayu turut melanjutkan bahwa hal ini merupakan bukti keberpihakan pemerintah kepada peternak sapi perah, untuk memprioritaskan industri susu lokal.

"Kami berharap pengetatan impor susu ini dapat segera direalisasikan, sebagai solusi jangka pendek sebelum Peraturan Presiden ditandatangani oleh Bapak Prabowo Subianto," Bayu mengakhiri.

Sebagai informasi, sebelumnya para peternak sapi perah menggelar demonstrasi dengan aksi simbolis mandi susu di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (9/11/202). 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau industri pengolahan susu (IPS).

Peternak yang terdampak juga menggelar aksi dengan membuang 50.000 liter atau 50 ton susu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, Boyolali. Kemudian, para peternak sapi di Pasuruan juga membuang 500.000 liter susu sapinya akibat kalah bersaing dengan susu impor.